INDRAMAYU-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Penyerahan barang rampasan itu dilakukan setelah adanya putusan inkrah, berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 1229K/PID.SUS/2022 tanggal 24 Maret 2022 Juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/PID.TPK/2021/PT.BDG tanggal 6 Oktober 2021 Juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BDG tanggal 5 Juli 2021 atas nama terpidana Abdul Rojak Muslim yang amarnya antara lain menjatuhkan pidana tambahan sebesar Rp5,5 miliar.
Serah terima dilakukan oleh Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto dan Pemkab Indramayu diwakili Plt Asisten Adminstrasi, Sri Wulaningsih di Ruang Ki Tinggi Setda Indramayu, Jumat 19 Juli 2024.
BACA JUGA:Rutin Gelar Senam Bersama Setiap Jumat
Barang milik negara yang diserahkan tersebut berupa tanah seluas 282 meter persegi dan 2 bangunan seluas 177,45 meter persegi yang berlokasi di Jalan Sepakat Nomor 329 RT 19 RW 4 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel senilai Rp560.971.000.
Selain di Kecamatan Karangampel, barang milik negara yang juga diserahkan yakni tanah seluas 102 meter persegi dan bangunan seluas 61,5 meter persegi yang berada di Villa Casablanca Nomor 12 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu senilai Rp353.561.000.
Sehingga total keseluruhan tanah dan bangunan yang diserahkan senilai Rp914.532.000.
BACA JUGA:Anak Cirebon Siap Juara AFF
Mungki Hadipratikto menjelaskan, dengan penyerahan barang milik negara menjadi aset Pemerintah Kabupaten Indramayu ini maka harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan pemerintah daerah yang akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu.
“Penyerahan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika waktu pertama bentuknya hibah karena ada permohonan dari Pemkab Indramayu"
"Tetapi kali ini bentuknya adalah penyerahan karena kerugian negara tersebut lokasinya di Indramayu, penggunaannya pemerintah daerah mau digunakan untuk apa, bisa rumah dinas atau tukar guling asalkan sesuai ketentuan. Semaksimal mungkin KPK mengembalikan kerugian negara itu ke daerah atau lokasi perkara,” ujarnya.
BACA JUGA:SDN Kertasari III hanya Terima 3 Siswa Baru
Bupati Indramayu Hj Nina Agustina SH MH CRA melalui Plt Asisten Administrasi Sri Wulaningsih mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah menyerahkan untuk ke dua kalinya barang milik negara (BMN) kepada Pemkab Indramayu.
Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, BMN yang telah diserahkan tersebut akan dibahas bersama tim untuk pemanfaatannya.
BACA JUGA:DPPKBP3A Gelar Pelatihan Kode Etik Perlindungan terhadap Kekerasan dan Eksploitasi