RADARCIREBON.BACAKORAN.CO - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan telah membangun 40.000 unit rumah murah sejak Oktober 2024. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan jumlah tersebut akan terus bertambah dalam waktu dekat.
"Kami melaporkan bahwa hingga 20 Oktober 2024, sekitar 40.000 rumah telah berhasil dibangun. Angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu," ujar Maruarar di Kompleks Istana Negara, Selasa (7/1/2025).
Rumah-rumah ini ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Dalam program ini, pemerintah juga mengadopsi pendekatan inovatif dengan memanfaatkan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum sebagai lokasi pembangunan perumahan.
Maruarar menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada hari yang sama.
BACA JUGA:Okupansi Metland Hotel Cirebon Tetap Tumbuh di 2024
"Arahannya sangat jelas, lahan-lahan sitaan, baik dari Kejaksaan Agung, kasus korupsi, BLBI, HGU yang tidak diperpanjang, hingga lahan lain yang dikuasai negara, akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat," ujar Maruarar.
Maruarar menjelaskan bahwa lahan-lahan sitaan tersebut akan diinventarisasi terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebelum dimasukkan ke dalam Bank Tanah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat.
"Lahan-lahan ini akan melalui proses inventarisasi, masuk ke DJKN, lalu ke Bank Tanah. Kami akan memastikan semua skema legalitasnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum," jelasnya.
Selain optimalisasi lahan, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan rumah. Maruarar mengungkapkan bahwa proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari, kini hanya membutuhkan waktu 10 hari.
"Bahkan di Tangerang, proses ini bisa selesai hanya dalam waktu 4 jam," ungkapnya. "Prinsip Pak Presiden adalah rakyat harus mendapatkan layanan cepat. Kalau bisa murah, ya murah. Kalau bisa gratis, ya gratis."
Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, atau pedagang sayur, yang biasanya tidak memiliki penghasilan tetap.
"Keadilan harus dijalankan, bukan hanya untuk mereka yang bergaji tetap, tetapi juga bagi mereka yang bekerja di sektor informal," tegas Maruarar.
Menurutnya, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat ini agar mereka tetap memiliki akses untuk memiliki rumah. "Kami akan memastikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan tetap bisa memiliki rumah dengan skema yang mendukung kebutuhan mereka," pungkasnya.