Ambil Pelajaran dari Kasus yang Menimpa Kuwu Ciwaringin

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 10:00

Kepala DPMD Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan SSTP MSi mendukung proses penegakan hukum dan mendorong transparansi keuangan desa, kemarin.-dokumen -tangkapan layar

DPMD memastikan mekanisme penggantian kuwu akan berjalan sesuai aturan yang berlaku untuk keberlangsungan pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Dalam penjelasan, ada regulasi yang mengatur ketika kuwu atau kepala desa tersandung kasus korupsi. Yakni, Perbup nomor 155 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian kuwu.

Di dalam pasal 21 kepala desa yang terlibat kasus tindak pidana korupsi atau pidana berat lain seperti terorisme dan makar dapat diberhentikan sementara oleh bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian di Pasal 22 menyebutkan, kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, selanjutnya diberhentikan oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Jika status hukum kepala desa sudah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap dan dinyatakan sebagai terpidana, maka pemberhentian bersifat permanen dapat dilakukan oleh bupati,” jelas Nanan.

Saat ini, kata Nanan, Kuwu Ciwaringin dalam status pemberhentian sementara, camat akan menunjuk sekretaris desa atau perangkat desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa. Plt ini akan melaksanakan tugas kepala desa hingga status hukum yang bersangkutan memperoleh kejelasan lebih lanjut.

Untuk Plt bertugas hingga kasus hukum kepala desa mencapai status inkracht, di mana pemberhentian tetap dapat dilakukan.

“Setelah itu, musyawarah desa dapat diadakan untuk menentukan Pj hingga pelaksanaan PAW. Proses ini diharapkan dapat memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan dan masyarakat tetap terlayani,” pungkasnya.

ambil pelajaran dari kasus yang menimpa kuwu ciwaringin                            cirebon- dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten cirebon mengingatkan para kuwu untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola keuangan desa. 
peringatan itu, setelah kuwu ciwaringin berinisial wg dijebloskan penjara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes) tahun 2023 sebesar rp500.012.233. 
kepala dpmd kabupaten cirebon, nanan abdul manan sstp msi mengingatkan kepada rekan-rekan kuwu, untuk bisa mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa kuwu ciwaringin.
baca juga:150 paket makanan bergizi buat ibu hamil di gebang ilir
dalam mengelola anggaran atau keuangan desa, dpmd meminta para kuwu untuk mengikuti aturan, bukan melanggar aturan. gunakan anggaran secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. 
“karena itu, kami mengingatkan kepada para kuwu di kabupaten cirebon agar senantiasa berhati-hati dalam mengelola keuangan atau anggaran di desa. jangan sampai kasus serupa terulang kembali di kemudian hari,” terangnya. 
artinya, perlu ada transparansi dalam pengelolaan anggaran. keterbukaan kepada masyarakat desa merupakan kunci utama untuk mencegah kecurigaan atau potensi konflik. 
baca juga:kualifikasi piala dunia 2026: samurai biru melukai garuda
“para kuwu wajib melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. jangan ada yang ditutup-tutupi,” ungkapnya.
menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana desa dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan di desa.
para kuwu diminta untuk memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjaga integritas dan akuntabilitas sebagai pemimpin di tingkat desa. 
baca juga:lagi, rob terjang pesisir eretan indramayu
“kami berharap seluruh kuwu mampu menjadi teladan dalam membangun desa, baik dari segi fisik maupun pemberdayaan masyarakat," tandasnya. 
sebelumnya, dpmd kabupaten cirebon segera menyiapkan mekanisme pergantian kepemimpinan kuwu (kepala desa) ciwaringin pasca ditahan kejaksaan kabupaten cirebon. 
dpmd memastikan mekanisme penggantian kuwu akan berjalan sesuai aturan yang berlaku untuk keberlangsungan pemerintahan desa dan pelayanan publik. 
dalam penjelasan, ada regulasi yang mengatur ketika kuwu atau kepala desa tersandung kasus korupsi. yakni, perbup nomor 155 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian kuwu. 
baca juga:bos lion air pimpin garuda indonesia
di dalam pasal 21 kepala desa yang terlibat kasus tindak pidana korupsi atau pidana berat lain seperti terorisme dan makar dapat diberhentikan sementara oleh bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka.
kemudian di pasal 22 menyebutkan, kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, selanjutnya diberhentikan oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
“jika status hukum kepala desa sudah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap dan dinyatakan sebagai terpidana, maka pemberhentian bersifat permanen dapat dilakukan oleh bupati,” jelas nanan. 
baca juga:fokus percepatan pengisian jabatan asn
saat ini, kata nanan, kuwu ciwaringin dalam status pemberhentian sementara, camat akan menunjuk sekretaris desa atau perangkat desa lainnya sebagai pelaksana tugas (plt) kepala desa. plt ini akan melaksanakan tugas kepala desa hingga status hukum yang bersangkutan memperoleh kejelasan lebih lanjut.
untuk plt bertugas hingga kasus hukum kepala desa mencapai status inkracht, di mana pemberhentian tetap dapat dilakukan.
“setelah itu, musyawarah desa dapat diadakan untuk menentukan pj hingga pelaksanaan paw. proses ini diharapkan dapat memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan dan masyarakat tetap terlayani,” pungkasnya.