Kejanggalan Gedung Setda Kota Cirebon Sempat Diincar KPK

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Kamis , 07 Nov 2024 - 20:37

Gedung Setda Kota Cirebon.-seno dwi priyanto-radar cirebon

Lalu, pada 2019, BPK kembali melakukan audit atas LKPD Pemkot Cirebon tahun anggaran 2018. Hasil pemeriksaannya, muncul temuan kelebihan bayar atau kekurangan volume pada pekerjaan proyek Gedung Setda sebesar Rp1,89 miliar.

Pihaknya kembali melayangkan surat peringatan kepada Dinas PUTR (dulu PUPR) untuk menagih pihak kontraktor rekanan proyek Gedung Setda tersebut untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke kas daerah. “Tapi sampai saat ini yang kelebihan bayar belum ada pengembalian lagi ke las daerah," ungkapnya.

DIUSUT KEJARI KOTA CIREBON

Saat ini, kejanggalan pembangunan Gedung Setda di tangan Kejari Kota Cirebon. Sedikitnya 20 orang saksi sudah diperiksa. Mulai dari mantan pejabat, pejabat aktif di Pemkot Cirebon, hingga pihak swasta. Selain itu, Kejari Korta Cirebon juga turun mengecek fisik Gedung Setda.

Terbaru pada Rabu (6/11/2024), Tim Kejari Kota Cirebon bekerjasama dengan tim ahli konstruksi melakukan pengecekan kondisi konstruksi Gedung Setda.

BACA JUGA:Akselerasi Program 100 Hari

Selain pengecekan lantai dasar, petugas ahli konstruksi lainnya melakukan pengecekan pilar gedung di lantai dasar, mulai dari pengukuran dari lantai dasar hingga bagian atas. Tidak hanya itu, mengecekan beton pilar dengan menggunakan alat kemudian dicocokan dengan desain gambar gedung.

Pada kesempatan itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Cirebon, Pahmi, kepada awak media menjelaskan bahwa pengecekan struktur beton ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

Pahmi mengatakan pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan dan kini naik ke penyidikan. “Di (tahap) penyidikan, kami mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka,” terang Pahmi kepada media di lokasi Gedung Setda.

Mengenai turunnya tim ahli mengecek gedung, lanjut Pahmi, agar pihaknya memperoleh gambaran secara utuh kondisi fisik bangunan. “Turunnya tim ahli ini merupakan kewenangan dari penyidik karena salah satu barang bukti menurut KUHP adalah keterangan ahli," terangnya.

Oleh karenanya, lanjut Pahmi, penyidik meminta agar semua pihak bisa memberikan kesempatan kepada para ahli untuk bekerja secara objektif. “Berikan kesempatan kepada tim ahli untuk menguji kontsruksi. Biarkan penyidik bekerja, nanti kita lihat hasilnya. Jangan dulu ditanya-tanya sekarang. Prosesnya masih panjang," terangnya. (abd/azs)

kejanggalan gedung setda kota cirebon sempat diincar kpk                            cirebon- kejanggalan pembangunan gedung setda kota cirebon ternyata pernah diincar oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk). tapi dalam prosesnya, penyidikan dugaan korupsi pembangunan gedung 8 lantai itu akhirnya ditangani kejaksaan negeri (kejari) kota cirebon.
catatan radar cirebon, pada tahun 2018 saat kota cirebon ramai hiruk-pikuk pilkada, diam-diam kpk turun melirik gedung setda. pembangunan gedung setda sendiri dimulai tahun 2016-2017, tapi pada kenyataannya molor sampai 2018.
selain karena molor yang akhirnya menjadi atensi kpk, gedung itu juga menyita perhatian karena dibangun dengan anggaran hingga rp86 miliar. “saat tahun 2018 itu sudah diatensi kpk. tim kpk sempat nanya-nanya tentang pembangunan gedung setda,” ujar sumber radar cirebon, kamis (7/11/2024).
sumber itu menyebutkan bahwa kpk saat itu akhirnya menangani kasus mantan bupati cirebon sunjaya purwadisastra. sunjaya sendiri di-ott oleh kpk pada bulan oktober 2018. “dan kejari kota cirebon yang akhirnya melakukan penyelidikan gedung setda dan masih berjalan hingga sekarang,” terang sumber tersebut.
baca juga:evaluasi debat pilkada kota cirebon: tak boleh bawa contekan, lokasinya di kabupaten cirebon
masih dalam catatan radar cirebon, sejak awal pembangunan gedung setda, komisi b dprd kota cirebon yang saat itu dimotori ir h watid sahriar, sering melakukan sidak ke lokasi pembangunan gedung. watid juga beberapa kali mengingatkan pejabat di dinas pu kota cirebon untuk serius mengawasi progres pengerjaan pembangunan gedung setda.
ketika itu, watid mengatakan progres pengerjaan sangat lambat. pihaknya pesimis pengerjaan selesai tepat waktu. dan kenyataannya, sampai batas akhir kontrak, pembangunan belum selesai. konsekuensi terlambatnya pengerjaan pembangunan, ada denda yang harus dibayarkan kontraktor karena dianggap tidak sesuai perjanjian kontrak. 
saat itu watid sempat menyarankan kepada pemkot cirebon untuk menyerahkan pembangunan gedung setda kepada perusahaan konstruksi milik bumn yang lebih berpengalaman. tapi saran watid tidak digubris, hingga akhirnya pemkot cirebon memenangkan lelang pembangunan gedung setda kepada pt rivomas penta surya.
pt rivomas penta surya sendiri baru membayar denda keterlambatan rp1,7 miliar dari denda sekitar rp11 miliar lebih. keterlambatan ini pernah disampaikan inspektur daerah pemkot cirebon asep gina muharam pada kesempatan wawancara dengan radar cirebon pada jumat, 1 november 2024.
baca juga:mengenal soerjadi soerjadarma, keturunan kanoman cirebon yang jadi perintis auri
asep gina muharam mencertitakan mengenai munculnya temuan bpk. ia mengatakan, temuan bpk ini terjadi atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) pemkot cirebon tahun 2017 yang diaudit di awal 2018 kemudian muncul hasil auditnya (lhp) di pertengahan 2018.
dalam lhp tersebut, muncul temuan berupa denda keterlambatan rp11,3 miliar. itu diakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek multiyears gedung setda yang harusnya selesai pada 31 desember 2017.
denda keterlambatan itu karena saat pemeriksaan di pertengahan april 2018, terhitung ada keterlambatan selama 131 hari. dengan perhitungan131 hari x nilai pekerjaan (86 miliar) x satu per mil (1/1000). hasil hitug itu, muncullah kewajiban denda keterlambatan yang mesti dibayarkan perusahaan kontraktor di angka rp11,3 miliaran.
“setelah menerima lhp yang berisi temuan ini, perangkat daerahnya disurati untuk menagih pihak kontraktor melaksanakan kewajibannya. tapi dari denda keterlambatan rpp11,3 miliar itu, baru setor rp1,7 oleh kontraktor pt rivomas penta surya di tahun 2018," kata asep gina muharam.
baca juga:bappelitbangda segara berganti nama baperida
lalu, pada 2019, bpk kembali melakukan audit atas lkpd pemkot cirebon tahun anggaran 2018. hasil pemeriksaannya, muncul temuan kelebihan bayar atau kekurangan volume pada pekerjaan proyek gedung setda sebesar rp1,89 miliar.
pihaknya kembali melayangkan surat peringatan kepada dinas putr (dulu pupr) untuk menagih pihak kontraktor rekanan proyek gedung setda tersebut untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke kas daerah. “tapi sampai saat ini yang kelebihan bayar belum ada pengembalian lagi ke las daerah," ungkapnya.
diusut kejari kota cirebon
saat ini, kejanggalan pembangunan gedung setda di tangan kejari kota cirebon. sedikitnya 20 orang saksi sudah diperiksa. mulai dari mantan pejabat, pejabat aktif di pemkot cirebon, hingga pihak swasta. selain itu, kejari korta cirebon juga turun mengecek fisik gedung setda.
terbaru pada rabu (6/11/2024), tim kejari kota cirebon bekerjasama dengan tim ahli konstruksi melakukan pengecekan kondisi konstruksi gedung setda.
baca juga:akselerasi program 100 hari
selain pengecekan lantai dasar, petugas ahli konstruksi lainnya melakukan pengecekan pilar gedung di lantai dasar, mulai dari pengukuran dari lantai dasar hingga bagian atas. tidak hanya itu, mengecekan beton pilar dengan menggunakan alat kemudian dicocokan dengan desain gambar gedung. 
pada kesempatan itu, kasi pidana khusus (pidsus) kejari kota cirebon, pahmi, kepada awak media menjelaskan bahwa pengecekan struktur beton ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang sedang berjalan.
pahmi mengatakan pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan dan kini naik ke penyidikan. “di (tahap) penyidikan, kami mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka,” terang pahmi kepada media di lokasi gedung setda.
mengenai turunnya tim ahli mengecek gedung, lanjut pahmi, agar pihaknya memperoleh gambaran secara utuh kondisi fisik bangunan. “turunnya tim ahli ini merupakan kewenangan dari penyidik karena salah satu barang bukti menurut kuhp adalah keterangan ahli," terangnya.
baca juga:gunung lewotobi laki-laki erupsi 5.000 meter 
oleh karenanya, lanjut pahmi, penyidik meminta agar semua pihak bisa memberikan kesempatan kepada para ahli untuk bekerja secara objektif. “berikan kesempatan kepada tim ahli untuk menguji kontsruksi. biarkan penyidik bekerja, nanti kita lihat hasilnya. jangan dulu ditanya-tanya sekarang. prosesnya masih panjang," terangnya. (abd/azs)