BACA JUGA:Pemkab Majalengka Beri Hadiah Bagi TPS Unik dan Bersih
“MPP dikatakan baik, jika tingkat kunjungan tinggi. Seperti contohnya Banyuwangi. Sehari bisa melayani hingga 3 ribu hingga 4 ribu layanan,” katanya.
Dalam sidak, Azwar Anas juga bertanya ke sejumlah petugas di tenant yang ada di MPP.
Berdasarkan informasi dari pelayanan di tenant, lanjutnya, dalam satu hari tenant hanya melayani 3 sampai 15 orang.
BACA JUGA:Hitung Hasil Pemilu 2024 di Kota Cirebon: Suara Gerindra ‘Dicuri’ Caleg Sendiri?
Karena itu, Azwar Anas mengharapkan kepada para kepala daerah agar memperhatikan evaluasi dan meningkatkan baik dari sisi mutu dan kualitas MPP.
“Kedepannya, saya berharap pelayanan di MPP menjadi pilihan masyarakat. Karena, begitu masyarakat datang ke MPP, banyak pelayanan yang bisa diurus di MPP"
"Dengan pemanfaatan MPP justru bisa mempermudah dan mempercepat akses bagi masyarakat,” tuturnya.
BACA JUGA:Banyak Program Sambut Ramadan, Masjid At Taqwa Kota Cirebon Gelar Salat Tarawih 1 Juz 1 Malam
Selain itu, Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi.
Namun digitalisasi bukan berarti membuat aplikasi baru, terkecuali bisa menyatukan ratusan satu aplikasi menjadi satu portal pelayanan.
Syaratnya dengan percepatan pembuatan adalah identitas kependudukan digital (IKD) di setiap daerah.
BACA JUGA:Ramadan 2024: Berpotensi Beda di Awal, Sama di Akhir
“Kabupaten Cirebon belum masuk pada pilot projek tersebut. Jika ingin masuk, syaratnya sudah terealisasi IKD dulu,” katanya.
Di tempat yang sama, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi dari Menpan-RB.
“Saya akan mengevaluasi kembali MPP sesuai dengan arahan Pak Menteri,” kata Bupati Imron singkat.