Harus Fokus Penyelesaian Tunda Bayar

Fraksi PPP DPRD Kuningan, Jabar, memberikan tanggapan serius terhadap Perubahan APBD 2024. Bahkan ditekankan, pengelolaan keuangan di Perubahan APBD 2024 mesti fokus terhadap penyelesaian tunda bayar.

Fraksi PPP DPRD Kuningan yang diketuai dr Toto Taufikurohman melalui PU Fraksinya, Kamis (8/8), mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar dalam merencanakan target program dan kegiatan tahun 2024, harus jeli dan berkomitmen sesuai dengan Rencana Kerja dan KUA PPAS Perubahan 2024, yang telah disepakati oleh Pemda dan DPRD Kuningan.

"Dampak dari persoalan tunda bayar ini tidak bisa diselesaikan secara singkat. Butuh kerja keras dan keseriusan dari kita bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikannya," katanya.

Ia menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat, agar tidak terjadi lagi permasalahan tunda bayar yang berdampak luas terhadap jalannya roda pemda saat ini.

BACA JUGA:Mitsubishi All-New Xforce Meraih Peringkat Tertinggi 5-Stars Dari ASEAN NCAP 2024

"Dalam Perubahan APBD 2024, pendapatan daerah setelah perubahan mencapai Rp3,07 triliun lebih, sedangkan belanja sebesar Rp3,11 triliun lebih, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp34,44 miliar lebih. Fraksi PPP meminta pemda untuk menjelaskan lebih rinci tentang defisit ini, dan serius dalam menangani masalah tunda bayar agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang," bebernya.

Fraksi PPP juga tidak bosan mengingatkan pemda, untuk segera menertibkan seluruh aset daerah dan mengelolanya secara profesional, agar bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang efektif. "Jangan sampai aset daerah disalahgunakan oleh oknum yang merugikan negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PPP menyampaikan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah yang saat ini mengalami banyak masalah, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan langkah-langkah inovatif. "Ini adalah momen untuk menunjukkan kreativitas dan membalikkan keadaan menjadi lebih baik," ujarnya.

Fraksi PPP menekankan agar di sisa waktu tahun 2024, seluruh target prioritas dapat terlaksana, mengingat realisasi anggaran semester pertama masih di bawah 50 persen. Fraksi PPP juga meminta penjelasan mengenai kontribusi PDAU terhadap peningkatan PAD, khususnya dalam Perubahan APBD 2024.

BACA JUGA:Bukukan 833 SPK di GIIAS 2024, Mazda CX-60 Lampaui Target Penjualan Tiga Kali Lipat

Selain itu, Fraksi PPP menyarankan agar pemda terus memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat serta provinsi, terkait optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan dapat berjalan maksimal.

"Fraksi PPP akan terus mengontrol dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di Kabupaten Kuningan, agar target yang direncanakan bisa tercapai dan permasalahan gagal bayar tidak terulang kembali," tutupnya.(ags)