Peserta Pilkada Harus Memperhatikan Isu Perlindungan Anak dan Perempuan

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 04 Aug 2024 - 19:46

Baliho mulai bertebaran, para calon kepala daerah diminta memperhatikan kasus perlindungan perempuan dan anak.-baehaqi-radar majalengka

MAJALENGKA - Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada November 2024 diharapkan menjadi momentum bagi peserta Pilkada di Kabupaten Majalengka untuk lebih memperhatikan isu perlindungan anak dan perempuan.

Ketua LPAI, Aris Prayuda, menyebutkan bahwa masalah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Majalengka masih cukup tinggi.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) melaporkan bahwa ada 28 anak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang menjadi korban kekerasan selama enam bulan pertama di tahun 2024.

Kasus kekerasan yang dilaporkan dari Januari hingga Juni 2024 ini didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak.

BACA JUGA:Karna Gulirkan Program PKS

Jumlah tersebut, menurut Aris, setara dengan lebih dari setengah dari total kasus kekerasan anak pada tahun 2023 yang mencapai 41 kasus.

Aris menjelaskan bahwa pelaku kekerasan biasanya adalah orang dewasa atau orang yang dekat dengan korban.

"Dalam 12 bulan pada tahun 2023, terdapat 41 kasus kekerasan anak yang masuk ke LPAI. Sedangkan di tahun 2024, baru setengah tahun, sudah terdapat 28 kasus. Ini adalah angka yang fantastis dan sangat disayangkan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Aris berharap para kepala daerah dapat mengedepankan isu perlindungan perempuan dan anak.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini belum ada komitmen yang jelas dari para bakal calon untuk berpihak pada perempuan dan anak.

"Apalagi di Kabupaten Majalengka saat ini sudah memiliki regulasi, yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Siapapun bupatinya, perlindungan anak harus tetap terprogram dan bisa dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," jelasnya.

Aris juga menyarankan agar isu perlindungan perempuan dan anak dimasukkan dalam prosesi debat para calon kepala daerah.

"Debat kandidat harus mencakup materi perlindungan anak," ucapnya.

peserta pilkada harus memperhatikan isu perlindungan anak dan perempuan                            majalengka - kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung pada november 2024 diharapkan menjadi momentum bagi peserta pilkada di kabupaten majalengka untuk lebih memperhatikan isu perlindungan anak dan perempuan.
ketua lpai, aris prayuda, menyebutkan bahwa masalah kekerasan terhadap anak di kabupaten majalengka masih cukup tinggi.
lembaga perlindungan anak indonesia (lpai) melaporkan bahwa ada 28 anak di kabupaten majalengka, jawa barat, yang menjadi korban kekerasan selama enam bulan pertama di tahun 2024.
kasus kekerasan yang dilaporkan dari januari hingga juni 2024 ini didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak.
baca juga:karna gulirkan program pks
jumlah tersebut, menurut aris, setara dengan lebih dari setengah dari total kasus kekerasan anak pada tahun 2023 yang mencapai 41 kasus.
aris menjelaskan bahwa pelaku kekerasan biasanya adalah orang dewasa atau orang yang dekat dengan korban.
"dalam 12 bulan pada tahun 2023, terdapat 41 kasus kekerasan anak yang masuk ke lpai. sedangkan di tahun 2024, baru setengah tahun, sudah terdapat 28 kasus. ini adalah angka yang fantastis dan sangat disayangkan," imbuhnya.
oleh karena itu, aris berharap para kepala daerah dapat mengedepankan isu perlindungan perempuan dan anak.
baca juga:meriahkan hut kemerdekaan ri dan hari jadi kuningan, plh sekda buka turnamen futsal
ia menambahkan bahwa sejauh ini belum ada komitmen yang jelas dari para bakal calon untuk berpihak pada perempuan dan anak.
"apalagi di kabupaten majalengka saat ini sudah memiliki regulasi, yakni peraturan daerah (perda) kabupaten majalengka nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. siapapun bupatinya, perlindungan anak harus tetap terprogram dan bisa dimasukkan ke rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd)," jelasnya.
aris juga menyarankan agar isu perlindungan perempuan dan anak dimasukkan dalam prosesi debat para calon kepala daerah.
"debat kandidat harus mencakup materi perlindungan anak," ucapnya.
baca juga:tradisi babarit hari jadi ke 526 kuningan, ribuan warga berebut tumpeng indung dan nasi pincuk
sementara itu, salah satu akademisi, tedi nurdiansyah mpdi, sepakat bahwa isu perlindungan anak dan perempuan harus menjadi salah satu tema utama yang harus dipersiapkan dan direalisasikan oleh para calon kepala daerah.
ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan oleh persepsi yang salah tentang perempuan dan anak.
"sosialisasi mengenai perempuan dan anak menjadi hal penting bagi para calon pemimpin karena permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak sangat kompleks. undang-undang juga sudah mengamanatkan perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. pemerintah dan pemda memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi hak perempuan serta mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak," paparnya. (bae)