JAKARTA- Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah diwajibkan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk kepada kelompok rentan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan bahwa pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga menghormati hak setiap individu untuk memperoleh akses yang adil.
“Oleh karena itu, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan yang harus diwujudkan di semua lini pelayanan," ujar Menteri Rini dalam Kampanye Publik: Pelayanan Publik Inklusif di Jakarta, Minggu (15/12/2024).
Adapun kelompok rentan berdasarkan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok rentan terdiri dari disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Asas pelayanan publik meliputi kemudahan aksesibilitas serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
BACA JUGA:Kecewa atas Penggelapan Dana oleh Oknum Manajemen
“Pelayanan publik yang inklusif adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali," ungkap Menteri Rini.
Sebagai informasi, dengan mengusung semangat Pelayanan Publik Inklusif, untukmu, untukku, untuk Kita Semua, kampanye publik tersebut diselenggarakan bersamaan dengan car free day (CFD) Jakarta. Kegiatan tersebut bermaksud menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah baik aparatur negara maupun BUMN dan BUMD mempunyai komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan publik inklusif.
Kampanye ini turut diikuti oleh berbagai organisasi dan komunitas penyandang disabilitas. Organisasi dan komunitas tersebut diantaranya adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), dan FORMASI Disabilitas Jakarta.
Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pemberdayaan Tuli Buta Indonesia (PELITA), Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI); serta Forum ASN Inklusif.
BACA JUGA:Selena Gomez: Bahagia Dilamar oleh Benny Blanco
Diharapkan, acara ini menjadi langkah awal yang kuat untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif. "Mari kita jadikan momentum ini sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," tutur Menteri Rini, dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.
Apresiasi juga disampaikan Menteri Rini kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, seperti para mitra, dan seluruh elemen masyarakat yang berkontribusi aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif.
Untuk diketahui, terdapat berbagai booth pelayanan publik yang juga dibuka untuk masyarakat umum dalam kegiatan itu. Diantaranya yakni layanan dari Puskesmas Senen, Pusbisindo DKI Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Pijat Tunanetra (Pertuni dan PELITA), Kementeri, Mata Hati koffie (Barista Tunanetra), serta Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemenuhan fasilitas pelayanan publik bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.
BACA JUGA:Paula Verhoeven Tetap Diam