MPP Kabupaten Cirebon Masih Sepi, SKPD Terkait Belum Satu Frekuensi

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 18 Sep 2024 - 19:45

MPP di Kabupaten Cirebon masih terlihat sepi.-samsul huda-radar cirebon

mpp kabupaten cirebon masih sepi, skpd terkait belum satu frekuensi                            cirebon- diresmikan sejak juli 2023, mall pelayanan publik (mpp) kabupaten cirebon masih sepi pengunjung. karena itu, tidak sedikit kritik dan masukan mewarnai kehadiran mpp yang berlokasi di kantor dpmptsp kabupaten cirebon itu.
pantauan radar cirebon di lokasi mpp pada rabu, 18 september 2024, fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memudahkan layanan administrasi masyarakat itu belum dimanfaatkan 100 persen oleh masing-masing instansi.
artinya, belum semua skpd dan lintas instansi vertikal menempati outlet di mpp. pun hanya segelintir warga yang memanfaatkan layanan di mpp. mereka lebih memilih mendatangi langsung dinas terkait.
sekda kabupaten cirebon dr hilmy rivai ma mengatakan keberadaan mpp dalam rangka memudahkan pelayanan. berbagai upaya pun telah dilakukan, termasuk mendorong skpd menempati outlet pelayanan publik di mpp.
baca juga:ipb cirebon gelar pkkmb dengan bersih-bersih pantai dan tanam mangrove
rupanya, sepinya mpp lantaran skpd-skpd terkait belum satu frekuensi. padahal, masalah ini, sudah dalam pengawasan mcp kpk. harusnya, mpp memang bisa ramai karena semua perizinan dan pelayanan publik difokuskan di mpp.
“kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang membuka pelayanan di mpp. tapi sampai sekarang tetap saja sepi. mau bagaimana lagi, toh sudah dalam pengawasan mcp kpk," kata hilmy, rabu 18 september 2024.
menteri panrb pernah minta evaluasipada maret 2024, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas meninjau langsung sejumlah layanan publik yang ada di mal pelayanan publik (mpp) kabupaten cirebon.
pada saat itu, menteri anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung pada masyarakat. “karena yang penting itu dampaknya. jadi presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah di sini masih berbelit. mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya.
baca juga:kubu kaesang: ada 8 penumpang
dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada mpp yang diresmikan sejak juli 2023 itu. tiga puluh tujuh instansi tersebut terdiri dari 9 instansi vertikal, 9 bumn/bumd, 13 opd kabupaten, 2 opd provinsi, dan 2 swasta.
berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, mpp kabupaten cirebon belum termasuk dalam top 10 mpp. untuk itu menteri anas meminta agar pemerintah kabupaten cirebon untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.
“ke depan mal pelayanan publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan per hari. jadi biasanya, kalau saya di mpp kalau motor parkirannya penuh berarti mppnya ramai,” ungkapnya, di laman resmi kementerian panrb.
untuk diketahui, jumlah pengunjung mpp kabupaten cirebon pada periode bulan agustus 2023 hingga februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.
baca juga:ma'ruf amin memohon maaf kepada menteri dan kepala daerah 
dalam kesempatan itu, menteri anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada mpp digital. saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. diharapkan kedepan, kabupaten cirebon dapat menerapkan mpp digital.
“harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke mpp digital, masyarakat yang sudah siap ikdnya banyak artinya orang ngurus ktp tidak perlu lagi datang ke tempat ini cukup lewat hp,” ujarnya.
menteri anas juga mengimbau pemerintah kabupaten cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. identitas kependudukan digital (ikd) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. dengan adanya ikd maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya. (sam/rc)