Ratusan mahasiswa Kuningan merasa kecewa karena aspirasi mereka tidak diakomodir oleh anggota dewan saat aksi demo di Gedung DPRD Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (24/8). Mahasiswa berupaya untuk masuk ke dalam gedung guna berdiskusi, namun permintaan tersebut tidak diperbolehkan.
Pihak DPRD hanya mengizinkan sepuluh orang mahasiswa sebagai perwakilan untuk masuk ke dalam gedung. Namun, mahasiswa menolak hal tersebut, menginginkan seluruh peserta aksi dapat masuk ke dalam gedung dewan.
Sementara mahasiswa bersedia untuk diskusi di luar gedung, mereka menetapkan syarat bahwa 50 anggota dewan harus turun dan hadir bersama-sama mahasiswa di luar gedung. Namun pihak dewan pun tidak memenuhi syarat tersebut.
Hal ini menyebabkan mahasiswa merasa kecewa, dan mereka berencana untuk menggelar demo lagi dengan jumlah massa aksi yang lebih besar. "Kami nyatakan mosi tidak percaya kepada DPRD Kuningan. Kami akan kembali melakukan aksi ini dengan jumlah yang lebih besar," kata salah seorang orator.
BACA JUGA:Kampung Donor Griya Caraka Desa Kalikoa Diresmikan
Secara tertib, ratusan mahasiswa membubarkan diri dengan berjalan kaki. Pihak kepolisian sebetulnya memfasilitasi mahasiswa, dengan menyediakan kendaraan untuk pulang ke kampusnya.
Namun mahasiswa menolak, dan tetap berjalan kaki seperti awal saat menuju gedung dewan.
Demo ini sempat terjadi bentrokan antara petugas keamanan dan mahasiswa.
Sebelumnya, beberapa kali mahasiswa merangsek masuk ke halaman gedung dewan, namun diadang oleh kepolisian. Gesekan fisik pun tak terhindarkan, hingga menimbulkan kericuhan.
BACA JUGA:ASBWI Gelar Coaching Clinic di Kabupaten Cirebon, Diikuti Puluhan Atlet Sepak Bola Wanita
Setidaknya sampai tiga kali terjadi aksi dorong-dorongan mahasiswa dengan petugas. Sampai-sampai, pintu gerbang gedung dewan nyaris roboh.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menyampaikan terima kasih atas aksi kawal putusan MK ke gedung dewan. Meski terjadi beberapa insiden, namun ini masih dimaklumi.
"Ya semuanya berjalan kondusif lah. Saya apresiasi juga kepada petugas baik Polri, TNI, Satpol PP dan keamanan Sekretariat DPRD karena bisa mengendalikan emosi peserta aksi," ungkapnya.
Intinya, Nuzul beranggapan, bahwa apa yang disampaikan mahasiswa merupakan aspirasi dari rakyat Indonesia. Yakni tuntutan terhadap Putusan MK Nomor 60 dan 70 yang harus dikawal.
BACA JUGA:Tarkam 2024 Selesai, Kadispora Ucapkan Terimakasih Kepada Kemenpora dan Pemkab Cirebon