Tetap Hormati Keputusan Pusat
HORMATI PUSAT: Bupati Indramayu Terpilih Lucky Hakim memberikan tanggapan kepada awak media, terkait ditundanya pelantikan kepala daerah.-burhannudin-radar indramayu
INDRAMAYU-Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, yang semula akan digelar pada bulan Februari diundur hingga Maret 2025.
Informasi yang dihimpun wartawan koran ini menyebutkan, penundaan ini disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2024 yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menyikapi persoalan ini, Bupati Indramayu Terpilih Lucky Hakim mengaku siap menunggu keputusan dari pusat, dan siap mematuhi ketentuan yang ada.
“Saya hanya menunggu keputusan PKPU saja. Karena itu ketentuan KPU RI bersama pemerintah, mungkin disini Mendagri dan lain-lain mungkin akan memberikan surat keputusan,” ujar Lucky Hakim, saat ditemui pasca rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati Indramayu terpilih oleh KPU Indramayu di Gedung PGRI Sindang, kemarin.
BACA JUGA:Gerebek Pedagang Miras, Polis Sita Ratusan Botol Ciu
Ditegaskan Lucky, kapanpun pelantikan diselenggarakan, dirinya menghormati apapun keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami manut saja, kalau misalnya memang dilantik bulan Februari, Maret, atau kapanpun, itu adalah kewenangan pemerintah di pusat. Kami menghormati apapun keputusan dari level yang di atasnya,” ujarnya.
Terhitung sejak Januari ini terdapat satu bulan lebih menuju pelantikan. Untuk mengisi waktu tersebut, Lucky Hakim dan Syaefudin akan terus menemui dan menyapa masyarakat untuk belanja masalah.
“Kita banyak diundang oleh masyarakat untuk melakukan syukuran, doa bersama. Mungkin kalau di medsos kelihatannya kami joget-joget atau apa, itu hanya bagian daripada itu (syukuran). Tapi sebenarnya kami belanja masalah, kami menginventarisir, meminta pendapat juga,” tegasnya.
BACA JUGA:Habib Luthfi Ajak Umat Pererat Ukhuwah
Untuk diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Terpilih, Lucky Hakim dan Syaefudin, pada mulanya akan dilantik pada 10 Februari 2025. Namun, mereka harus menunggu lebih lama karena pelantikan ternyata diundur hingga Maret 2025. (han)