Ketua KPK Jadi Tersangka, Surat Dewas dan Penyidik Polda Metro Jaya Sudah Masuk Setneg

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Kamis , 23 Nov 2023 - 20:34

Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka. Ia diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap.-istimewa-radar cirebon

Jika Firli masih menjabat, lanjut dia, maka kredibilitas lembaga antirasuah itu akan tercedera dan kinerja pemberantasan korupsi terganggu dan terhambat, apalagi saat ini memasuki tahun politik yang rawan terhadap gesekan politik dan hukum.

“Para penegak hukum juga harus bekerja sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan jangan sampai terjadi politisasi hukum pidana karena hal itu akan membahayakan bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak boleh dicampuradukkan antara hukum dan politik," ujarnya.

Sementara itu pada pasal 32 ayat 2 UU KPK menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya.

Sementara mantan penyidik KPK Novel Baswedan meminta penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya bisa membongkar dugaan rasuah lain Firli Bahuri. Tak terkecuali dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

BACA JUGA:Gencarkan Kampanye Anti Golput

“Semoga upaya penyidikan yang dilakukan oleh Polri bisa mengungkap perbuatan-perbuatan lain yang diduga dilakukan oleh Firli. Begitu juga dengan TPPU yang saya yakin menjadi perbuatan yang menyertai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firli," kata Novel Baswedan.

Novel meyakini Firli merupakan pimpinan KPK yang menjalankan tugasnya dengan tidak benar. “Bagi saya, Firli ini penjahat besar. Baru pertama kali pimpinan KPK berbuat korupsi pada level tertinggi, yaitu pemerasan sebagai tersangka tindak pidana korupsi," ungkap Novel.

Menurutnya, ketika orang bisa berbuat korupsi pada level tertinggi, maka tingkat sebelumnya sudah dilewati. Artinya, yang bersangkutan sebelumnya diduga kuat telah banyak perbuatan tindak pidana korupsi. “Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada semua orang yang pernah menjadi korban pemerasan atau mengetahui perbuatan Firli yang lainnya, agar berani melaporkan," ucap Novel.

Novel mengapresiasi langkah Polri yang berani untuk bersikap objektif dan jujur dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini. Hal ini, sambung Novel, juga sekaligus bentuk kepedulian Polri menyelamatkan KPK dari orang-orang yang berbuat korupsi dengan menggunakan lembaga antirasuah.

“Saya berharap ini menjadi momentum untuk bersih-bersih KPK, karena sejak Firli jadi Ketua KPK banyak perbuatan tindak pidana korupsi terjadi di KPK. Semua harus diusut tuntas, begitu juga bila benar ada pimpinan KPK lain yang terlibat," tandasnya. (rc/jpnn/ant)

ketua kpk jadi tersangka, surat dewas dan penyidik polda metro jaya sudah masuk setneg                            jakarta- ketua kpk firli bahuri akan segera diberhentikan sementara dari kursi ketua kpk. surat dari dewan pengawas (dewas) kpk agar firli bahuri diberhentikan sementara, serta surat administrasi penetapan tersangka dari penyidik polda metro jaya sudah diterima pihak setneg atau sekretariat negara.
“dewas menyurati presiden terkait pasal 32 ayat (2) uu nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pimpinan kpk yang menjadi tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya," kata anggota dewas kpk syamsuddin haris saat dikonfirmasi media, kamis (23/11).
pasal 32 ayat (2) uu kpk mengatur komisioner kpk diberhentikan sementara jika menyandang status tersangka. pasal 32 ayat (2) berbunyi; dalam hal pimpinan komisi pemberantasan korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan komisi pemberantasan korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.
lalu, pasal 32 ayat (4) menyatakan; pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan presiden. syamsuddin mengatakan surat itu dikirim dewas kepada jokowi setelah menerima surat resmi dari polda metro jaya mengenai penetapan firli sebagai tersangka.
baca juga: ironi firli bahuri, ketua kpk tapi jadi tersangka suap
terpisah, wakil dirtipidkor bareskrim polri kombes pol arief adiharsa mengatakan surat pemberitahuan penetapan tersangka firli bahuri diserahkan ke sekretariat negara (setneg) pada hari kamis (23/11/2023).
“iya (surat ke sekretariat negara) surat pemberitahuan (soal penetapan tersangka firli bahuri). pengiriman surat ke sekretariat negara itu merupakan bagian dari proses pelengkapan administrasi di tahap penyidikan ini,” terang arief.
sebaiknya firli bahuri mundur
sementara itu, pengamat yang juga pakar hukum pidana universitas jember prof m arief amrullah mengatakan firli bahuri sebaiknya mundur atau mengundurkan diri dari jabatan ketua kpk untuk menjaga muruah kpk.
baca juga:prabowo-gibran sasar kalangan milenial dan gen z
menurut arief, selama ini kpk dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi. “namun, ketika ketua kpk terjerat kasus dugaan pemerasan, maka menjadi preseden buruk bagi lembaga itu," kata arief.
“firli selalu berkelit dalam proses hukum yang menimpanya. hal tersebut seharusnya tidak dilakukan mengingat jabatannya sebagai ketua kpk dan seharusnya dia berani untuk menyerahkan diri tanpa ada tekanan dari publik," sambung arief.
dia menilai tindakan yang dilakukan firli tidak memberikan teladan yang baik sebagai pimpinan kpk, karena selama ini masyarakat berharap lembaga antirasuah itu dapat memberantas tindak pidana korupsi di indonesia, bukan sebaliknya.
“kredibilitas lembaga antirasuah itu akan dipertanyakan oleh publik dan sebaiknya yang bersangkutan mundur dari jabatannya untuk fokus dalam kasusnya daripada nanti dipaksa mundur oleh publik dan membebani kpk," ucap pakar hukum pidana fakultas hukum unej itu.
baca juga:pmr paredas 293, tiga kali juara umum tingkat jabar
jika firli masih menjabat, lanjut dia, maka kredibilitas lembaga antirasuah itu akan tercedera dan kinerja pemberantasan korupsi terganggu dan terhambat, apalagi saat ini memasuki tahun politik yang rawan terhadap gesekan politik dan hukum.
“para penegak hukum juga harus bekerja sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan jangan sampai terjadi politisasi hukum pidana karena hal itu akan membahayakan bagi penegakan hukum di indonesia, sehingga tidak boleh dicampuradukkan antara hukum dan politik," ujarnya.
sementara itu pada pasal 32 ayat 2 uu kpk menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan kpk menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka pimpinan kpk diberhentikan sementara dari jabatannya.
sementara mantan penyidik kpk novel baswedan meminta penyidik ditkrimsus polda metro jaya bisa membongkar dugaan rasuah lain firli bahuri. tak terkecuali dugaan tindak pidana pencucian uang (tppu).
baca juga:gencarkan kampanye anti golput
“semoga upaya penyidikan yang dilakukan oleh polri bisa mengungkap perbuatan-perbuatan lain yang diduga dilakukan oleh firli. begitu juga dengan tppu yang saya yakin menjadi perbuatan yang menyertai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh firli," kata novel baswedan.
novel meyakini firli merupakan pimpinan kpk yang menjalankan tugasnya dengan tidak benar. “bagi saya, firli ini penjahat besar. baru pertama kali pimpinan kpk berbuat korupsi pada level tertinggi, yaitu pemerasan sebagai tersangka tindak pidana korupsi," ungkap novel.
menurutnya, ketika orang bisa berbuat korupsi pada level tertinggi, maka tingkat sebelumnya sudah dilewati. artinya, yang bersangkutan sebelumnya diduga kuat telah banyak perbuatan tindak pidana korupsi. “oleh sebab itu, saya mengimbau kepada semua orang yang pernah menjadi korban pemerasan atau mengetahui perbuatan firli yang lainnya, agar berani melaporkan," ucap novel.
novel mengapresiasi langkah polri yang berani untuk bersikap objektif dan jujur dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini. hal ini, sambung novel, juga sekaligus bentuk kepedulian polri menyelamatkan kpk dari orang-orang yang berbuat korupsi dengan menggunakan lembaga antirasuah.
baca juga:cara kapolres majalengka redam aksi unjuk rasa
“saya berharap ini menjadi momentum untuk bersih-bersih kpk, karena sejak firli jadi ketua kpk banyak perbuatan tindak pidana korupsi terjadi di kpk. semua harus diusut tuntas, begitu juga bila benar ada pimpinan kpk lain yang terlibat," tandasnya. (rc/jpnn/ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 24 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan