Oleh: Adif Rachmat Nugraha
TAK dapat dipungkiri bahwa tahun 2024 adalah tahun politik. Berdasarkan data World Economic Forum (2023), setidaknya 50 negara di dunia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dalam berbagai tingkatan di tahun ini, yang akan diikuti lebih dari dua miliar penduduk atau 40 persen dari total populasi dunia–hal yang tampaknya sulit terulang lagi dalam waktu dekat.
Indonesia pun menjadi bagian tak terkecuali yang akan menyelenggarakan hajatan politik tersebut. Pada kloter pertama di bulan Februari 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), kemudian pada kloter kedua di bulan November 2024 akan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Berangkat dari latar belakang tersebut, dapat dibayangkan betapa masif dan gigantiknya skala pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Ia akan mengubah konstelasi politik nasional dan lokal yang telah terbangun mapan, juga relasi antara masyarakat dan negara.
Hasil pemilu ini pun akan menentukan wajah pembangunan selama lima tahun ke depan, apakah berprogres maju, atau justru tersungkur mundur. Dalam hal ini, penting bagi tiap kandidat politik untuk mampu mengartikulasikan ide dan gagasan yang mereka punya tidak hanya sebatas dalam bentuk visi-misi yang acapkali masih abstrak, tetapi juga ke dalam peta jalan yang dapat diimplementasikan.
BACA JUGA:Asnawi Mangkualam Siap Tempur, Cari Tantangan Baru Bersama Port FC di Liga Thailand
TANTANGAN
Di tingkat Provinsi Jawa Barat, selain akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur, akan turut dihelat Pemilihan Bupati/Walikota pada 27 Kabupaten/Kota yang notabene adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.
Jika diibaratkan, 2024 menjadi titik start baru bagi pembangunan Jawa Barat, tentunya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks dan multidimensional.
Pada titik start baru tersebut, nantinya para kepala daerah terpilih akan mendapatkan bekal berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sebagai panduan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Rancangan teknokratik dari dokumen tersebut juga akan dijadikan acuan wajib bagi para kandidat yang akan berlaga di Pilkada untuk menyusun visi dan misinya.
Setidaknya terdapat beberapa isu krusial pembangunan di wilayah Jawa Barat yang perlu menjadi perhatian bagi para kandidat, yang juga sedikit-banyak tercermin dalam rancangan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 yang telah beredar luas.
BACA JUGA:Brace Erling Haaland Geser Liverpool di Puncak Klasemen
Yakni pertama, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kedua, kesenjangan kualitas infrastruktur wilayah, ketiga, rendahnya kualitas lingkungan hidup, keempat, rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, dan kelima, belum optimalnya tata kelola pemerintahan.
Dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 49,4 juta orang, diproyeksikan pada tahun 2050 penduduk Jawa Barat akan melonjak menjadi 57,3 juta orang (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023).
Dalam perspektif kebijakan kewilayahan nasional, provinsi ini ditopang oleh berbagai inisiatif kebijakan pengembangan kewilayahan seperti Kawasan Metropolitan Bodebekpunjur, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Rebana, dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang masing-masing setidaknya mewakili pembangunan Jawa Barat di wilayah Barat, Tengah, Utara, dan Selatan.