Anggota DPRD Kuningan Setujui Penetapan Perda SOTK

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Rabu , 04 Sep 2024 - 20:29

Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan, menyetujui Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menjadi perda.-ist-radar cirebon

Pansus III DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, telah menyelesaikan pembahasan terkait Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Juru Bicara Pansus III Kang Yaya menyampaikan, bahwa rancangan tersebut telah disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, dan segera disahkan menjadi peraturan daerah.

"Raperda ini merupakan norma dasar yang memberikan pedoman dan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari sisi substansi, kami menilai bahwa raperda ini sudah cukup lengkap dan komprehensif, termasuk dalam merumuskan norma-norma hukum serta mempertimbangkan kearifan lokal," kata Kang Kaya saat paripurna penetapan Perda soal SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (4/9).

Menurutnya, berbagai isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan telah diupayakan untuk diberikan ruang pengaturan dalam raperda tersebut. Dari sisi sistematika penulisan, raperda ini juga telah disesuaikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Namun diakui, bahwa masih terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan raperda ini. "Masih ada substansi yang belum jelas dan belum dimasukkan, sehingga perlu dilakukan penambahan bab, pasal, maupun ayat untuk memperbaiki konstruksi raperda," ujarnya.

BACA JUGA:TPP PNS Segera Dibayar

Dalam laporan hasil pembahasan, Pansus III menekankan bahwa setelah diundangkannya raperda ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pencapaian visi misi daerah.

"Kami berharap penataan organisasi yang dilakukan mampu melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat. Selain tentunya menaati regulasi dan memperhatikan visi misi daerah," ungkapnya.

Raperda ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. "Perubahan, penambahan, atau pengurangan bab, pasal, dan ayat dalam Raperda ini telah dibahas dan disempurnakan oleh Pansus III dan dicantumkan secara lengkap dalam lampiran laporan kami," pungkasnya. (ags)

anggota dprd kuningan setujui penetapan perda sotk                            pansus iii dprd kabupaten kuningan, jabar, telah menyelesaikan pembahasan terkait raperda tentang perubahan kedua atas perda kuningan nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. juru bicara pansus iii kang yaya menyampaikan, bahwa rancangan tersebut telah disetujui oleh seluruh fraksi dprd kabupaten kuningan, dan segera disahkan menjadi peraturan daerah.
"raperda ini merupakan norma dasar yang memberikan pedoman dan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dari sisi substansi, kami menilai bahwa raperda ini sudah cukup lengkap dan komprehensif, termasuk dalam merumuskan norma-norma hukum serta mempertimbangkan kearifan lokal," kata kang kaya saat paripurna penetapan perda soal sotk (struktur organisasi tata kerja) di gedung dprd kuningan, rabu (4/9).
menurutnya, berbagai isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan telah diupayakan untuk diberikan ruang pengaturan dalam raperda tersebut. dari sisi sistematika penulisan, raperda ini juga telah disesuaikan dengan uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang telah diubah terakhir dengan uu nomor 13 tahun 2022.
namun diakui, bahwa masih terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan raperda ini. "masih ada substansi yang belum jelas dan belum dimasukkan, sehingga perlu dilakukan penambahan bab, pasal, maupun ayat untuk memperbaiki konstruksi raperda," ujarnya.
baca juga:tpp pns segera dibayar
dalam laporan hasil pembahasan, pansus iii menekankan bahwa setelah diundangkannya raperda ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pencapaian visi misi daerah.
"kami berharap penataan organisasi yang dilakukan mampu melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat. selain tentunya menaati regulasi dan memperhatikan visi misi daerah," ungkapnya.
raperda ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. "perubahan, penambahan, atau pengurangan bab, pasal, dan ayat dalam raperda ini telah dibahas dan disempurnakan oleh pansus iii dan dicantumkan secara lengkap dalam lampiran laporan kami," pungkasnya. (ags)

Tag

Share