DPRD Segera Tindaklanjuti Hantaran Bupati Terhadap Pertanggungjawaban APBD 2023
RAPAT PARIPURNA: DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna hantaran bupati terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.-samsul huda-radar cirebon
CIREBON-DPRD Kabupaten Cirebon mengadakan rapat paripurna mendengarkan hantaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (10/6).
Rapat yang berlangsung di Ruang Abhimata Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE MAP.
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selain itu, jajaran Forkopimda, serta jajaran birokrat di daerah.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Drs Wahyu Mijaya SH MSi, mengapresiasi kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif.
BACA JUGA:Musnahkan Ribuan Botol Miras
Sinergitas ini, kata Wahyu, telah membantu Kabupaten Cirebon meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut.
“Kami sangat bangga karena Kabupaten Cirebon berhasil meraih WTP sembilan kali berturut-turut. Ini berkat kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif,” ujar Wahyu.
Menurutnya, rapat paripurna ini merupakan forum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun 2023 serta memperkuat kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE MAP menjelaskan, setelah dihantarkan, nantinya akan ditindaklanjuti dengan pemandangan umum dari setiap fraksi di DPRD.
BACA JUGA:Pastikan Terbebas dari PMK
“Hantaran Bupati ini merupakan langkah awal. Selanjutnya setiap fraksi di DPRD akan memberikan pemandangan umum mereka terkait laporan ini,” tandasnya.
Artinya, rapat paripurna ini juga menjadi ajang bagi anggota DPRD untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut.
“Dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023 ini, diharapkan Pemkab Cirebon dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya. (sam)