Soal Pemekaran Cirebon Timur, FCTM Bakal Geruduk DPRD

Reporter: Eep F |

Editor: Eep F |

Senin , 20 Nov 2023 - 21:20

Pemakaran DOB Cirebon Timur terhalang dengan syarat luas wilayah.-Ilustrasi-RADAR CIREBON

Karenanya, kata Yadi, pemda meminta pihak ketiga melalui tim kajian pemekaran Cirebon Timur secara independen untuk segera mengeluarkan hasilnya. Kabarnya, kajian masih berproses. Adapun tahapannya, lanjut Yadi, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang sedang dilaksanakan, setelah selesai kajian, lalu ekspos oleh tim pengkaji.

“Kami ini (pemkab) hanya memfasilitasi pelaksanaan kajian. Nah, hasil kajiannya belum disampaikan ke kita. Nanti tiba waktunya ada ekspos di hadapan eksekutif dan legislatif untuk persiapan langkah berikutnya," terangnya.

Yadi menjelaskan, ketika hasil ekspos sudah diterima, langkah berikutnya adalah persetujuan oleh DPRD Kabupaten Cirebon melalui rapat paripurna. “Ketika sudah disetujui DPRD, kemudian diajukan ke Gubernur Jawa Barat," katanya.

Kaitan bisa dimekarkan atau tidak dengan jumlah rill luas wilayah Kabupaten Cirebon Timur menjadi DOB, Yadi kembali menegaskan bahwa itu bukan kewenangannya untuk menjawab. “Itu nanti hasil kajian yang akan menjawab. Kita punya waktu November dan Desember. Tapi kalau kajian itu selesai di November ini, di Desember sudah ekspos," ungkapnya.

Yang jelas, menurut Yadi, dari sisi pemerintah daerah, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk rencana Cirebon Timur menjadi DOB. Mulai dari penganggaran untuk melakukan pengkajian, melakukan kajian oleh tim pengkaji dan lain sebagainya.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan dewan. Ya itu proses selanjutnya tinggal menunggu hasil kajian itu. Kalau untuk jumlah kecamatan dan penduduk memenuhi untuk Cirebon Timur menjadi DOB," tandasnya.

Sementara Wakil Sekretaris FCTM (Forum Cirebon Timur Mandiri) Ahmad Hudori mengatakan proses pemekaran saat ini tengah menunggu paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Cirebon. “Tinggal nunggu paripurna saja terkait persetujuan DPRD," ujarnya kepada Radar Cirebon.

Sementara terkait luas wilayah yang disebut tidak memenuhi syarat minimal luas wilayah calon DOB, Hudori mengaku tidak mengetahui secara detail.

BACA JUGA:Beban Pemkab Kuningan Berkurang

“Tetapi menurut Injabar (bagian Unpad, red) yang melakukan kajian akademik pemekaran, menyatakan jika Cirebon Timur sudah layak untuk menjadi DOB," ungkapnya.

Perjuangan mendirikan Kabupaten Cirebon Timur memang sudah berjalan sejak lama. Ada 18 kecamatan yang diproyeksikan masuk wilayah Kabupaten Cirebon Timur.

18 kecamatan itu antara lain Mundu dengan 12 desa, Greged dengan 10 desa, Beber dengan 10 desa, Sedong sebanyak 10 desa, Susukanlebak dengan 13 desa, Astanajapura dengan 11 desa, Pangenan ada 9 desa, Gebang 13 desa.

Kemudian Losari dengan 10 fesa, Lemahabang dengan 13 desa, Karangsembung ada 8 desa, Karangwareng punya 9 desa, Babakan dengan 14 desa, Pabuaran dengan 7 desa, Waled dengan 12 Desa, Pasaleman ada 7 desa, Pabedilan 13 desa, dan Ciledug 10 desa. (sam/den)

soal pemekaran cirebon timur, fctm bakal geruduk dprd                            saat ini, tiba-tiba muncul isu pemekaran cirebon timur tak akan terlaksana karena alasan luas wilayah. forum cirebon timur mandiri (fctm) yang mengawal pemekaran pun geram. mereka menuding ada 2 pimpinan dprd kabupaten cirebon yang sengaja bermanuver di perjuangan pemekaran cirebon timur tersebut.
hal ini seperti disampaikan oleh dewan pakar fctm adang juhandi. ia menegaskan luas wilayah untuk calon daerah otonom baru (cdob) bukan menjadi parameter. ia mengatakan ini perlu diluruskan, bahwa luas wilayah 925 km persegi itu ada dalam rpp yang belum definitif menjadi pp. “jadi rpp yang belum disahkan belum bisa menjadi dasar hukum," kata adang, kemarin. 
artinya, sambung dia, tidak menjadi prioritas sebuah daerah mekar meski luas wilayahnya kurang dari 925 kilometer persegi dari yang disyaratkan. ia menduga, isu yang dimunculkan ke publik itu adalah manuver politik dari dua orang pimpinan dprd kabupaten cirebon. 
“kedua politisi itulah (dua pimpinan dprd kabupaten cirebon, red) yang sedang melakukan perselingkuhan politik dagang sapi. artinya, benang merah cdob itu ada di dua orang itu," terangnya. 
baca juga:percepat dan perluas digitalisasi daerah
ia menyadari bahwa cdob cirebon timur ini cukup seksi menjelang pemilu. bahkan pro kontra itu terjadi jauh sebelum tahapan pemilu berjalan. “dulu semua satu frame bahwa cirebon timur layak dan sangat bisa untuk jadi cdob. tapi kini opini itu berubah menjelang pemilu. tiba-tiba dibuat isu tidak bisa mekar atau mandiri karena alasan luas wilayah tidak memenuhi syarat pembentukan sebuah daerah untuk menjadi cdob," terangnya. 
dengan munculnya isu tersebut, sambung adang, dua pimpinan dprd itu diduga ingin melakukan transaksional, memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadinya. “sebab masalah luas wilayah bukan parameter penentu. lihat pangandaran, bandung barat, termasuk bogor barat, luas wilayahnya kurang dari yang disyaratkan,” tegas adang.
“kalau sudah demikian, kami fctm mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran ke gedung dprd jika dalam proses pemekaran ini selalu dipersulit dan dipermainkan," lanjut adang.
ia menceritakan, dulu di era bupati dedi supardi, masyarakat cirebon timur ingin daerahnya dimekarkan. namun, tidak terlaksana. alasannya, karena rasa takut daerah induk menjadi miskin.
baca juga:baru diresmikan sudah rusak
kemudian, di era bupati sunjaya purwadisastra, berdalih cirebon timur belum saatnya mekar.  sekarang, sambung adang, era bupati imron cukup bagus mendukung hingga digelontorkan apbd baik murni maupun perubahan untuk kajian akademik dan semua fraksi setuju bahwa wtc layak untuk jadi daerah otonom baru. 
“selama dua bulan terakhir fctm melakukan langkah-langkah konkrit agar cita-cita cirebon timur jadi dob terwujud. di antaranya melakukan sharing bersama pihak provinsi jabar baik eksekutif maupun legislatif,” tandasnya.
seperti diberitakan, saat ini ketika sudah masuk tahapan kajian akademik, justru cirebon timur disebut-sebut belum memenuhi kriteria syarat pemekaran, terutama soal luas wilayah.
kabag pemerintahan setda pemerintah kabupaten cirebon yadi wikarsa msi mengatakan memenuhi syarat atau tidak, nanti ditentukan lewat hasil kajian. “saya tidak bicara memenuhi syarat atau tidak ya. biar nanti hasil kajian saja yang bicara, supaya fair," kata yadi wikarsa.
baca juga:anggaran motor dinas kuwu sebesar rp14,4 m
karenanya, kata yadi, pemda meminta pihak ketiga melalui tim kajian pemekaran cirebon timur secara independen untuk segera mengeluarkan hasilnya. kabarnya, kajian masih berproses. adapun tahapannya, lanjut yadi, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang sedang dilaksanakan, setelah selesai kajian, lalu ekspos oleh tim pengkaji. 
“kami ini (pemkab) hanya memfasilitasi pelaksanaan kajian. nah, hasil kajiannya belum disampaikan ke kita. nanti tiba waktunya ada ekspos di hadapan eksekutif dan legislatif untuk persiapan langkah berikutnya," terangnya. 
yadi menjelaskan, ketika hasil ekspos sudah diterima, langkah berikutnya adalah persetujuan oleh dprd kabupaten cirebon melalui rapat paripurna. “ketika sudah disetujui dprd, kemudian diajukan ke gubernur jawa barat," katanya.
kaitan bisa dimekarkan atau tidak dengan jumlah rill luas wilayah kabupaten cirebon timur menjadi dob, yadi kembali menegaskan bahwa itu bukan kewenangannya untuk menjawab. “itu nanti hasil kajian yang akan menjawab. kita punya waktu november dan desember. tapi kalau kajian itu selesai di november ini, di desember sudah ekspos," ungkapnya.
baca juga:bappenda kembali tebar hadiah puluhan motor 
yang jelas, menurut yadi, dari sisi pemerintah daerah, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk rencana cirebon timur menjadi dob. mulai dari penganggaran untuk melakukan pengkajian, melakukan kajian oleh tim pengkaji dan lain sebagainya. 
“kami juga sudah berkoordinasi dengan dewan. ya itu proses selanjutnya tinggal menunggu hasil kajian itu. kalau untuk jumlah kecamatan dan penduduk memenuhi untuk cirebon timur menjadi dob," tandasnya.
sementara wakil sekretaris fctm (forum cirebon timur mandiri) ahmad hudori mengatakan proses pemekaran saat ini tengah menunggu paripurna persetujuan dprd kabupaten cirebon. “tinggal nunggu paripurna saja terkait persetujuan dprd," ujarnya kepada radar cirebon.
sementara terkait luas wilayah yang disebut tidak memenuhi syarat minimal luas wilayah calon dob, hudori mengaku tidak mengetahui secara detail.
baca juga:beban pemkab kuningan berkurang
“tetapi menurut injabar (bagian unpad, red) yang melakukan kajian akademik pemekaran, menyatakan jika cirebon timur sudah layak untuk menjadi dob," ungkapnya.
perjuangan mendirikan kabupaten cirebon timur memang sudah berjalan sejak lama. ada 18 kecamatan yang diproyeksikan masuk wilayah kabupaten cirebon timur.
18 kecamatan itu antara lain mundu dengan 12 desa, greged dengan 10 desa, beber dengan 10 desa, sedong sebanyak 10 desa, susukanlebak dengan 13 desa, astanajapura dengan 11 desa, pangenan ada 9 desa, gebang 13 desa.
kemudian losari dengan 10 fesa, lemahabang dengan 13 desa, karangsembung ada 8 desa, karangwareng punya 9 desa, babakan dengan 14 desa, pabuaran dengan 7 desa, waled dengan 12 desa, pasaleman ada 7 desa, pabedilan 13 desa, dan ciledug 10 desa. (sam/den)