CIREBON-Perpindahan posisi jabatan dalam lingkup pemerintahan adalah hal yang biasa. Itu semua tidak lepas dari kebutuhan organisasi agar jalannya roda pemerintahan bisa berjalan optimal. Hal itulah yang mendasari pelaksanaan rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkab Cirebon yang digelar pada Jumat (15/12). Di sisa akhir masa jabatannya, Bupati Cirebon Drs Imron MAg merotasi 415 pejabat di lingkup eselon III dan IV. Dari jabatan camat sampai dengan kepala sekolah.
Total ada 174 kepala sekolah dari SD dan SMP yang juga dilantik secara virtual. Selain itu ada beberapa pejabat yang juga bergeser baik promosi maupun pindah dari jabatan satu ke jabatan lainnya.
“Bukan hal yang aneh kalau PNS pindah dari satu posisi ke posisi lainnya, saya saja dulu dari Bandung pindah ke Cirebon waktu di Kemenag,” ujar Imron.
Menurut Imron, rotasi dan mutasi juga untuk mengisi kekosongan posisi jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat yang pensiun maupun pindah ke posisi lainnya. “Pelayanan pemerintah harus tetap berjalan optimal, sehingga tentu pengisian posisi yang kosong harus segera dilakukan,” imbuhnya.
BACA JUGA:KPUD Indramayu Butuh 37.212 Anggota KPPS
Imron memastikan, nama-nama yang dilantik telah melalui proses panjang dari mulai penilaian kinerja dan tahapan pembahasan di Baperjakat. Lantas bagaimana pandangan Pengamat Kebijakan Publik, Drs H Munangwar Msi terhadap rotasi dan mutasi di Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Cirebon Drs Imron M.Ag ini?
Menurut Murkais, begitu dia disapa, dirinya berharap para ASN ini bisa profesional dan ahli dibidangnya, memahami tugas pokok dan fungsinya serta rincian tugasnya sesuai standar kompetensi jabatan yang diembannya.
Kata dia, bukan melahirkan para pejabat ASN administrator, pengawas dan fungsional sebagai "manusia ekonomi individualistis." Artinya, birokrat ini bekerja hanya memikirkan, mengejar jabatan yang empuk- empuk untuk promosi. Tanpa memilki kompetensi yang baik dan tidak linier sesuai disiplin ilmu yg dimilki.
BACA JUGA:Sosialisasi Rokol Ilegal Lewat Ajang Malming Ning Balekota
"Mereka harus benar-benar profesional sebagai ASN yang tegak lurus dalam melayani masyarakat," jelasnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan para pejabat baru yang dilantik harus jemput bola untuk mencari anggaran di pemerintah pusat. Baik di lintas kementrian negara atau lintas departemen. Ini tentunya, kata dia untuk kelangsungan pembangunan fisik dan non fisik.
"Terus sistem birokrasi harus diperbaiki, sehingga akan terwujud kaum birokrat yg punya integritas dan etos kerja yg baik serta tegak lurus," tegas pria yang rajin olehraga di akhir pekan ini.
BACA JUGA:Merayakan Kebersamaan melalui Jalan Santai Batik Sarungan 2023
Ditambahkan, pejabat juga harus mencari jejaring d pusat, sehingga anggaran pembanguna di Kabupaten Cirebon tidak hanya dari APBD Kabupaten Cirebon saja, tetapi dari APBN. Dan tidak kalah penting, pejabat yang baru dilantik harus memahami RPJMD Kabupaten Cirebon.
"Apakah RPMJD dan renstra sinergis dengan RPJP Nasional atau pemerintah pusat? Konsisten dan komitmen pada implementasi RTRW Kabupaten Cirebon. Aatau sesuai zona kawasan strategis sesuai peruntukannya," tegas mantan Kabag Organisasi Setda Cirebon, asal Wotgali Kecamatan Plered ini.(**)