MBG di Tiap Daerah Berbeda, BGN Jangan Pukul Rata

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Selasa , 24 Sep 2024 - 21:04

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan.-dok pks-radar cirebon

JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) cermat melakukan sinkronisasi data sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA untuk mempersiapkan distribusi makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Netty, dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum.

“Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata. Tidak akan efektif. Sinkronisasi data ini penting agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif dan tujuannya tercapai,” terang wakil rakyat Dapil Cirebon-Indramayu itu dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Selasa (24/9).

Ketua DPP PKS ini menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.

“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi," ucap Netty.

Selain itu harus diperhatikan variasi makanan bergizi gratis yang disediakan. Terlebih Indonesia memiliki kekayaan protein hewani baik di darat maupun laut yang bisa dialokasikan pemerintah untuk mendukung program makan siang gratis.

“Seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telur, atau ayam. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain," kata Netty, dikutip dari RMOL.

Ia berharap Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa. Selain itu, perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa.

“Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higienis,” pungkas Netty. (rm/rc)

mbg di tiap daerah berbeda, bgn jangan pukul rata                            jakarta- anggota komisi ix dpr ri netty prasetiyani heryawan meminta badan gizi nasional (bgn) cermat melakukan sinkronisasi data sekolah mulai dari tingkat sd hingga sma untuk mempersiapkan distribusi makan bergizi gratis (mbg).
menurut netty, dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum.
“jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari sabang sampai merauke dilakukan secara pukul rata. tidak akan efektif. sinkronisasi data ini penting agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif dan tujuannya tercapai,” terang wakil rakyat dapil cirebon-indramayu itu dalam pernyataan resmi yang dikutip pada selasa (24/9).
ketua dpp pks ini menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.
baca juga:uji coba makan bergizi gratis di cirebon dihadiri langsung prabowo subianto
“daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. misalnya, apakah dengan harga rp15 ribu per porsi di papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi," ucap netty.
selain itu harus diperhatikan variasi makanan bergizi gratis yang disediakan. terlebih indonesia memiliki kekayaan protein hewani baik di darat maupun laut yang bisa dialokasikan pemerintah untuk mendukung program makan siang gratis.
“seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telur, atau ayam. pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain," kata netty, dikutip dari rmol.
ia berharap badan gizi nasional dapat menggandeng para pelaku umkm di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa. selain itu, perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk umkm dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa.
baca juga:bem sttc gelar baksos untuk kepekaan sosial
“jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higienis,” pungkas netty. (rm/rc)

Tag

Share