Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 25 Apr 2024 - 16:50

Ilustrasi--

Sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi antara KPPN Kuningan dan Satker K/L, KPPN Kuningan menyusun laporan sekaligus melakukan publikasi kinerja pelaksanaan anggaran tingkat Satker yang memuat perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA tingkat Satker secara periodik.

Tahun 2023, kualitas IKPA KPPN Kuningan sebagai Kuasa BUN sebesar 96,56 (Sangat Baik) lebih besar 7,56 poin jika dibandingkan target sebesar 89.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 94,66 (Baik) kualitas IKPA KPPN Kuningan sebagai Kuasa BUN meningkat sebesar 1,9 poin dengan disertai peningkatan predikat kualitas kinerja.

Dari 8 indikator penilaian IKPA terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi rata-rata target tahun 2023 yakni indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan dengan nilai sebesar 75,61.

Namun capaian tahun 2023 pada indikator Deviasi Halaman III DIPA meningkat sebesar 1,35 poin jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 74,26.

BACA JUGA:Duduk Bersama Demi Pramuka

Dari hasil analisis penulis, rendahnya kinerja Deviasi Halaman III DIPA pada satker disebabkan: (i) Satker tidak melaksanakan pemutakhiran rencana penarikan dana (ii) Satker tidak memiliki perencanaan yang baik dalam menyusun rencana penarikan dana (iii) Realisasi anggaran pada setiap jenis belanja melebihi/kurang atas batas yang telah direncanakan.

Guna dapat mengoptimalkan nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA yang masih di bawah target, Satker harus mempunyai komitmen atas rencana penarikan dana setiap jenis belanja yang harus direalisasikan dengan menyusun rencana penarikan dana pada awal tahun anggaran dan melakukan revisi/pemuktahiran RPD pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, Satker perlu meningkatkan sinergi pada setiap bagian/bidang/seksi terkait dan monev berkelanjutan dalam merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun. (*)

Penulis adalah Kepala Kasubbag Umum KPPN Kuningan

kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja kementerian/lembaga                            oleh: dodik hari mulyono
“kinerja pelaksanaan anggaran k/l pada tahun 2023 sebesar 96,56 (sangat baik) naik 1,9 poin dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar 94,66 (baik)”
indikator kinerja pelaksanaan anggaran (ikpa) merupakan indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku bendahara umum negara (bun) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. 
ikpa digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh ditjen perbendaharaan yang terintegrasi pada online monitoring (om) span yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
sejak tahun 2022, telah dilakukan evaluasi capaian ikpa untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam bentuk reformulasi ikpa 2022.
baca juga:jumlah jamaah calon haji meningkat
reformulasi ikpa 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.
yang bertujuan untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada satker, eselon i, dan k/l, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. 
aspek pengukuran ikpa, (i) aspek kualitas implementasi perencanaan anggaran merupakan nilai terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam dipa, pada aspek ini yang diukur adalah revisi dipa dan deviasai halaman iii dipa.
(ii) aspek pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada dipa, pada aspek ini yang diukur adalah penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan up dan tup, dan dispensasi spm (iii) aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada dipa, pada aspek ini yang diukur adalah capaian output.
baca juga:sukses kelola pemerintah daerah
kantor pelayanan perbendahraan negara (kppn) kuningan merupakan unit vertikal dari ditjen. perbendaharaan yang merupakan kuasa bun di daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bun, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kppn kuningan bermitra dengan 70 satker pengelola dana apbn yang tersebar pada kabupaten kuningan sebanyak 35 satker dan kabupaten majalengka sebanyak 35 satker. 
kualitas pelaksanaan anggaran pada satker merupakan hasil perhitungan atas nilai masing-masing indikator dengan pembobotan setiap indikator berdasarkan data transaksi ikpa pada satker dan nilai nilai kualitas kppn sebagai kuasa bun merupakan rata-rata atas nilai ikpa pada satker di wilayah kerjanya.
sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi antara kppn kuningan dan satker k/l, kppn kuningan menyusun laporan sekaligus melakukan publikasi kinerja pelaksanaan anggaran tingkat satker yang memuat perkembangan dan hasil reviu atas capaian ikpa tingkat satker secara periodik.
baca juga:bawaslu evaluasi kinerja panwascam
tahun 2023, kualitas ikpa kppn kuningan sebagai kuasa bun sebesar 96,56 (sangat baik) lebih besar 7,56 poin jika dibandingkan target sebesar 89.
jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 94,66 (baik) kualitas ikpa kppn kuningan sebagai kuasa bun meningkat sebesar 1,9 poin dengan disertai peningkatan predikat kualitas kinerja.
dari 8 indikator penilaian ikpa terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi rata-rata target tahun 2023 yakni indikator kinerja deviasi halaman iii dipa yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (rpd)  bulanan pada setiap jenis belanja dan pemutakhiran rpd pada halaman iii dipa yang disampaikan oleh satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan dengan nilai sebesar 75,61.
namun capaian tahun 2023 pada indikator deviasi halaman iii dipa meningkat sebesar 1,35 poin jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 74,26.
baca juga:duduk bersama demi pramuka
dari hasil analisis penulis, rendahnya kinerja deviasi halaman iii dipa pada satker disebabkan: (i) satker tidak melaksanakan pemutakhiran rencana penarikan dana (ii) satker tidak memiliki perencanaan yang baik dalam menyusun rencana penarikan dana (iii) realisasi anggaran pada setiap jenis belanja melebihi/kurang atas batas yang telah direncanakan.
guna dapat mengoptimalkan nilai indikator deviasi halaman iii dipa yang masih di bawah target, satker harus mempunyai komitmen atas rencana penarikan dana setiap jenis belanja yang harus direalisasikan dengan menyusun rencana penarikan dana pada awal tahun anggaran dan melakukan revisi/pemuktahiran rpd pada waktu yang telah ditentukan. 
dalam pelaksanaannya, satker perlu meningkatkan sinergi pada setiap bagian/bidang/seksi terkait dan monev berkelanjutan dalam merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun. (*)
penulis adalah kepala kasubbag umum kppn kuningan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 26 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan