Evaluasi Rutilahu 2023: Jangan Dikerjakan Akhir Tahun

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Minggu , 28 Jan 2024 - 20:07

DISAYANGKAN: Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso menyayangkan program rutilahu pada 2023, baru dilaksanakan di penghujung tahun.-AZIS MUTAHROM-RADAR CIREBON

CIRENON - Pelaksanaan program perbaikan ruma tida layak huni (rutilahu) tahun 2023, mendapat apresiasi karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dapat menuntaskan semua program sesuai dengan yang telah direncanakan.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan yang masih cukup disayangkan, serta harus diperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Salah satunya adalah, pelaksanaan program yang dimepetkan ke akhir tahun anggaran dan sudah memasuki musim penghujan.

Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso. Dia menyayangkan program rutilahu pada 2023, baru dilaksanakan di penghujung tahun.

“Kami berharap, program rutilahu di tahun ini, realisasi programnya dapat selesai pada triwulan II atau sekitar Juli 2024,” ujar Karso, saas rapat kerja dengan DPRKP pekan lalu.

BACA JUGA:Peringkat Pertama Dapil 1

Pihaknya berharap, untuk anggaran program pelaksanaan rutilahu dapat disamakan dengan provinsi menjadi Rp20 Juta. Ke depan, pihaknya di DPRD akan mengusulkan pagu anggaran untuk rutilahu dinaikkan.

“Serta berkenaan dengan program DPRKP yang bersifat konstruksi atau infrastruktur dapat terlaksana dengan baik,” sebutnya.

Kepala DPRKP Kota Cirebon Wandi Sofyan SSTP MSi menyebut, untuk program rutilahu ada sebanyak 321 yang telah terdata.

“Total tersebut berasal dari aspirasi masyarakat dan juga berasal dari pokok pikiran DPRD,” ujarnya.

Wandi menjelaskan, untuk realisasi kenaikan pagu anggaran rutilahu belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024, sebab masih berpedoman pada Perwali Nomor 42/2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

“Kami masih merujuk pada Perwali 42 Tahun 2016 pada pasal 36 ayat 1 untuk pagu yang ditetapkan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau, untuk program rutilahu yang masuk dalam pokir DPRD agar diselesaikan kelengkapan administrasi agar segera direalisasikan.

“Kami ingin segera mungkin dilaksanakan, jadi kami meminta kepada dewan agar segera melengkapi administrasi,” ujarnya.

evaluasi rutilahu 2023: jangan dikerjakan akhir tahun                            cirenon - pelaksanaan program perbaikan ruma tida layak huni (rutilahu) tahun 2023, mendapat apresiasi karena dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (dprkp) dapat menuntaskan semua program sesuai dengan yang telah direncanakan.
namun demikian, terdapat sejumlah catatan yang masih cukup disayangkan, serta harus diperbaiki di tahun-tahun berikutnya. salah satunya adalah, pelaksanaan program yang dimepetkan ke akhir tahun anggaran dan sudah memasuki musim penghujan.
hal tersebut seperti disampaikan ketua komisi ii dprd kota cirebon, h karso. dia menyayangkan program rutilahu pada 2023, baru dilaksanakan di penghujung tahun.
“kami berharap, program rutilahu di tahun ini, realisasi programnya dapat selesai pada triwulan ii atau sekitar juli 2024,” ujar karso, saas rapat kerja dengan dprkp pekan lalu.
baca juga:peringkat pertama dapil 1 
pihaknya berharap, untuk anggaran program pelaksanaan rutilahu dapat disamakan dengan provinsi menjadi rp20 juta. ke depan, pihaknya di dprd akan mengusulkan pagu anggaran untuk rutilahu dinaikkan.
“serta berkenaan dengan program dprkp yang bersifat konstruksi atau infrastruktur dapat terlaksana dengan baik,” sebutnya.
kepala dprkp kota cirebon wandi sofyan sstp msi menyebut, untuk program rutilahu ada sebanyak 321 yang telah terdata. 
“total tersebut berasal dari aspirasi masyarakat dan juga berasal dari pokok pikiran dprd,” ujarnya.
baca juga:watid kaget kredit macet perumda bank cirebon rp20 miliar dan npl dua digit 
wandi menjelaskan, untuk realisasi kenaikan pagu anggaran rutilahu belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024, sebab masih berpedoman pada perwali nomor 42/2016 tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd.
“kami masih merujuk pada perwali 42 tahun 2016 pada pasal 36 ayat 1 untuk pagu yang ditetapkan,” ungkapnya.
pihaknya juga mengimbau, untuk program rutilahu yang masuk dalam pokir dprd agar diselesaikan kelengkapan administrasi agar segera direalisasikan.
“kami ingin segera mungkin dilaksanakan, jadi kami meminta kepada dewan agar segera melengkapi administrasi,” ujarnya.
baca juga:21 olahragawan kota cirebon perkuat kontingen pon jabar
kabid kawasan permukiman h nanang rosadi ssi mkes berharap tidak ada perubahan dalam program kerja yang telah ditetapkan.
“selain itu, kami berharap koordinasi dengan dewan dan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, sehingga proses rutilahu dan pemugaran dapat lancar terlaksana,” imbuhnya. (azs)