Pihak Kepala BKPSMD Majalengka Gandeng Yusril, Saksi Juga Ngaku Tak Beri Uang

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 18 Mar 2024 - 18:47

Dede Rizka Nugraha atau DRN mengaku tak pernah memberikan uang kepada Irfan Nur Alam.-baehaqi-radar majalengka

Sehingga secara administrasi maupun hukum sudah tidak ada kaitan antara Pemda Majalengka dengan PT yang ingin membangun pasar tersebut. Selain mengundurkan diri, Pemda Majalengka melalui bupati sudah memutuskan hubungan dengan PT tersebut, sehingga pihaknya memastikan tidak ada hal yang dilanggar.

Sementara itu, menjelang pemeriksaan Irfan Nur Alam di Kejati Jawa Barat, DRN atau Dede Rizka Nugraha yang statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cigasong, akhirnya angkat bicara.

Kepada wartawan, Dede Rizka Nugraha mengakui jika dirinya telah menerima aliran dana dari PT PGA. Tapi aliran dana tersebut menurut Dede Rizka Nugraha tak diberikan kepada INA yang saat ini menjabat sebagai Kepala BKPSDM Majalengka.

“Saya tahu begini karena betul saya selaku kuasa direksi PT PGA dan sebagai penerima aliran dana juga. Tapi kan saya punya manajemen sendiri dan saya siap mempertanggungjawabkan alirannya ke mana saja. Yang jelas dalam hal ini, saya tidak pernah memberikan uang kepada para pejabat termasuk kepada saudara Irfan Nur Alam,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa aliran dana dari PT PGA diterimanya bersama AN. Sedangkan untuk dana yang diterima Dede Rizka Nugraha digunakan untuk keperluan pegawai, keperluan kantor dan pasar darurat yang sebelumnya sempat dibangun di Pasar Lama di Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka.

“Saya ada pegawai, ada kantor, ada pembangunan pasar darurat dan lain-lain. Dan saya bisa membuktikan ke pengadilan. Tergantung saudara AN sebagai tersangka karena dalam hal ini saya sebagai saksi. Saya tidak pernah memberikan uang kepada pejabat manapun termasuk saudara Irfan,” bebernya.

Disinggung soal jumlah secara keseluruhan nominal uang yang diterima dari PT PGA, Dede Rizka Nugraha mengaku lupa karena dalam pencairan dana dilakukan bersama AN. “Nominal lupa lagi karena ada dua direksi AN dan saya,” ucapnya.

Seperti diketahui, INA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa barat Nomor: 682/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 serta surat penetapan tersangka (PIDSUS-18) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: TAP- 28/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Atas dugaan terlibat dalam kasus tersebut, INA dijerat Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bae)

pihak kepala bkpsmd majalengka gandeng yusril, saksi juga ngaku tak beri uang                            majalengka- kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala bkpsdm majalengka irfan nur alam atau ina, memasuki babak baru.
pihak ina siap menjalani pemeriksaan, bahkan telah menggandeng yusril ihza mahendra sebagai kuasa hukum. selain itu, perusahaan yang menangani proyek pasar sindangkasih cigasong memastikan tak ada aliran dana ke ina.
mantan bupati majalengka dr h karna sobahi mmpd mengakui jika surat dari kejaksaan tinggi (kejati) jabar terkait status anaknya ina dari saksi menjadi tersangka dalam dugaan gratifikasi pembangunan pasar cigasong sudah diterima.
pihak keluarga, kata karna sobahi, sudah sepakat baik dari orang tua, kakak, adik, termasuk anak dan istrinya akan akan menghormati dan mengikuti proses hukum. dan akan memberikan motivasi karena selain sayang dengan ina, pihak keluarga juga sangat yakin jika dia tidak bersalah.
baca juga:dukung penataan lembaga
salah satu upaya untuk membuktikan jika ina tidak bersalah, selain menyiapkan sejumlah bukti dan data-data, karna juga mengaku telah menyiapkan yusril ihza mahendra sebagai lawyer untuk membantu menangani kasus ini. dipilihnya yusril karena yang bersangkutan selain ahli tata negara juga dikenal sebagai ahli hukum pidana.
“kemarin bahkan kita sudah diskusi dengan tim hukumnya sekaligus meminta agenda persidangan karena pak yusril ingin datang langsung,” ucapnya di hadapan sejumlah awak media, minggu 17 maret 2024.
saat disinggung soal rencana pra peradilan, karna sobahi menambahkan pihaknya masih melihat situasi dan kondisi. namun jika saja pada hari selasa ini ternyata ina langsung ditahan, maka pihaknya akan mengambil jalur hukum pra peradilan. langkah itu, kata dia, bukan maksud untuk menghindari hal yang dituduhkan.
namun, sambung karna, pihaknya sudah memiliki bukti dan saksi kuat yang menyangkal dari yang disangkakan pihak kejati jabar yang mungkin dari pihak kejaksaan belum didalami. “jika melihat surat yang dilayangkan dari kejati, saya simpulkan ada 2 hal yang dirundingkan,” kata karna.
baca juga:pelatihan vsga semakin diminati 
“yang pertama adalah dugaan menyalahgunakan kewenangan. sementara saat kasus itu terjadi posisi ina hanya sebagai kabag, yang punya kewenangannya terbatas dan masih ada kewenangan jabatan lainya di atasnya. sehingga hal ini perlu pendalaman,” tambahnya.
selain itu tuduhan yang sangat prinsip adalah tuduhan kedua, yakni disangkakan menerima uang miliaran rupiah atau gratifikasi. terkait tudingan kedua ini, pihaknya mengaku sudah mendalami dan sudah menyiapkan bukti serta saksi.
“dengan prof yusril kita sudah oke dan mou sudah ditandatangani. nantinya harapan kami agar masalah ini bisa terang benderang. apalagi dari kasus pasar cigasong sendiri tidak ada dana apbd sepeserpun yang keluar,” ujarnya.
“kemudian pt yang ingin membangun pasar juga sudah mengundurkan diri karena dirutnya meninggal dunia. dan yang ketiga terkait masalah pasar, bupati sudah memutuskan hubungan dengan perbup 103,” sambung karna.
baca juga:adian napitupulu pertanyakan pihak-pihak yang khawatir bergulirnya hak angket
sehingga secara administrasi maupun hukum sudah tidak ada kaitan antara pemda majalengka dengan pt yang ingin membangun pasar tersebut. selain mengundurkan diri, pemda majalengka melalui bupati sudah memutuskan hubungan dengan pt tersebut, sehingga pihaknya memastikan tidak ada hal yang dilanggar.
sementara itu, menjelang pemeriksaan irfan nur alam di kejati jawa barat, drn atau dede rizka nugraha yang statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar cigasong, akhirnya angkat bicara.
kepada wartawan, dede rizka nugraha mengakui jika dirinya telah menerima aliran dana dari pt pga. tapi aliran dana tersebut menurut dede rizka nugraha tak diberikan kepada ina yang saat ini menjabat sebagai kepala bkpsdm majalengka.
“saya tahu begini karena betul saya selaku kuasa direksi pt pga dan sebagai penerima aliran dana juga. tapi kan saya punya manajemen sendiri dan saya siap mempertanggungjawabkan alirannya ke mana saja. yang jelas dalam hal ini, saya tidak pernah memberikan uang kepada para pejabat termasuk kepada saudara irfan nur alam,” ungkapnya.
baca juga:penyebaran nyamuk wolbachia: upaya kemenkes untuk menurunkan kasus dbd
dia juga menjelaskan bahwa aliran dana dari pt pga diterimanya bersama an. sedangkan untuk dana yang diterima dede rizka nugraha digunakan untuk keperluan pegawai, keperluan kantor dan pasar darurat yang sebelumnya sempat dibangun di pasar lama di kelurahan majalengka wetan, kecamatan majalengka.
“saya ada pegawai, ada kantor, ada pembangunan pasar darurat dan lain-lain. dan saya bisa membuktikan ke pengadilan. tergantung saudara an sebagai tersangka karena dalam hal ini saya sebagai saksi. saya tidak pernah memberikan uang kepada pejabat manapun termasuk saudara irfan,” bebernya.
disinggung soal jumlah secara keseluruhan nominal uang yang diterima dari pt pga, dede rizka nugraha mengaku lupa karena dalam pencairan dana dilakukan bersama an.  “nominal lupa lagi karena ada dua direksi an dan saya,” ucapnya.
seperti diketahui, ina ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan tinggi jawa barat nomor: 682/m.2/fd.2/03/2024 tanggal 14 maret 2024 serta surat penetapan tersangka (pidsus-18) kepala kejaksaan tinggi jawa barat nomor: tap- 28/m.2/fd.2/03/2024 tanggal 14 maret 2024.
baca juga:sri mulyani laporkan dugaan fraud debitur lpei ke kejaksaan agung
atas dugaan terlibat dalam kasus tersebut, ina dijerat pasal 5, pasal 12 huruf e, pasal 11, pasal 12 b uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. (bae)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan