Peneliti bidang hukum Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez menyebut, pihaknya kembali melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Kali ini terkait dengan netralitas penyelenggara negara dan kepala desa (kades). Total ada 27 dugaan pelanggaran yang dilaporkan. ”Mayoritas terkait dengan netralitas kepala desa,” ujarnya kemarin.
Sebelumnya, masyarakat sipil sudah dua kali melaporkan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Hemi mengatakan, pelaporan itu merupakan hasil pemantauan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil. Setiap laporan yang diterima langsung diteruskan ke Bawaslu agar ditindaklanjuti.
”Sebelumnya, kita juga melaporkan Kemenhan (atas dugaan pelanggaran pemilu),” tuturnya.
Puluhan dugaan pelanggaran pemilu tersebut, lanjut Hemi, berasal dari berbagai daerah. Netralitas Kades, misalnya, berasal dari peristiwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan berkaitan dengan koordinasi pemenangan paslon tertentu dan deklarasi dukungan terhadap paslon tertentu.
BACA JUGA:Perempuan Berdaya Bagi Bangsa
Terpisah, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mulai melakukan antisipasi kecurangan dan intimidasi Pemilu 2024. Hasto Kristiyanto, sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk menghadapi kecurangan dan intimidasi.
Pihaknya juga merekrut relawan mahasiswa. Di tingkat kabupaten/kota, ada sekitar 40 relawan yang direkrut. Sedangkan di tingkat provinsi ada sekitar 200 relawan. Mereka akan dikerahkan untuk mengawasi berbagai bentuk kecurangan dan intimidasi.
Selain itu, pihaknya membentuk kamar hitung yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jadi, proses pemilihan dan penghitungan akan dipantau dari kamar hitung. Menurut Hasto, kamar hitung akan dipusatkan di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.
”Itu sebagai upaya menjaga pemilu agar berjalan demokratis,” paparnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, kemarin.
BACA JUGA:Argentina Buka Pintu untuk Messi Berlaga di Olimpiade Paris 2024
Hasto mengatakan, tim Ganjar-Mahfud juga akan mengerahkan sekitar 1,6 juta saksi saat hari pencoblosan. Mereka akan disebar di setiap TPS. Dua saksi di setiap TPS. Satu saksi untuk pemilihan legislatif (pileg) dan satu saksi untuk pemilihan presiden (pilpres). Jumlah itu belum termasuk saksi dari partai politik pengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Dari Semarang, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memutuskan memindah TPS-TPS yang berada di daerah rawan banjir.
”Ada beberapa daerah yang saat ini terdampak banjir, termasuk di Demak ada 30 desa. Kami sudah berkoordinasi dengan bupati, KPU kabupaten, dan KPU provinsi. Kita memang harus memindahkan TPS-TPS yang terdampak banjir,” kata Nana di sela tinjauan kejadian banjir di Demak.
Logistik pemilu, lanjut dia, dalam kondisi aman. Sebab, logistik pemilu masih berada di kantor kabupaten. Belum didistribusikan ke TPS. ”Tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi,” katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang.
BACA JUGA:Lalu Lintas Terputus dan Ribuan Unit Rumah di Kertajati Terendam