RSUD Arjawinangun terus berbenah. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan. Salah satunya, menjadikan rumah sakit pendidikan. Langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Dirgen Pelayanan Kesehatan pun melakukan verifikasi lapangan akreditasi Rumah Sakit Pendidikan RSUD Arjawinangun, Kamis (15/8).
Direktur Utama (Dirut) RSUD Arjawinangun, dr Bambang Sumardi MM MARS mengatakan, pihaknya kedatangan tim survei lapangan dari Kemenkes dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka penetapan RSUD Arjawinangun menjadi rumah sakit pendidikan.
“Kami terus berbenah di semua lini. Salah satunya menjadi RSUD Arjawinangun menjadi RS pendidikan, yang prosesnya saat ini tinggal menunggu penetapan saja, dari Kementerian Kesehatan,” kata dr Bambang kepada Radar Cirebon, di sela-sela proses verifikasi lapangan akreditasi rumah sakit pendidikan oleh Kemenkes.
Bambang menyampaikan, manajemen RSUD Arjawinangun sebenarnya sudah sejak lama mengajukan ke Kemenkes. Namun, baru kali ini, diproses. Semua itu, ujungnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Terutama, di bidang pendidikan dan penelitian.
“Selama ini juga, RSUD Arjawinangun sudah menerima mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Bahkan ada 25 lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan RSUD Arjawinangun, salah satunya adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI),” terang Bambang.
Berdasarkan pengalaman tersebut, pihak rumah sakit berkeinginan kuat untuk mengubah status menjadi rumah sakit pendidikan. “Dari proses itulah, teman-teman merespons dan membentuk tim,” imbuhnya.
“Pada tahun 2023, kami telah meraih akreditasi paripurna. Sekarang, giliran akreditasi pendidikan yang kami kejar, yang penetapannya akan dilakukan oleh Kemenkes,” tandasnya.
Sejalan dengan upaya ini, RSUD Arjawinangun menetapkan berbagai target yang terus diupayakan. Pembenahan dari berbagai sektor terus dilakukan dan semua prosesnya telah dilaporkan kepada sekretaris daerah (Sekda) sebagai ketua pengawas.
“Perbaikan SDM, sistem pelayanan, dan remunerasi terus kami lakukan untuk membangkitkan semangat para tenaga fungsional dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja,” pungkasnya. (sam)