Selamatkan Aset di Cipto dan Pemuda

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Minggu , 03 Nov 2024 - 20:29

EKSEKUSI: Tim Kejari Kota Cirebon melakukan eksekusi aset PDP di Blok Siwodi Jalan Pemuda awal tahun lalu. Ada dua aset bermasalah yang masih berproses, yaitu aset tanah di Jalan Cipto dan Jalan Pemuda.-DOKUMEN PDP KOTA CIREBON FOR RADAR CIREBON-

Artinya, kata Pandji, ujung dari proses hukum aset tanah Blok Siwodi Jalan Pemuda adalah kembalinya aset PDP sebagai objek perdata, dan kepastian ganti rugi melalui putusan pidana.

“Aset PDP harus kembali,” tegas Doktor Hukum tersebut.

Setelah menyelesaikan kedua objek di atas, tutur Pandji, PDP akan melanjutkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon dalam rangka penertiban aset lainnya yang berada dalam penguasaan oknum pihak lain secara melawan hukum.

Di samping itu, PDP juga membutuhkan dukungan Kejari Kota Cirebon terkait penguatan proses kajian hukum sebagai bagian dari upaya harmonisasi peraturan terkait tata laksana PDP.

PDP, lanjut Pandji, memerlukan keberlanjutan pendampingan dari Kejaksaan untuk mendukung arah perusahaan, khususnya menuju perubahan bentuk badan hukum baru sesuai dengan PP 54 Tahun 2017, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. “Kemitraan dengan Kejaksaan tidak hanya untuk dua aset yang bermasalah itu. Kami bekerja sama dengan Kejaksaan untuk berbagai upaya kemajuan PDP,” ujarnya. (ysf)

selamatkan aset di cipto dan pemuda                            cirebon - perusahaan daerah pembangunan (pdp) kota cirebon melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan aset yang dimiliki, khususnya dua aset bermasalah yang terletak di jalan dr cipto dan jalan pemuda.
direktur utama pdp kota cirebon, dr pandji amiarsa, sh, mh, berharap pemerintahan presiden prabowo subianto dapat mewujudkan harapan dalam penuntasan upaya tertib aset pdp, terutama untuk aset yang berlokasi di blok sigardu jalan cipto dan blok siwodi jalan pemuda. 
“dua aset itu bermasalah. kami melakukan upaya penyelamatan,” ujarnya.
upaya penyelamatan untuk dua aset bermasalah tersebut, lanjutnya, untuk blok sigardu jalan cipto, pdp telah melaporkan penggunaan surat palsu nomor objek pajak (nop) oleh dadi bahrudin ke satgas mafia tanah polda jawa barat. 
pada persidangan perdata, keputusan berpihak pada dadi bahrudin.
oleh karena itu, pdp mengimbau badan pertanahan nasional (bpn) untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah atas nama dadi bahrudin. 
sebab, kata pandji, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan oleh reskrim polda jawa barat sejak 2019. pdp berharap kapolri dan menteri atr/bpn memperhatikan upaya penyelamatan aset tersebut.
untuk aset tanah di blok siwodi, pdp secara perdata telah memenangkan kasus. 
namun, eksekusi penyerahan aset kepada pdp perlu diupayakan oleh kejaksaan, baik sebagai jaksa penuntut umum (jpu) maupun eksekutor putusan pidana. 
mengenai putusan terhadap terdakwa jumhana holil dan kawan-kawan, pandji menyebutkan bahwa keputusan tersebut adalah putusan lepas. 
“putusan ini perlu kajian ulang agar kasasi jaksa terhadap putusan lepas dapat menghasilkan koreksi dari majelis hakim kasasi,” tegasnya.
putusan pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap, tetapi para terdakwa sudah berada di luar penahanan. 
untuk eksekusi riil perdata, lanjut pandji, jumhana holil harus mengosongkan tanah beserta bangunan di atasnya dan menyerahkannya kepada pdp secara baik dan patut.
sesuai asas litis finiri oportet, setiap perkara harus ada akhirnya. 
artinya, kata pandji, ujung dari proses hukum aset tanah blok siwodi jalan pemuda adalah kembalinya aset pdp sebagai objek perdata, dan kepastian ganti rugi melalui putusan pidana. 
“aset pdp harus kembali,” tegas doktor hukum tersebut.
setelah menyelesaikan kedua objek di atas, tutur pandji, pdp akan melanjutkan kerja sama dengan kejaksaan negeri (kejari) kota cirebon dalam rangka penertiban aset lainnya yang berada dalam penguasaan oknum pihak lain secara melawan hukum.
di samping itu, pdp juga membutuhkan dukungan kejari kota cirebon terkait penguatan proses kajian hukum sebagai bagian dari upaya harmonisasi peraturan terkait tata laksana pdp.
pdp, lanjut pandji, memerlukan keberlanjutan pendampingan dari kejaksaan untuk mendukung arah perusahaan, khususnya menuju perubahan bentuk badan hukum baru sesuai dengan pp 54 tahun 2017, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. “kemitraan dengan kejaksaan tidak hanya untuk dua aset yang bermasalah itu. kami bekerja sama dengan kejaksaan untuk berbagai upaya kemajuan pdp,” ujarnya. (ysf)