Dalam upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan potensi lokal, Anggota DPRD Jabar Hj Ika Siti Rahmatika menggelar sosialisasi Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel wilayah Cigugur, Sabtu (19/10).
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan peran penting pemerintah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui pengembangan Desa Wisata. Sebab dinilai memiliki efek ganda bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan perangkat desa, Hj Ika Siti Rahmatika menjelaskan bahwa potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa-desa di Jawa Barat harus diberdayakan khususnya Kabupaten Kuningan.
"Jawa Barat kaya akan keunikan alam dan budaya. Pengembangan Desa Wisata adalah langkah strategis yang bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi maupun pelestarian lingkungan," ujar Ika dalam pemaparannya.
BACA JUGA:Dudy Pamuji: Wisata Maju Bisa Dongkrak PAD Kuningan
Menurutnya, Desa Wisata tidak hanya mengandalkan potensi wisata alam, namun juga dapat mengembangkan wisata buatan yang berbasis pada kearifan lokal.
"Pengembangan Desa Wisata harus melihat potensi desa secara keseluruhan. Selain wisata alam, atraksi budaya, sejarah, dan kerajinan lokal juga dapat dikemas menjadi daya tarik wisatawan," tambahnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa keberadaan Desa Wisata memiliki dampak positif yang luas, termasuk membantu pelestarian alam, mengurangi pemanasan global, serta mencegah urbanisasi.
"Banyak studi yang menunjukkan bahwa Desa Wisata memiliki multiplier effect, yang tidak hanya mendorong perekonomian lokal, tetapi juga membantu menjaga kelestarian alam dan mencegah masyarakat desa berpindah ke kota," jelasnya.
BACA JUGA:Kembangkan Potensi, Disporapar Bakal Petakan Desa Wisata
Perda Nomor 2 Tahun 2022 ini menjadi payung hukum bagi pengembangan Desa Wisata di Jawa Barat. Dalam peraturan tersebut, Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diberikan peran dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.
Legislator dari PDIP ini menjelaskan, bahwa meski kewenangan pemerintah provinsi terbatas, mereka tetap memiliki peran sentral, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif.
"Melalui perda ini, kita dorong peran pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam mengembangkan Desa Wisata. Pemerintah provinsi juga berperan dalam fasilitasi, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, bahwa sinergi antara pemerintah daerah di semua tingkat sangat penting untuk kesuksesan program ini. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, diharapkan Desa Wisata di Jawa Barat bisa berkembang lebih pesat, mendatangkan wisatawan, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
BACA JUGA: Ratusan Kilometer Jalan Rusak