Build Back Bitter

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 17 Feb 2025 - 17:46

ilustrasi-istimewa-

Oleh: Norma Andina Gumanti*

JUDUL tulisan ini seharusnya Build Back Better yang berarti membangun kembali lebih baik.

Pada tahun 2017, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) menerbitkan pedoman pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.

Pedoman ini merupakan uraian lebih lanjut dari Kerangka Sendai mengenai Pengurangan Risiko Bencana yang berlaku sejak tahun 2015 hingga 2030 mendatang.

Dalam pedoman tersebut tertulis bahwa proses pemulihan pascabencana merupakan fase yang paling kompleks dalam manajemen bencana di suatu daerah atau bahkan tingkat negara.

Fase ini melibatkan sejumlah pihak dari berbagai macam kalangan yang bertujuan untuk merancang dan melaksanakan proses pemulihan tersebut (baik rehabilitasi dan rekonstruksi fisik).

Tujuannya adalah memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara jangka panjang.

Maka poin pentingnya adalah pembangunan secara fisik yang tahan bencana dan juga berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

BACA JUGA:Tugas Berat Raja Skotlandia

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Misalnya hunian tetap bagi penyintas bencana gempabumi di Kabupaten Cianjur.

Dikutip dari Antaranews, Kementrian Pekerjaan Umum melakukan pembangunan hunian tetap untuk relokasi penduduk terdampak gempabumi. Upaya ini dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap I sejumlah 200 unit, tahap II 151 unit, dan tahap III sejumlah 190 unit.

Setiap unitnya diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 150 juta rupiah, maka secara total dibutuhkan kurang lebih 81 miliar rupiah untuk proses rekonstruksi tersebut.

Disadur melalui detik.com, Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PU pada saat itu mengatakan bahwa hunian tetap tersebut dibangun dengan teknologi Rumah Sistem Panel Instan (Ruspin) yang merupakan hunian tahan gempa, sehingga bisa meminimalisir kerawanan yang diakibatkan bencana alam.

build back bitter                            oleh: norma andina gumanti*
judul tulisan ini seharusnya build back better yang berarti membangun kembali lebih baik.
pada tahun 2017, united nations office for disaster risk reduction (unisdr) menerbitkan pedoman pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. 
pedoman ini merupakan uraian lebih lanjut dari kerangka sendai mengenai pengurangan risiko bencana yang berlaku sejak tahun 2015 hingga 2030 mendatang.
baca juga:tiga negara didiskualifikasi dari kualifikasi piala dunia 2026
dalam pedoman tersebut tertulis bahwa proses pemulihan pascabencana merupakan fase yang paling kompleks dalam manajemen bencana di suatu daerah atau bahkan tingkat negara. 
fase ini melibatkan sejumlah pihak dari berbagai macam kalangan yang bertujuan untuk merancang dan melaksanakan proses pemulihan tersebut (baik rehabilitasi dan rekonstruksi fisik).
tujuannya adalah memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara jangka panjang.
maka poin pentingnya adalah pembangunan secara fisik yang tahan bencana dan juga berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup masyarakat.
baca juga:tugas berat raja skotlandia
proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. misalnya hunian tetap bagi penyintas bencana gempabumi di kabupaten cianjur.
dikutip dari antaranews, kementrian pekerjaan umum melakukan pembangunan hunian tetap untuk relokasi penduduk terdampak gempabumi. upaya ini dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap i sejumlah 200 unit, tahap ii 151 unit, dan tahap iii sejumlah 190 unit.
setiap unitnya diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 150 juta rupiah, maka secara total dibutuhkan kurang lebih 81 miliar rupiah untuk proses rekonstruksi tersebut.
disadur melalui detik.com, direktur jenderal perumahan kementrian pu pada saat itu mengatakan bahwa hunian tetap tersebut dibangun dengan teknologi rumah sistem panel instan (ruspin) yang merupakan hunian tahan gempa, sehingga bisa meminimalisir kerawanan yang diakibatkan bencana alam.
baca juga:musim terburuk 50 tahun terakhir
setiap unit dibangun tipe 36 dengan luas kavling 75 meter persegi yang terdiri dari dua kamar dan satu kamar mandi serta dapur di bagian belakang. 
sejak terjadinya bencana gempabumi pada november 2022, proses pembangunan hunian tetap ini selesai pada februari 2024. butuh lebih dari 1 tahun untuk melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ini.
hanya sebuah kekhawatiran
terdapat sebuah berita yang semakin hari semakin tersiar di media sosial dan juga menjadi bahan perbincangan secara langsung. efisiensi anggaran.
baca juga:bsi dorong percepatan sertifikasi halal
sebelum melangkah lebih jauh, tulisan bukan untuk mengkritisi kebijakan tersebut karena bukan menjadi kapasitas penulis. tulisan ini hanyalah kekhawatiran penulis terkait korelasi antara efisiensi dan penanggulangan bencana. 
sudah menjadi isu yang cukup sering digaungkan oleh pemangku urusan bencana bahwa kebutuhan peralatan penanggulangan bencana masih belum optimal.
pemerintah hadir dengan bantuan keuangan tingkat provinsi dan juga dana siap pakai yang digelontorkan oleh bnpb.
maka, persoalan peralatan mungkin bisa terselesaikan, setidaknya selama satu tahun anggaran berjalan. ke depannya kita pikirkan lagi.
baca juga:piknik atau study tour? kdm akan bikin sk setelah dilantik jadi gubernur jabar
tanggal 22 januari 2025 telah ditandatangani instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 
dalam diktum kedua, tertulis bahwa nilai efisiensi anggaran belanja kementrian/lembaga tahun anggaran 2025 yakni sejumlah 256 triliun rupiah.
sementara transfer ke daerah mengalami efisiensi lebih dari 50 triliun rupiah. atas dasar instruksi tersebut, bnpb mengalami efisiensi sejumlah 620 juta rupiah dari total anggaran 1,4 triliun rupiah, hampir setengahnya. 
angka efisiensi yang fantastis juga dilami oleh bmkg, dengan anggaran semula 2,8 triliun rupiah kemudian mengalami efisiensi sebesar 1,4 triliun rupiah.
baca juga:al-irsyad al-islamiyyah hadirkan oemah singgah
jumlah efisiensi yang cukup besar juga dialami oleh kementrian pekerjaan umum, dengan anggaran sejumlah 110 triliun rupiah lalu mengalami efisiensi sebesar 81 triliun rupiah dengan sisa pagu sekitar 29,57 triliun rupiah.
dalam inpres tersebut memuat komponen-komponen belanja yang masuk dalam kategori efisiensi.
di antaranya meliputi kebutuhan untuk seremonial, seminar, focus group discussion, serta komponen lainnya termasuk kajian untuk belanja jasa tenaga ahli. kemudian beredar di media sosial alokasi anggaran kementrian pu dengan anggaran yang tersisa.
terdapat 10,70 triliun rupiah untuk pengelolaan sumber daya air termasuk di dalamnya tanggap darurat bencana dan pengadaan bahan banjiran.
baca juga:skinfa fest smk informatika al-irsyad al-islamiyyah
tetapi untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan menjadi 0 meter alias nihil. membaca infografis tersebut, penulis jadi berpikir bagaimana nanti bila bencana terjadi? apakah anggaran untuk pembangunan hunian tetap itu masih ada?
kekhawatiran ini bukan datang tiba-tiba, tetapi akibat keterpaparan data potensi dan kejadian bencana. beberapa waktu lalu masyarakat gempar terkait potensi megathrust yang menimbulkan kepanikan, dan penulis sendiri saat ini masih sering mendapatkan pertanyaan “gimana nih megathrust?” dan sebagainya.
ya sebetulnya tidak gimana-gimana, yang jelas pergeseran lempeng sudah pasti terjadi, tetapi kita tidak bisa menentukan kapan dan berapa kekuatannya. bisa jadi besok atau besoknya lagi, bisa jadi kurang dari 2 magnitude atau lebih dari itu.
tidak perlu menunggu megathrust. banjir bahkan pernah melanda cirebon dan sekitarnya walaupun curah hujan pada saat itu tidak terlalu tinggi.
baca juga:unu luluskan 397 sarjana baru
banjir tersebut dipicu oleh meluapnya aliran sungai suba yang berdampak pada 9 kelurahan di kota cirebon. begitu juga di kabupaten cirebon dan kabupaten kuningan, beritanya sudah pernah dimuat di harian radar cirebon ini.
better atau bitter?
perihal build back better telah termuat dalam peraturan kepala bnpb nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana yang dalam pasal 2 memuat bahwa untuk melaksanakan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup aspek pemulihan fisik dan aspek kemanusiaan dengan menggunakan prinsip dasar yaitu membangun lebih baik (build back better) dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction).
bnpb kemudian mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2017 tentang penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
baca juga:hero: potong dana pip perbuatan zalim, pelakunya harus dihukum
dalam pasal 8 ayat (3) memuat poin-poin terkait rencana rehabilitasi dan renkonstruksi pascabencana dalam rangka membangun kembali lebih baik atau build back better.
pada pasal 11 disebutkan bahwa sumber dana penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berasal dari apbn dan apbd.
apakah bisa dokumen tersebut disusun sementara belanja tenaga ahli untuk menyusun kajian termasuk dalam kategori yang terkena efisiensi?
semoga dengan pelaksanaan atas instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tidak berdampak seperti yang penulis khawatirkan, terutama untuk penanganan pascabencana.
baca juga:ada titik terang: eks anggota dprd indramayu segera dipulangkan dari thailand
build back better tetap dapat dilaksanakan dengan tujuan membangun kembali lebih baik dan tidak berubah menjadi bitter. pahit. (*)
*penulis adalah penelaah teknis kebijakan pada bpbd kota cirebon