Bupati Imron Rotasi 415 Pejabat, Murkais : Birokrat Jangan Mengejar Jabatan yang Empuk- empuk

Senin 18 Dec 2023 - 11:00 WIB
Reporter : Raswidi Hendra Suwarsa
Editor : Raswidi Hendra Suwarsa

CIREBON-Perpindahan posisi jabatan dalam lingkup pemerintahan adalah hal yang biasa. Itu semua tidak lepas dari kebutuhan organisasi agar jalannya roda pemerintahan bisa berjalan optimal. Hal itulah yang mendasari pelaksanaan rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkab Cirebon yang digelar pada Jumat (15/12). Di sisa akhir masa jabatannya, Bupati Cirebon Drs Imron MAg merotasi 415 pejabat di lingkup eselon III dan IV. Dari jabatan camat sampai dengan kepala sekolah.

Total ada 174 kepala sekolah dari SD dan SMP yang juga dilantik secara virtual. Selain itu ada beberapa pejabat yang juga bergeser baik promosi maupun pindah dari jabatan satu ke jabatan lainnya.

“Bukan hal yang aneh kalau PNS pindah dari satu posisi ke posisi lainnya, saya saja dulu dari Bandung pindah ke Cirebon waktu di Kemenag,” ujar Imron.

Menurut Imron, rotasi dan mutasi juga untuk mengisi kekosongan posisi jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat yang pensiun maupun pindah ke posisi lainnya. “Pelayanan pemerintah harus tetap berjalan optimal, sehingga tentu pengisian posisi yang kosong harus segera dilakukan,” imbuhnya.

BACA JUGA:KPUD Indramayu Butuh 37.212 Anggota KPPS

Imron memastikan, nama-nama yang dilantik telah melalui proses panjang dari mulai penilaian kinerja dan tahapan pembahasan di Baperjakat. Lantas bagaimana pandangan Pengamat Kebijakan Publik, Drs H Munangwar Msi terhadap rotasi dan mutasi di Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Cirebon Drs Imron M.Ag ini?

Menurut Murkais, begitu dia disapa, dirinya berharap para ASN  ini bisa profesional dan ahli dibidangnya,  memahami tugas pokok dan  fungsinya serta rincian tugasnya sesuai standar kompetensi jabatan yang diembannya.

Kata dia, bukan  melahirkan para pejabat ASN  administrator, pengawas dan fungsional sebagai "manusia ekonomi individualistis."  Artinya, birokrat  ini bekerja  hanya  memikirkan, mengejar  jabatan yang empuk- empuk untuk promosi. Tanpa memilki kompetensi yang baik dan tidak linier sesuai disiplin ilmu yg dimilki. 

BACA JUGA:Sosialisasi Rokol Ilegal Lewat Ajang Malming Ning Balekota

"Mereka harus benar-benar profesional sebagai ASN yang tegak lurus  dalam melayani masyarakat," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan para pejabat baru yang  dilantik harus jemput bola untuk mencari anggaran di pemerintah pusat. Baik di lintas kementrian negara atau lintas departemen. Ini tentunya, kata dia  untuk kelangsungan pembangunan fisik dan non fisik.

"Terus sistem birokrasi harus diperbaiki, sehingga akan terwujud kaum birokrat yg punya integritas dan etos kerja yg baik  serta tegak lurus," tegas pria yang rajin olehraga di akhir pekan ini.

BACA JUGA:Merayakan Kebersamaan melalui Jalan Santai Batik Sarungan 2023

Ditambahkan,  pejabat juga harus mencari jejaring d pusat, sehingga anggaran pembanguna di Kabupaten Cirebon tidak  hanya dari APBD Kabupaten Cirebon saja, tetapi dari APBN. Dan tidak kalah penting,  pejabat yang baru dilantik harus memahami RPJMD Kabupaten Cirebon.

"Apakah RPMJD dan  renstra sinergis dengan RPJP Nasional atau pemerintah pusat? Konsisten dan komitmen pada implementasi RTRW Kabupaten Cirebon. Aatau sesuai zona kawasan strategis sesuai peruntukannya," tegas mantan Kabag Organisasi Setda Cirebon, asal Wotgali Kecamatan Plered ini.(**)

Tags :
Kategori :

Terkait