Pemilu dan Masa Depan Jawa Barat

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 11 Feb 2024 - 17:57

Ilustrasi--

Dalam perspektif kebijakan kewilayahan nasional, provinsi ini ditopang oleh berbagai inisiatif kebijakan pengembangan kewilayahan seperti Kawasan Metropolitan Bodebekpunjur, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Rebana, dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang masing-masing setidaknya mewakili pembangunan Jawa Barat di wilayah Barat, Tengah, Utara, dan Selatan.

Sedangkan di tingkat kebijakan provinsi, telah ditetapkan keberadaan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) antara lain mencakup Kawasan Bandung Utara, Sukabumi Bagian Selatan, Patimban (Kab. Subang), Kertajati Aerocity (Kab. Majalengka), dan Mundu-Losari (Kab. Cirebon), yang masing-masing memiliki kekhasan, karakteristik, serta dinamika berbeda, yang memerlukan intervensi khusus dalam pengembangannya.

KAPASITAS NEGARA

Penuntasan tantangan-tantangan tersebut memerlukan kehadiran pemimpin dengan kualitas yang mencerminkan kombinasi yang presisi antara pengalaman teknokratik dan praksis politik.

Prasyarat tersebut menjadi penting karena merekalah yang diberikan mandat untuk memperkuat kapasitas negara (state capacity)— melalui kapasitas menarik sumberdaya, kapasitas melakukan implementasi kebijakan, dan kapasitas regulatori-produktif (Tilly, 1985)—guna menghadirkan “negara” di tengah masyarakat untuk menyelenggarakan pemenuhan barang publik (public goods) dan pelayanan publik.

Kuatnya kapasitas negara hingga ke level pemerintahan daerah tidak berarti menghadirkan negara dalam bentuk mencengkram layaknya mekanisme panoptikon yang menjadi pengawas masyarakat, namun diarahkan untuk mencapai dua hal mendasar dalam praktik demokrasi yang sehat.

Sebagaimana mengutip Yudi Latif (2017), yakni meraih legitimasi dari masyarakat atas berbagai langkah dan kebijakan yang dihasilkan negara, dan menciptakan efisiensi dalam menjawab tantangan serta menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan publik.

BACA JUGA:Hasil Yordania vs Qatar

Pada titik tersebut, legitimasi menjadi krusial karena sebetulnya aspek tersebut menjadi dasar bagi negara untuk melakukan berbagai hal di tengah masyarakat. Semakin negara dapat berkinerja sejalan dengan harapan publik, maka legitimasi negara di mata masyarakat akan menguat.

Tingginya approval rating akan diraih secara alamiah; bukan rekayasa ataupun pengondisian masyarakat sebelumnya. Namun, jika ketimpangan dan pelanggaran yang dipertontonkan, justru akan mengganggu perasaan masyarakat akan keadilan serta kesejahteraan, yang sedikit-banyak menggerus legitimasi, bahkan pada titik paling ekstrem, memicu disintegrasi bangsa (Ruhyanto, 2021).

Pada akhirnya, Pilkada menjadi defining moment yang menentukan siapa saja nakhoda dan punggawa eksekutif-legislatif yang akan membawa kapal pembangunan pada tujuannya dalam memajukan kesejahteraan umum.

Sudah seyogyanya bagi kita, warga Jawa Barat, memanfaatkan hak pilih yang ada secara cermat lagi hati-hati, tak lain untuk masa depan Jawa Barat. (*)

Penulis adalah Analis Kebijakan dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)

pemilu dan masa depan jawa barat                            oleh: adif rachmat nugraha
tak dapat dipungkiri bahwa tahun 2024 adalah tahun politik. berdasarkan data world economic forum (2023), setidaknya 50 negara di dunia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dalam berbagai tingkatan di tahun ini, yang akan diikuti lebih dari dua miliar penduduk atau 40 persen dari total populasi dunia–hal yang tampaknya sulit terulang lagi dalam waktu dekat.
indonesia pun menjadi bagian tak terkecuali yang akan menyelenggarakan hajatan politik tersebut. pada kloter pertama di bulan februari 2024, akan dilaksanakan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), kemudian pada kloter kedua di bulan november 2024 akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. 
berangkat dari latar belakang tersebut, dapat dibayangkan betapa masif dan gigantiknya skala pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. ia akan mengubah konstelasi politik nasional dan lokal yang telah terbangun mapan, juga relasi antara masyarakat dan negara. 
hasil pemilu ini pun akan menentukan wajah pembangunan selama lima tahun ke depan, apakah berprogres maju, atau justru tersungkur mundur. dalam hal ini, penting bagi tiap kandidat politik untuk mampu mengartikulasikan ide dan gagasan yang mereka punya tidak hanya sebatas dalam bentuk visi-misi yang acapkali masih abstrak, tetapi juga ke dalam peta jalan yang dapat diimplementasikan. 
baca juga:asnawi mangkualam siap tempur, cari tantangan baru bersama port fc di liga thailand
tantangan
di tingkat provinsi jawa barat, selain akan dilaksanakan pemilihan gubernur, akan turut dihelat pemilihan bupati/walikota pada 27 kabupaten/kota yang notabene adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di jawa barat. 
jika diibaratkan, 2024 menjadi titik start baru bagi pembangunan jawa barat, tentunya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks dan multidimensional. 
pada titik start baru tersebut, nantinya para kepala daerah terpilih akan mendapatkan bekal berupa dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) 2025-2045 sebagai panduan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. rancangan teknokratik dari dokumen tersebut juga akan dijadikan acuan wajib bagi para kandidat yang akan berlaga di pilkada untuk menyusun visi dan misinya.
setidaknya terdapat beberapa isu krusial pembangunan di wilayah jawa barat yang perlu menjadi perhatian bagi para kandidat, yang juga sedikit-banyak tercermin dalam rancangan rpjpd provinsi jawa barat 2025-2045 yang telah beredar luas. 
baca juga:brace erling haaland geser liverpool di puncak klasemen
yakni pertama, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kedua, kesenjangan kualitas infrastruktur wilayah, ketiga, rendahnya kualitas lingkungan hidup, keempat, rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, dan kelima, belum optimalnya tata kelola pemerintahan. 
dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 49,4 juta orang, diproyeksikan pada tahun 2050 penduduk jawa barat akan melonjak menjadi 57,3 juta orang (bappeda provinsi jawa barat, 2023). 
dalam perspektif kebijakan kewilayahan nasional, provinsi ini ditopang oleh berbagai inisiatif kebijakan pengembangan kewilayahan seperti kawasan metropolitan bodebekpunjur, kawasan perkotaan cekungan bandung, kawasan rebana, dan kawasan jawa barat bagian selatan, yang masing-masing setidaknya mewakili pembangunan jawa barat di wilayah barat, tengah, utara, dan selatan. 
sedangkan di tingkat kebijakan provinsi, telah ditetapkan keberadaan kawasan strategis provinsi (ksp) antara lain mencakup kawasan bandung utara, sukabumi bagian selatan, patimban (kab. subang), kertajati aerocity (kab. majalengka), dan mundu-losari (kab. cirebon), yang masing-masing memiliki kekhasan, karakteristik, serta dinamika berbeda, yang memerlukan intervensi khusus dalam pengembangannya. 
baca juga:profil akram afif, bintang kemenangan qatar di final piala asia 2023
kapasitas negara
penuntasan tantangan-tantangan tersebut memerlukan kehadiran pemimpin dengan kualitas yang mencerminkan kombinasi yang presisi antara pengalaman teknokratik dan praksis politik. 
prasyarat tersebut menjadi penting karena merekalah yang diberikan mandat untuk memperkuat kapasitas negara (state capacity)— melalui kapasitas menarik sumberdaya, kapasitas melakukan implementasi kebijakan, dan kapasitas regulatori-produktif (tilly, 1985)—guna menghadirkan “negara” di tengah masyarakat untuk menyelenggarakan pemenuhan barang publik (public goods) dan pelayanan publik. 
kuatnya kapasitas negara hingga ke level pemerintahan daerah tidak berarti menghadirkan negara dalam bentuk mencengkram layaknya mekanisme panoptikon yang menjadi pengawas masyarakat, namun diarahkan untuk mencapai dua hal mendasar dalam praktik demokrasi yang sehat. 
sebagaimana mengutip yudi latif (2017), yakni meraih legitimasi dari masyarakat atas berbagai langkah dan kebijakan yang dihasilkan negara, dan menciptakan efisiensi dalam menjawab tantangan serta menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan publik.
baca juga:hasil yordania vs qatar
pada titik tersebut, legitimasi menjadi krusial karena sebetulnya aspek tersebut menjadi dasar bagi negara untuk melakukan berbagai hal di tengah masyarakat. semakin negara dapat berkinerja sejalan dengan harapan publik, maka legitimasi negara di mata masyarakat akan menguat. 
tingginya approval rating akan diraih secara alamiah; bukan rekayasa ataupun pengondisian masyarakat sebelumnya. namun, jika ketimpangan dan pelanggaran yang dipertontonkan, justru akan mengganggu perasaan masyarakat akan keadilan serta kesejahteraan, yang sedikit-banyak menggerus legitimasi, bahkan pada titik paling ekstrem, memicu disintegrasi bangsa (ruhyanto, 2021).
pada akhirnya, pilkada menjadi defining moment yang menentukan siapa saja nakhoda dan punggawa eksekutif-legislatif yang akan membawa kapal pembangunan pada tujuannya dalam memajukan kesejahteraan umum. 
sudah seyogyanya bagi kita, warga jawa barat, memanfaatkan hak pilih yang ada secara cermat lagi hati-hati, tak lain untuk masa depan jawa barat. (*)
penulis adalah analis kebijakan dan anggota asosiasi analis kebijakan indonesia (aaki)