DPRD Akan Panggil BPN, Jika Ada Pengaduan dari Masyarakat Soal Proses Penerbitan Sertifikat

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Senin , 22 Jul 2024 - 11:59

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST siap memfasilitasi aduan masyarakat terkait lamanya penerbitan sertifikat oleh BPN.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON-Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan keluhan terkait lamanya proses penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon.

Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan, siap memfasilitasi setiap aduan yang masuk agar masyarakat tidak dirugikan oleh birokrasi di BPN.

“Kami siap memfasilitasi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat lamanya penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon,” kata Sofwan kepada Radar Cirebon, Minggu 21 Juli 2024.

Opang begitu akrab disapa menjelaskan, jika tidak ada aduan dari masyarakat, DPRD tidak dapat memanggil BPN Kabupaten Cirebon untuk dimintai keterangan terkait keterlambatan tersebut.

Sebab, BPN merupakan lembaga vertikal, yang tanggung jawabnya langsung ke kementerian, sehingga intervensi DPRD hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan resmi dari masyarakat.

“Buat aduan saja, supaya kami bisa memfasilitasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena semua kan ada aturannya,” ungkapnya.

Opang berharap, dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, permasalahan birokrasi yang menghambat penerbitan sertifikat tanah dapat segera terselesaikan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap proses administratif diatur oleh regulasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk BPN.

“Kami di DPRD akan terus berupaya untuk memastikan setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti dengan serius. Jangan sungkan mengadu ke kami, karena kami ada untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya, lambatnya pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon dirasakan oleh masyarakat.

Warga Kecamatan Pangenan, Ismail mengaku, permohonan penertiban sertifikat tanah sudah setahun lebih tak kunjung jadi. Ia pun mempertanyakan penyebab lambatnya penerbitan sertifikat tanah. “Bukan berbulan-bulan lagi. Tapi sudah lebih dari setahun,” kata Ismail.

dprd akan panggil bpn, jika ada pengaduan dari masyarakat soal proses penerbitan sertifikat                            cirebon-komisi i dprd kabupaten cirebon mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan keluhan terkait lamanya proses penerbitan sertifikat tanah oleh badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten cirebon.
untuk itu, ketua komisi i dprd kabupaten cirebon sofwan, siap memfasilitasi setiap aduan yang masuk agar masyarakat tidak dirugikan oleh birokrasi di bpn.  
“kami siap memfasilitasi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat lamanya penerbitan sertifikat tanah oleh badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten cirebon,” kata sofwan kepada radar cirebon, minggu 21 juli 2024.
baca juga:hadir di hari jadi pgm kota cirebon, fitria bantah berpolitik 
opang begitu akrab disapa menjelaskan, jika tidak ada aduan dari masyarakat, dprd tidak dapat memanggil bpn kabupaten cirebon untuk dimintai keterangan terkait keterlambatan tersebut. 
sebab, bpn merupakan lembaga vertikal, yang tanggung jawabnya langsung ke kementerian, sehingga intervensi dprd hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan resmi dari masyarakat. 
“buat aduan saja, supaya kami bisa memfasilitasi masyarakat. jangan sampai masyarakat dirugikan karena semua kan ada aturannya,” ungkapnya.
baca juga:pemilih pemula diberi ilmu identifikasi hoax dan hak dalam pemilu 
opang berharap, dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, permasalahan birokrasi yang menghambat penerbitan sertifikat tanah dapat segera terselesaikan.
ia juga mengingatkan bahwa setiap proses administratif diatur oleh regulasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk bpn. 
“kami di dprd akan terus berupaya untuk memastikan setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti dengan serius. jangan sungkan mengadu ke kami, karena kami ada untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tukasnya.  
sebelumnya, lambatnya pelayanan penerbitan sertifikat tanah di badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten cirebon dirasakan oleh masyarakat. 
baca juga:rusia tolak langkah as di jerman, siap kerahkan rudal nuklir
warga kecamatan pangenan, ismail mengaku, permohonan penertiban sertifikat tanah sudah setahun lebih tak kunjung jadi. ia pun mempertanyakan penyebab lambatnya penerbitan sertifikat tanah. “bukan berbulan-bulan lagi. tapi sudah lebih dari setahun,” kata ismail. 
hal senada disampaikan warga desa suranenggala yang enggan disebutkan namanya. menurutnya, tidak sedikit warga yang memakai jasa notaris, termasuk dirinya.
“saya sudah hampir satu tahun mengajukan permohonan. tapi sampai sekarang di web bpn tertahan di kasi penetapan hak dan pendaftaran,” katanya. 
baca juga:hasil pemilu awal: kandidat lain belum bisa menggeser eti herawati
tidak hanya masyarakat, keluhan juga datang dari badan keuangan dan aset daerah (bkad) kabupaten cirebon. sebab, tidak sedikit ajuan penerbitan sertifikat milik pemerintah daerah ke bpn di luar ekspektasi. 
terakhir tahun 2023 lalu, bkad mengajukan 220 pensertifikatan aset ke bpn, sayangnya hanya empat sertifikat yang jadi. padahal, seluruh dokumen pengajuan pensertifikatan bkad ke bpn, lengkap. 
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) kabupaten cirebon, sri wijayawati mengeluhkan terkait pelayanan yang di berikan oleh bpn kabupaten cirebon.
baca juga:peluang rekomendasi dari partai gerindra menguat kepada ayu untuk maju pilkada 2024
sebab, sampai saat ini masih banyak ajuan sertifikat dari bkad belum diselesaikan oleh pihak bpn kabupaten cirebon. bahkan, ajuan tahun 2015 masih tersisa sekitar 6 bidang lagi. 
“kenapa pengelolaan aset di kabupaten cirebon sampai saat ini belum juga tuntas. ya itu tadi, karena pengajuan sertifikat masih tertahan di bpn. padahal kami sudah semaksimal mungkin mendata aset-aset yang saat ini ada,” kata sri wijayawati. 
perempuan berjilbab yang akrab disapa enci itu mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah memiliki aset sekitar 1200 bidang. tapi tahun 2015 saja masih ada yang sertifikatnya belum keluar. tersisa, enam bidang lagi. 
baca juga:indonesia terus pantau demonstrasi di bangladesh
“aset pemkab yang sudah bersertifikat jumlahnya sekitar 704 bidang. sementara 2023 tahun lalu, kami sudah mengajukan sertifikat kepada bpn, yang jumlahnya sekitar 220 bidang"
"tapi, hanya bisa terselesaikan empat bidang saja. padahal, harapan bkad bisa selesai di 80 sertifikat,” ujarnya. 
“kita berkali kali menanyakan kepada pihak bpn. tapi informasi dari setiap kasi-kasi selalu berbeda. justru yang bingung akhirnya kepala kantor. harusnya kan, government to government itu lebih mudah ya. tapi ya gitu. padahal semua dokumen itu lengkap,” tandasnya.