Pilkada Kuningan Kemungkinan Besar Terjadi Head to Head

Maka dari itu, Indra mengingatkan seluruh ASN di Kabupaten Kuningan agar sebisa mungkin dapat menjaga jarak dengan proses politik agar tidak terpolarisasi.

BACA JUGA:Kemeriahan Hari Jadi Cirebon di RW 15 Kalijaga, Suhendrik Hadir dan Bacakan Puisi Cirebon Asyik

Namun secara pribadi dipersilakan saja, yang penting tidak ikut mengampanyekan, membantu nempel-nempelin program, membantu logistik, dan sebagainya yang bersentuhan dengan proses politik. 

"Kalau memang akan terjadi polarisasi ASN di Kabupaten Kuningan, saya melihat lebih dominan ke Pak Dian daripada ke Pak Ridho, karena secara langsung atasan ASN kan Pak Dian selaku Sekda," tuturnya. 

Indra melihat di Pilkada Kuningan akan terjadi koalisi gemuk untuk melawan koalisi yang mengusung Sekda Dian. Kecuali kalau memang kemudian ada partai-partai yang mempunyai kans besar pecah. 

BACA JUGA:Ada Tiga Skema, Pemindahan ASN ke IKN Dimatangkan

"Katakanlah kalau Pak Dian mencalonkan sendiri dengan Golkar, kemudian PDIP mengambil satu partai yang perolehan kursinya tidak terlalu tinggi untuk hanya mencapai persyaratan, itu sangat mudah," ungkap Indra. 

"Tapi politik itu dinamis, sehingga kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi nanti. Di beberapa daerah saja terjadi untuk melanggengkan hegemoni partai besar," imbuhnya. 

Masih soal koalisi, ia berpandangan justru yang menarik adalah pilgub, karena akan lebih mudah koalisi pilgub dibanding koalisi pilwalkot atau pilbup. Karena ini akan berkaitan dengan isu visi misi yang akan ditawarkan. 

BACA JUGA:Rumah Literasi Edelweis di Kanoman Utara Terima Bantuan dari Rumah Zakat

"Kalau berbeda partai akan agak susah dan kaku untuk dimusyawarahkan. Tapi kemungkinan nanti akan ada deklarasi koalisi yang linear dari provinsi hingga daerah," ungkapnya. 

Terkait survei, Indra mengatakan, rencananya IPRC akan melakukannya pada Agustus 2024, karena akan melihat pasca pendaftaran pasangan calon ke KPU, meskipun saat ini sudah banyak muncul bakal calon Bupati/Wabup Kuningan. 

"Kecuali ada kejutan dropting dari tingkat pusat seperti di Bandung. Di Bandung itu di Gerindra ada dropting dari pusat, sehingga konstelasi berubah. Kalau di Kabupaten Kuningan sejauh ini kan gak ada isu itu," kata Indra. 

BACA JUGA:Banyak PSU Belum Diserahkan ke Pemkab

Lalu soal rekomendasi, Ia mengungkapkan hingga saat ini memang di semua daerah belum ada rekomendasi, karena yang dimunculkan baru sebatas surat penugasan. Apalagi surat penugasan itu bisa ke beberapa orang dari setiap partai politik.