Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua umum dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP). MDP tersebut diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/5) malam.
MDP adalah lembaga tertinggi di dalam Struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang Penjabat Ketua Umum jika Ketua Umum yang dipilih Muktamar berhalangan tetap.
Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.
"Dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketua umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid SH MH, mendapat dukungan 29 suara. Sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB memeroleh dukungan 20 suara," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (19/5).
BACA JUGA:Siap Lahirkan Lulusan yang Kompeten
"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr Fahri Bachmid menjadi penjabat ketua umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," sambungnya.
Yusril menampik bahwa kemunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), karena terdapat tawaran untuk menjadi Jaksa Agung pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. "Nggak benar itu (tawaran jadi Jaksa Agung)," kata Yusril dikonfirmasi, Senin (20/5).
Meski tidak lagi berkecimpung di PBB, Yusril mengutarakan dirinya tetap akan terlibat di bidang hukum dan pemerintahan mendatang. Namun, ia sudah terbebas dari ikatan partai.
"Selanjutnya saya akan tetap terlibat secara intens baik sebagai akademisi maupun sebagai profesional di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan membebaskan diri dari ikatan partai, maka saya merasa lebih leluasa bergerak dan berbuat, katakanlah saya dapat bertindak sebagai seorang negarawan yang mengatasi segala paham dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara," ucap Yusril.
BACA JUGA:Polisi yang Berprestasi dan Menginspirasi
Yusril mengutarakan, dirinya saat ini bisa lebih optimal untuk menyalurkan segala keahlian yang dimilikinya. "Dalam kondisi seperti itu saya bisa berbuat optimal, menggunakan segala kemampuan dan keahlian untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa, katakanlah dalam membangun kehidupan hukum, demokrasi dan konstitusi, tanpa beban anggapan memperjuangkan kepentingan partisan," ujar Yusril.
Meski demikian, Yusril memastikan jejak historisnya di PBB tidak akan terhapus begitu saja. Ia menekankan, selama ini meski dirinya tengah menjabat sebagai Ketum PBB pandangan dirinya selalu bersifat profesional dan tidak partisan.
"Tentu jejak keterkaitan historis saya dengan PBB yang menganut ideologi modernisme Islam tidak akan terhapus begitu saja. Selama inipun, meskipun ketika saya masih menjabat Ketua Umum PBB, pandangan-pandangan saya mengenai soal konstitusi, hukum dan demokrasi adalah pandangan profesional akademikus, tidak mencerminkan pandangan partisan. Apalagi ketika saya berada di luar partai, profesionalitasnya tentu akan lebih mengedepan," pungkas Yusril. (jpnn)