BACA JUGA:Ada 4 Perusahaan, Warga Pabedilan Kulon tidak Kekurangan Lapangan Kerja
“Penurunan stunting dimasukkan dalam RPD 2024-2026, tapi dukungan untuk PMT seperti ini,” keluh Arie.
Dia mengakui, ketika berkoordinasi dengan posyandu di kelurahan lainnya, kasusnya sama.
Di mana untuk semua posyandu, anggaran untuk PMT yang seharusnya turun dari APBD melalui Dinas Kesehatan, sampai lima kali posyandu tidak kunjung direalisasikan.
BACA JUGA:Kasus Vina Ramai di Medsos, Mendongkrak Berita Hoaks Terbanyak
“Setiap posyandu memiliki anggaran sebesar 300 ribu rupiah, di Kota Cirebon terdapat 345 posyandu, sehingga untuk PMT per bulan dibutuhkan sekitar 103.500.000 rupiah, dan dari Januari hingga sekarang sudah lima bulan, artinya sudah mencapai 500 juta rupiah,” jelas Ari.
Para kader dari 12 posyandu di Kelurahan Kejaksan berkumpul dan menyatakan bahwa jika hingga bulan keenam, anggaran untuk PMT belum direalisasikan, para kader akan menyerah dan mencari dana talangan untuk menyediakan PMT dalam kegiatan posyandu.
BACA JUGA:Kasus Vina dan Eky: Awalnya Diduga Tabrakan Tunggal
Beberapa kader yang masih ingin berjuang akan melakukan merger posyandu, dengan harapan biaya untuk PMT tidak terlalu besar, meskipun tentu kualitas PMT akan berkurang.
“Para kader telah mengantisipasi dengan merencanakan merger posyandu sementara. Namun, ada juga yang setelah menggunakan uang pribadi selama lima bulan, bulan depan mereka akan menyerah,” tambahnya.