JAKARTA- Para kepala daerah terpilih bakal mengikuti retreat atau penggemblengan seperti yang pernah diikuti para menteri, wamen, dan kepala badan, pada Oktober 2024 lalu. Retreat atau penggemblengan itu bakal dilaksanakan sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih.
Keinginan Presiden Prabowo Subianto itu seperti diungkapkan oleh Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Kata Yusril, retreat itu merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. “Keinginan Bapak Presiden, seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” ucap Yusril di Istana Negara, Jumat (10/1/2025).
Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menuturkan bahwa Prabowo ingin agar perspektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disamakan. “Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaaya juga dilaksanakan pemerintah daerah,” kata dia di JPNN (Radar Cirebon Group).
BACA JUGA:PPG Kemenag Mulai Maret
Retreat atau penggemblengan itu bakal dilaksanakan sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih. “Ya rencananya seperti itu, dikumpulkan di satu tempat. (Tempatnya) belum tahu,” tuturnya.
INGIN SEGERA KOLABORASI
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku tak sabar bekerja dengan para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
Dia pun berharap pelantikan kepala daerah dapat dilakukan secepatnya usai penetapan. “Sekarang kami sering ditanya oleh teman-teman media, 'Pak Wamen, kapan pelantikannya (kepala daerah)?' Saya bilang Kementerian Dalam Negeri itu inginnya segera, kalau bisa Januari ini ya dilantik Januari ini. Karena sudah tidak sabar bekerja semua," kata Bima dalam diskusi publik bertajuk Menakar Problem Pemilu dan Pilkada 2024 di Jakarta pada Rabu (8/1/2025), dikutip dari Antara.
Selain itu, Bima juga mengajak membayangkan bagaimana program pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras. Pasalnya, ada banyak program pemerintah pusat yang harus juga diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
BACA JUGA:Mega Berterima Kasih ke Rakyat dan Prabowo
“Bayangkan program dari pusat, gagasan dari gubernur baru, program dari walikota, bupati itu harus sinkron semua. Makan bergizi, swasembada pangan, belum lagi mimpi lokal daripada pemimpin lokal. Itu kalau enggak sinkron semua ya agak berbahaya juga, karena itu the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," terang Bima.
Kendati demikian, dirinya juga menyadari adanya sengketa hasil pilkada yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Kata Bima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menghormati jalannya persidangan di MK tersebut.
Dia berharap persidangan di MK dapat berjalan tepat waktu sehingga pelantikan kepala daerah tidak terus tertunda. “Jadi, kalau tertunda lagi tentu nanti akan ada tantangan yang lebih rumit lagi. Lebih cepat lebih baik,” ucap Bima.
Sebagai informasi, pelantikan kepala daerah yang terpilih dari Pilkada 2024 akan diundur dari Februari 2025 menjadi Maret 2025. Pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.