Krisis Air Bersih Meluas

Hujan pekan lalu, tidak berdampak pada krisis air bersih. Malah, krisis air bersih di Kabupaten Cirebon semakin meluas. Dari yang sebelumnya hanya 6 desa terdampak krisis air bersih, kini menjadi 10 desa yang terdampak krisis air. 

Jumlah 10 desa yang terdampak krisis air bersih, di antaranya Desa Slangit, Desa Winduhaji, Desa Sedong Kidul, Desa Pemengkang, Desa Dawuan, Desa Banjarwangunan, Desa Setupatok, Desa Luwung, Desa Cupang, dan Desa Astana.

"Jumlah desa yang mengajukan kebutuhan air bersih bertambah empat, dari yang semula enam. Jadi ada sepuluh desa di tujuh kecamatan. Seperti Kecamatan Klangenan, Sedong, Mundu, Tengahtani, Gempol, dan Gunungjati," kata Sub Koordinator Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kabupaten Cirebon Juwanda kepada Radar Cirebon, Rabu (18/9).

Juwanda mengatakan, hujan yang terjadi pada pekan lalu tidak berdampak pada teratasinya kekeringan yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Hanya, membuat cuaca lebih adem.

BACA JUGA:PKM UGJ Gunakan Teknologi Baru untuk Ternak Itik Rambon, Tertarik?

"Hujan kemarin tidak berpengaruh banyak, masih kekurangan air bersih. Malah semakin bertambah desa terdampaknya. Sekarang, ada sekitar 30.101 jiwa terdampak krisis air bersih," katanya.

Ia juga menilai, meskipun cuaca kerap mendung, musim hujan diprediksi akan terjadi pada akhir bulan Oktober. Katanya, hujan pekan lalu, dinilai hanya rekayasa cuaca dengan kering musim kemarau yang begitu terik pada siang, dan dingin pada pagi harinya.

Ia menyampaikan, sampai dengan akhir September 2024, pihaknya akan terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah tempat yang mengalami krisis air bersih. Sampai per 17 September 2024, sudah ada 76.000 liter air bersih didistribusikan.

"Sesuai jadwal, pendistribusian air bersih sampai akhir September. Karena kita buat jadwalkan sebulan sekali. Karena dinamis, misal ada desa pengajuan, harus segera dikirim lagi dan disesuaikan lagi jadwalnya," tandasnya.

BACA JUGA:SPKLU dan SPBKLU Bertambah, Ini Lokasinya!

Disinggung menghadapi bencana alam pada musim penghujan nanti, Ia menjelaskan, SK kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi secara regulasi akan dibuat dari 1 November sampai 30 Juni 2025, yang isinya banjir karena hujan, banjir karena rob, puting beliung, tanah longsor, dan lainnya. 

"Tapi SK tersebut bisa ditarik mundur atau ke depan sesuai dengan dinamisnya keadaan atau ekstrem cuaca. Jadi tidak harus berpatokan cuaca, bisa diperpanjang atau dipercepat sesuai dengan keadaan," tandasnya.  (cep)