MAJALENGKA - Setelah berhasil membangun dan menata Majalengka menjadi lebih maju serta menggulirkan Program Sembako Karna Sobahi (SKS), kini Calon Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd, meluncurkan program unggulan baru untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Majalengka.
Program ini akan menjadi salah satu visi pembangunan selama lima tahun ke depan.
Program Pupuk Karna Sobahi (PKS) ini ditujukan kepada para petani di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Majalengka.
Program ini bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat ekonomi pedesaan di Majalengka.
BACA JUGA:Meriahkan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kuningan, Plh Sekda Buka Turnamen Futsal
Program PKS tersebut meliputi, pertama, Program Pupuk Murah berupa potongan harga khusus untuk pupuk non-subsidi yang tersedia di desa-desa dan kelurahan, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan BUMN.
Kedua, Koperasi Pupuk Murah berupa pembentukan koperasi petani yang akan membeli pupuk dalam jumlah besar dan menjualnya kepada anggota dengan harga lebih rendah.
Ketiga, Voucher Pupuk Murah berupa distribusi voucher subsidi yang dapat digunakan petani untuk membeli pupuk di toko atau distributor terdekat.
Keempat, Gebyar Diskon Pupuk berupa acara diskon pupuk masal yang diadakan pada awal musim tanam untuk memastikan petani mendapatkan pupuk dengan harga terbaik.
BACA JUGA:Tradisi Babarit Hari Jadi Ke 526 Kuningan, Ribuan Warga Berebut Tumpeng Indung dan Nasi Pincuk
Kelima, Tukar Gabah dengan Pupuk berupa program barter di mana petani dapat menukarkan sebagian hasil panennya dengan pupuk, mengurangi beban keuangan mereka.
Bupati Majalengka Periode 2018-2023 ini menyadari betul bahwa pupuk merupakan komponen penting dalam keberhasilan pertanian.
Namun, masalah ketersediaan dan harga pupuk sering menjadi kendala yang menghambat petani dalam mencapai hasil yang optimal.
Oleh karena itu, melalui Program PKS, Karna bertekad untuk memberikan solusi konkret bagi permasalahan ini dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga BUMN dan Pupuk Indonesia.
BACA JUGA:UGJ Cirebon Go International