Oleh: Taufiq Zaenal Mustofa*
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali bersitegang setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengetuk palu dalam Sidang Paripurna menyetujui pembentukan Pansus Angket Haji 2024 pada 09 Juli 2024 silam.
Pansus ini dibentuk demi menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap telah melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Kendati berkali-kali ditegaskan bahwa pembentukan Pansus tidak ada kaitannya dengan PBNU, bola liar yang diinisiasi DPR ini telah terlanjur dianggap oleh PBNU cq KH.
BACA JUGA:Komisi III DPRD Jabar : Banyak Program Saat Ini Belum Efektif dalam Atasi Berbagai Permasalahan
Yahya Cholil Staquf sebagai serangan terbuka terhadap PBNU. Pasalnya PBNU menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 berjalan dengan baik sehingga tak memiliki alasan kuat untuk membentuk Pansus.
Sementara, DPR cq Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa Pansus Angket Haji 2024 digulirkan semata demi mengevaluasi kesalahan-kesalahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini agar pelaksanaan selanjutnya tidak berpotensi merugikan para jamaah calon haji yang sudah mengantre selama puluhan tahun.
RETAK DI BAWAH
Terjadilah perang statemen, baik di media massa mainstream maupun media sosial. Masing-masing bersikukuh dengan argumennya. Puncaknya, PBNU menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli di Hotel Bidakara, Jakarta.
BACA JUGA:Hadapi Ancaman Kekeringan, Pamkab Majalengka Bentuk Posko
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memutuskan membentuk tim untuk mendalami sekaligus mengkaji ulang relasi NU dengan PKB. Tim ini digawangi oleh dua anggota utama yakni Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
Ketua PBNU Umarsyah memastikan bahwa tim ini telah mulai bekerja sejak 31 Juli 2024. Bahkan, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, mewacanakan untuk membentuk semacam Pansus untuk mengembalikan PKB ke rahim NU. Pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berujung pada wacana pengambil alihan partai.
Yang beriak di atas akan tumpah ke bawah jua. Peribahasa ini cukup representatif menggambarkan kondisi mutakhir PBNU-PKB. Pada 02 Agustus sekelompok massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Santri Gus Dur ramai-ramai menggeruduk kantor PBNU, menuntut agar Ketua Umum dan Sekjen PBNU mundur.
Alasan koordinator aksi, NU di bawah duo kepemimpinan saat ini ditengarai sudah terlampau jauh menyeret NU ke gelanggang politik praktis.
BACA JUGA:KIM Kesulitan Tentukan Bakal Calon Wakil Bupati, Ayu-Teguh Masih Belum Final