Oleh: Subandi MHum
LEBIH setahun lalu, Kurikulum Merdeka telah resmi diluncurkan pemerintah. Juga, lebih dari 150 ribu sekolah dari Sabang hingga Merauke, dari semua jenjang pendidikan telah menerapkan.
Dengan semangat yang sama, penerapan ini terus diupayakan berlangsung dengan baik dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Bila ditilik lebih lanjut, peningkatan kualitas pendidikan sebenarnya tidak semata-mata dapat dilakukan oleh sekolah yang notabene adalah institusi pendidikan formal.
Akan tetapi, pendidikan nonformal pun turut serta berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Dalam konteks ini adalah pendidikan masyarakat melalui pendidikan kesetaraan.
BACA JUGA:Program Tanam Padi, Tingkatkan Produksi dan Kualitas Benih
Pendidikan kesetaraan dapat dipahami sebagai sebuah bentuk layanan pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan sama bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.
Ini adalah alternatif bagi masyarakat, terutama yang masih banyak memiliki ketimpangan sosial dan ekonomi.
Sebab pada realitanya, banyak orang yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena keterbatasan kondisi finansial dan geografis.
Pendidikan kesetaraan membuka kesempatan untuk tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas meskipun dengan cara yang berbeda.
BACA JUGA:Petani Cabai Heran, Harga di Pasar Rp30 Ribu Per Kg, Kok di Petani Hanya Rp13 Ribu Per Kg
Pemkab Cirebon melalui Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat (Dikmas) telah menerapkan konsep Merdeka Belajar pada pendidikan kesetaraan, jauh sebelum Kurikulum Merdeka dicanangkan.
Melalui program Ayo Mengajar, dengan mendekatkan sumber belajar kepada siswa atau warga belajar, belajar dapat terus dilakukan di mana saja dan bersama siapa saja, untuk menjangkau yang selama ini tidak terjangkau akses pendidikan yang layak.
Selain itu, juga melalui Program Akserasi Sekolah Masyarakat (AKSARA) yang diinisiasi sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, sudah mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Lebih dari 11.000 warga belajar jenjang Paket A, Paket B, Paket C yang akan lulus.
Di antara jumlah tersebut juga telah ada sekitar 7.000 siswa usia sekolah pendidikan kesetaraan yang tertangani, sebanyak 5.432 adalah siswa atau warga belajar usia sekolah yang ber-KTP, selebihnya ber-KTP luar daerah yang tinggal dan belajar di pondok pesantren di Kabupaten Cirebon.