PTUN Tolak Gugatan PDIP

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Kamis , 24 Oct 2024 - 20:01

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyebut parpolnya menghormati putusan PTUN Jakarta.-ist-radar cirebon

Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan PDI Perjuangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam proses penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Amar putusan perkara diketahui dibacakan secara elektronik (e-court) oleh majelis hakim PTUN Jakarta pada Kamis (24/10) dengan nomor:133/G/TF/2024/PTUN.JKT

"1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)," bunyi putusan seperti dikutip dari laman resmi https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara yang diunggah pada Kamis.

Sidang putusan tersebut digelar pada Kamis ini setelah PTUN menggelar rangkaian sidang sejak gugatan diterima pada 2 April 2024.

BACA JUGA:Integrasi ChatGPT

Dalam laman tersebut, tercatat sidang pertama digelar pada Kamis, 30 Mei 2024, dengan agenda pembacaan gugatan oleh penggugat. Sidang pun berjalan selama 18 hari sejak hari pertama bergulir.

Sebelumnya, PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan perbuatan hukum dalam proses Pilpres 2024. Gugatan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

PDI Perjuangan meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 sepanjang mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Tindakan KPU yang dipersoalkan PDI Perjuangan, pada intinya tidak menolak pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden peserta Pemilu 2024. KPU dinilai melanggar perundang-undangan ketika menjalankan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

BACA JUGA:Adab Itu Kepandaian

Dalam petitumnya, PDI Perjuangan juga meminta agar PTUN mewajibkan KPU untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan pelantikan calon wakil presiden terpilih periode 2024–2029 atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyebut parpolnya menghormati putusan PTUN Jakarta tersebut. "Kami menghormati putusan pengadilan atas gugatan di PTUN Jakarta," kata dia melalui layanan pesan yang diterima JPNN (Radar Cirebon Group), Kamis (24/10/2024).

Namun, Ronny belum bisa mengungkap langkah lanjutan PDIP setelah gugatan terhadap KPU ditolak PTUN Jakarta. "Saya belum bisa memberikan komentar apa pun karena belum menerima dan membaca secara lengkap putusan tersebut. Terutama soal pertimbangan majelis terkait gugatan kami. Itu saja dari saya," kata Ronny. (antara/jpnn)

ptun tolak gugatan pdip                            pengadilan negeri tata usaha negara (ptun) jakarta menolak gugatan pdi perjuangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan komisi pemilihan umum dalam proses penetapan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
amar putusan perkara diketahui dibacakan secara elektronik (e-court) oleh majelis hakim ptun jakarta pada kamis (24/10) dengan nomor:133/g/tf/2024/ptun.jkt
"1. menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rp342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)," bunyi putusan seperti dikutip dari laman resmi https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara yang diunggah pada kamis.
sidang putusan tersebut digelar pada kamis ini setelah ptun menggelar rangkaian sidang sejak gugatan diterima pada 2 april 2024.
baca juga:integrasi chatgpt
dalam laman tersebut, tercatat sidang pertama digelar pada kamis, 30 mei 2024, dengan agenda pembacaan gugatan oleh penggugat. sidang pun berjalan selama 18 hari sejak hari pertama bergulir.
sebelumnya, pdi perjuangan mengajukan gugatan ke ptun karena menganggap komisi pemilihan umum (kpu) ri melakukan perbuatan hukum dalam proses pilpres 2024. gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 133/g/tf/2024/ptun.jkt.
pdi perjuangan meminta ptun jakarta menyatakan tindakan kpu sebagai penyelenggara pemilu 2024 sepanjang mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).
tindakan kpu yang dipersoalkan pdi perjuangan, pada intinya tidak menolak pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden peserta pemilu 2024. kpu dinilai melanggar perundang-undangan ketika menjalankan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023, perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
baca juga:adab itu kepandaian
dalam petitumnya, pdi perjuangan juga meminta agar ptun mewajibkan kpu untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan pelantikan calon wakil presiden terpilih periode 2024–2029 atas nama gibran rakabuming raka.
sementara itu, ketua dpp pdi perjuangan bidang reformasi sistem hukum nasional ronny talapessy menyebut parpolnya menghormati putusan ptun jakarta tersebut. "kami menghormati putusan pengadilan atas gugatan di ptun jakarta," kata dia melalui layanan pesan yang diterima jpnn (radar cirebon group), kamis (24/10/2024). 
namun, ronny belum bisa mengungkap langkah lanjutan pdip setelah gugatan terhadap kpu ditolak ptun jakarta. "saya belum bisa memberikan komentar apa pun karena belum menerima dan membaca secara lengkap putusan tersebut. terutama soal pertimbangan majelis terkait gugatan kami. itu saja dari saya," kata ronny. (antara/jpnn)

Tag

Share