Perketat Regulasi dan Pengawasan di Panti Asuhan

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 13 Oct 2024 - 20:49

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya perbaikan regulasi pemerintah untuk memastikan semua yayasan panti asuhan terdaftar dan memiliki izin operasional.-HUMAS DPR RI-radar cirebon

perketat regulasi dan pengawasan di panti asuhan                            jakarta- beberapa saat yang lalu, publik digegerkan dengan kasus predator anak di panti asuhan yang terletak di tangerang, banten.
anggota dpr ri selly andriany gantina menekankan pentingnya perbaikan regulasi pemerintah untuk memastikan semua yayasan panti asuhan terdaftar dan memiliki izin operasional.
“peristiwa ini tidak hanya merupakan bentuk pelecehan terhadap hak anak, tapi juga menunjukkan kelemahan serius dalam regulasi dan pengawasan panti asuhan dan lembaga yang menampung anak-anak,” ujar selly dalam keterangan resminya, dikutip dari laman dpr ri, minggu (13/10/2024).
seperti diketahui, ketua yayasan panti asuhan yayasan darussalam an'nu, sudirman (49) serta 2 orang pengasuh panti asuhan tersebut yakni yusuf bahtiar (30) dan yandi supriyadi (28) ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual karena melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak asuh.
baca juga:kemenag: tak ada larangan pernikahan di hari libur
sudirman dan yusuf telah ditangkap, sedangkan yandi masih diburu polisi dan kini masuk dalam dpo (daftar pencarian orang). diketahui sudah ada 8 korban pencabulan para predator anak di panti asuhan kunciran. adapun jumlah korban saat ini ada 8 orang yang semuanya laki-laki. dari 8 korban itu, 5 orang berusia anak dan 3 lainnya dewasa.
kendati saat ini pemerintah telah menyegel panti asuhan itu serta memindahkan anak-anak asuh dan para korban ke rumah perlindungan sosial (rps), selly meminta langkah hukum dari sisi administrasi juga tetap dijalankan.
“lemahnya mekanisme verifikasi dan minimnya pengawasan secara berkala membuat panti asuhan rentan menjadi tempat bagi eksploitasi dan pelanggaran hak anak. maka harus ada sanksi tegas dari setiap pelanggaran berupa penutupan operasional lembaga itu,” kata politisi fraksi pdi perjuangan tersebut.
untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang, wakil rakyat dari dapil cirebon-indramayu itu meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan di setiap yayasan panti asuhan, termasuk dengan mengecek secara berkala operasional panti asuhan yang menampung anak-anak.
baca juga:polri siap amankan pelantikan presiden-wapres 
“pemerintah harus memastikan bahwa pendiri dan pengelola lembaga-lembaga ini tidak memiliki catatan kriminal, terutama terkait dengan kekerasan dan pelecehan terhadap anak. pastikan setiap sdm yang mengampu pengasuhan dan pendidikan anak telah lolos tes psikologi serta memiliki sertifikasi yang jelas, serta tidak memiliki rekam jejak buruk. ini demi keamanan dan kenyamanan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” terang selly.
ia meminta agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini. ia pun dengan gamblang meminta agar para predator seksual tersebut mendapat hukuman maksimal dengan pemberatan.
selly juga mendukung pihak kepolisian yang menjerat para predator itu dengan undang-undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu tpks).
baca juga:dani-fitria out, anton-stanis in
ia menilai uu tpks menjadi aturan yang paling kuat lantaran tak hanya menjerat si pelaku, melainkan lembaga. artinya panti asuhan yang berada di tangerang itu bisa diproses secara legalitas mulai dari izin dan hukumnya serta memiskinkan pelaku melalui penyitaan aset kekayaannya dengan diperlihatkan identitasnya. (uc/rdn/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 14 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan