Dani menilai langkah inisiatif ini perlu segera ditempuh oleh DPRD bersama pemkot, agar tidak menunggu adanya gelombang protes warga yang bahkan sampai mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan keluhan dan keberatan mereka atas kenaikan tagihan PBB yang sangat drastis ini.
Pemkot Memberikan Diskon PBB
CIREBON - Menyikapi keluhan masyarakat tentang kenaikan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun buku 2024 yang signifikan, Pemerintah Kota Cirebon kini memberlakukan diskon PBB mulai awal Mei 2024.
Agung Kemal Hasan, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, menjelaskan bahwa Pemkot Cirebon melalui keputusan walikota memberikan diskon atau pengurangan tagihan PBB bagi wajib pajak yang membayarnya sebelum jatuh tempo pada 30 September 2024.
Infografis PBB Kota Cirebon-EEP-RADAR CIREBON
“Diskon tarif ini mulai berlaku pada bulan Mei 2024. Pemberian diskon tagihan akan bervariasi prosentasenya, semakin awal wajib pajak membayar tagihan PBB, semakin besar diskonnya,” ujar Agung Kemal, Kamis (2/5).
Menurutnya, bagi yang membayar PBB pada bulan Mei, akan mendapatkan diskon sebesar 40 persen.
Sedangkan bagi yang membayar pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, akan mendapatkan diskon sebesar 30 persen.
Untuk yang membayar pada bulan September, diskon yang diberikan adalah sebesar 20 persen.
Selain itu, kalangan tertentu seperti veteran, pensiunan, dan masyarakat kurang mampu juga dapat mengajukan keringanan dengan menunjukkan syarat atau keterangan yang menunjukkan status mereka sebagai kalangan tertentu tersebut.
Sebagai contoh, pensiunan pegawai pemerintah atau swasta harus melampirkan Surat Keputusan (SK) pensiun, sedangkan veteran harus melampirkan SK veteran.
Sementara kalangan yang tidak mampu harus menyertakan bukti keterangan tentang kondisi ekonominya.
Agung juga menyatakan bahwa respons dari wajib pajak terhadap diskon tagihan PBB per awal Mei ini sangat positif.
Pihaknya mencatat bahwa pada tanggal 2 Mei, terdapat hampir 500 transaksi pembayaran PBB dari wajib pajak. (azs)