CIREBON- Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menilai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) amburadul.
Faktanya, tidak sedikit masyarakat miskin tidak masuk DTKS.
Artinya, proses pendataan melalui pusat Kesehatan Sosial (puskesos) tidak bisa dijadikan landasan.
Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Heriyanto ST kepada Radar Cirebon, pada Selasa 6 Agustus 2024.
Ditegaskannya, Puskesos merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Sosial (Dinsos). Sehingga, sudah menjadi tugas Dinsos untuk melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin hasil pendataan Puskesos.
BACA JUGA:Masyarakat Antusias Buat NIB, DPMPTSP Roadshow ke 5 Kecamatan
“Jadi saya menilai, kuncinya ya ada di Dinas Sosial. Kita gak mungkin menyalahkan pemerintah desa maupun Puskesos,” kata Heri, sapaan politisi Partai Demokrat itu.
Menurutnya, persoalan syarat penerima BPJS Kesehatan PBI ini harus segera diselesaikan. Tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Sebab, banyak warga miskin yang membutuhkan masuk di BPJS PBI.
“Kita akan jadwalkan untuk memanggil tiga dinas terkait yang mendapat instruksi dari Pj bupati untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” terangnya.
BACA JUGA:3 Tahun Berturut-turut Lunas PBB, Kuwu Kabupaten Cirebon Gratis Umrah
Upaya pemanggilan itu juga, sambung Heri, sudah dibicarakan dengan ketua komisi IV dan anggota lainnya. “Ini bukan masalah kecil. Karena menyangkut hajat warga miskin yang ada di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, dr Edi Junaedi MM mengatakan, DTKS itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi.
Data tersebut diambil melalui Puskesos maupun pemerintah desa yang kemudian di putuskan melalui musyawarah desa (musdes). Artinya, semua usulan penerima bantuan pemerintah berangkat dari bawah.
BACA JUGA:Tanggal 15 Agustus Ini Rekomendasi Cabup Golkar Turun
“Kalau ada yang bicara DTKS tidak menggambarkan data yang sebenarnya, kita gak tahu juga"