Tetapi ketika dia sudah ingin dipanggil bapak dan pemimpin besar, maka yang demikian berwatak feodal, dan benar saja, sikap politik Soekarno yang terkesan otoriter tersebutlah membuat situasi politik kebangsaan kita menjadi tidak stabil dan berujung malapetaka 1965.
Sedangkan Soeharto sebagai representasi orde baru, diketahui cukup lama berkuasa, selama 32 tahun, dikenal sebagai “bapak pembangunan”.
Sayangnya dalam konsep negara bangsa modern atau “Modern Nation State”, Soeharto terbuai dengan godaan“developmentalism”.
Sehingga sibuk membangun SDM (Sumber Daya Material) atau pembangunan fisik semata, dan abai untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) sesuai prinsip negara demokrasi, yaitu adanya kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat (sebagai kebebasan asasi manusia).
BACA JUGA:SSB Persema Bagi-bagi Ratusan Takjil
Sehingga segala bentuk kritik yang dilontarkan kepada rezim Soeharto akan dibungkam dan dituduh subversif.
Kegagalan Soeharto dalam menghayati warisan konsep kenegaraan dan kebangsaan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini (utamanya tentang kebebasan asasi), berujung malapetaka 1998.
Otoritarianisme atau kekuasaan absolut yang dilakukan oleh rezim orla dan orba yang telah menghasilkan banyak dampak negatif adalah bukti dari sebuah Adagium yang cukup terkenal yaitu:
Power tends to corrupt, and Absolute Power corrupt absolutly (Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut, cenderung korup secara absolut).
BACA JUGA: Istri Eks Bupati Rebut Kursi DPRD Jabar
Dua pengalaman berharga yang telah dilalui oleh bangsa ini yaitu era orla dan orba dengan kekuasaan absolut serta dampak negatifnya, semestinya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak khususnya elit negeri ini.
Kearifan Prancis mengatakan bahwa sejarah mengulangi dirinya sendiri (I’ Histoire se-repete), dan kearifan selanjutnya mengatakan bahwa sejarah yang buruk akan tercegah dari kemungkinan berulang jika orang mau mengambil pelajaran dari deretan pengalaman masa lampau itu, khususnya pengalaman masyarakat dan bangsanya sendiri.
Bangsa Indonesia setalah memasuki era reformasi, semestinya terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan menuju sistem demokrasi yang sejati, dan salah satu caranya adalah melalukan investasi demokrasi.
Salah satu investasi demokrasi yang sudah berlaku di Indonesia adalah ditetapkannya batasan periode kepemimpinan seorang presiden dalam konstitusi yaitu 2 periode.
BACA JUGA:Pemeliharaan Jalan Cuma Rp3 M
Pola yang sama dengan Amerika, setelah mantan presiden Amerika George Washington yang telah terpilih dua kali menjadi presiden menolak untuk dicalonkan kembali (meskipun berpeluang besar).