Mahasiswa rentan miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut akhirnya terabaikan, dan tidak dapat mengakses pendidikan yang dibutuhkan.
Dampak negatif kedua, penggunaan bantuan yang tidak produktif. Mahasiswa kaya yang menerima bantuan sering kali menggunakan dana tersebut untuk gaya hidup hedonis, seperti berlibur, membeli barang-barang mewah, atau bersenang-senang, alih-alih menggunakannya untuk keperluan pendidikan.
Dampak ketiga, pemborosan sumber daya publik. Dana publik yang dialokasikan untuk membantu siswa kurang mampu menjadi terbuang sia-sia ketika jatuh ke tangan yang salah. Ini mengurangi efektivitas program bantuan dan merugikan keuangan negara.
Dampak keempat, dapat menghambat pembangunan SDM. Dengan bantuan tidak tepat sasaran, banyak siswa berbakat dari keluarga kurang mampu tidak dapat mengembangkan potensinya.
BACA JUGA:Gambar Balon Walikota Dipasang Sembarangan, Sat Pol PP Siap Tertibkan
Hal ini menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Menentukan siapa yang paling bersalah dalam kasus bantuan pendidikan yang salah sasaran adalah hal yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak dengan tanggung jawab dan peran mereka masing-masing.
Mahasiswa yang memanipulasi data mereka untuk menerima bantuan yang seharusnya bukan hak mereka merupakan orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
Tindakan mereka tidak hanya melanggar etika. Tetapi juga hukum. Karena mereka mengambil hak dari individu yang lebih membutuhkan.
Di sisi lain, terkadang terdapat oknum di lembaga pendidikan (kampus) yang terlibat penyelewengan bantuan, baik melalui manipulasi data maupun dengan nepotisme.
BACA JUGA:Cegah Stunting, Dinsos Bagikan Paket Nutrisi Buat Balita di Kelurahan Pekalipan
Mereka mungkin membantu memproses data yang tidak akurat atau memprioritaskan penerima yang tidak berhak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan kolektif yang melibatkan berbagai pihak dengan langkah-langkah yang terkoordinasi.
Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi fokus utama dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bantuan pendidikan dan siapa yang berhak menerimanya dapat mengurangi praktik manipulasi data dan penyelewengan.
Jika masyarakat mempunyai kesadaran tinggi apabila dia mampu secara ekonomi maka secara sadar pasti tidak akan mau mengambil kouta beasiswa ini.
Cara kedua yaitu dengan meningkatkan pengawasan melalui audit rutin, pihak kampus bisa memantau bantuan per semester atau bisa melibatkan pihak independen untuk memantau dan memastikan distribusi bantuan kepada mahasiswa.
BACA JUGA:PPDB Kota Cirebon Mulai 25 Juni, Tahun Ini Akan Lebih Baik
Sistem yang transparan harus diterapkan untuk memungkinkan masyarakat mengakses informasi penerima bantuan.