Terkait SNBP dan Dana PIP, Guru SMAN 7 Cirebon Intimidasi Siswa

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Kamis , 13 Feb 2025 - 19:48

SMAN 7 Cirebon di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon.-dedi haryadi-radar cirebon

CIREBON- Oknum guru SMAN 7 Kota Cirebon diduga melakukan intimidasi berupa perundungan secara verbal di dalam kelas kepada siswa yang berani menyuarakan pendapatnya terkait gagalnya masuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dan pemotongan dana PIP.

Menyikapi hal tersebut, orang tua siswa dan pihak sekolah, DPRD Kota Cirebon, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon Suwarso Budi Winarno menggelar pertemuan mendadak di ruang Kepala SMAN 7 Kota Cirebon, Kamis (13/2/2025).

Ditemui usai pertemuan, Undang Ahmad Hidayat selaku Wakasek Bidang Kehumasan mengakui ada beberapa guru yang melakukan perundungan berbentuk verbal terhadap siswa yang vokal terkait permasalahan yang terjadi baru-baru ini di SMAN 7 Kota Cirebon.

“Memang kami akui masih ada beberapa guru yang menyinggung-nyinggung tentang persoalan di sekolah ini kepada siswa-siswi yang vokal memprotes gagalnya masuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dan terkait pemotongan PIP," ujar Undang Ahmad Hidayat kepada Radar Cirebon.

Undang mengatakan, beberapa guru yang melakukan perundungan terhadap siswa sudah sudah meminta maaf. “Sudah kita panggil beberapa guru yang melakukan perundungan terhadap siswa di dalam kelas. Mereka (guru) sudah meminta maaf dan orang tua sudah memaafkan," katanya.

Ia menegaskan, akan ada sanksi tegas bagi guru yang melakukan kekerasan kepada siswa dalam bentuk apapun. “Seandainya guru itu masih ngeyel (melakukan perundungan), maka nanti akan kita laporkan ke DP3APPKB. Dia (guru) sudah diberitahu, sudah dinasehati. Kalau si guru melakukan intimidasi secara fisik, makan akan langsung kami laporkan ke polisi," tegasnya.

Sementara terkait SNBP, Undang memamstikan bahwa ratusan siswa eligible SMAN 7 Kota Cirebon sudah dipastikan tidak dapat mengikuti seleksi akibat kelalaian pihak sekolah terlambat dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). “Ya ini sudah dipastikan gagal, karena sekarang sudah memasuki proses pengumuman. Jadi siswa-siswi yang 153 itu tipis harapannya," ujarnya.

Undang mengatakan, 153 siswa eligible akan dipersiapkan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). “Jadi nanti selama 3 bulan, dimulai pekan depan, mereka kami berikan bimbingan belajar yang gurunya dari pihak luar SMAN 7 Kota Cirebon,” kata Undang.

“Pelaksanaan bimbelnya di sekolah, bukan di luar. Bimbel ini gratis dibiayai oleh sekolah. Nanti teknisnya selama 12 minggu itu, 5 hari pembelajaran secara daring (online) dan dua harinya pembelajaran di dalam kelas atau tatap muka," sambungnya.

Dijelaskan, pihaknya akan mengundang orang tua siswa terkait pelaksanaan bimbel tersebut pada hari Senin (17/2/2025). "Kami akan rapatkan dengan orang tua berserta para siswa membahas dan sosialisasi pelaksanaan bimbel itu. Karena bimbel itu salah satu tuntutan dari mereka," tandasnya.

Di tempat yang sama, Suwarso Budi Winarno selaku Kepala DP3APPKB Kota Cirebon menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya untuk memberikan perlindungan terhadap siswa-siswi yang menyuarakan sejumlah permasalahan di SMAN 7 Kota Cirebon.

“Kita ingin memastikan siswa-siswi SMAN7 Kota Cirebon hak-haknya terkait perlindungan itu tetap diberikan. Dan pihak SMAN 7 Kota Cirebon bisa menjamin tak terjadi perlakuan berbeda terhadap siswa-siswinya yang kemarin vokal menyuarakan persoalan di sekolah ini," jelasnya.

terkait snbp dan dana pip, guru sman 7 cirebon intimidasi siswa                            cirebon- oknum guru sman 7 kota cirebon diduga melakukan intimidasi berupa perundungan secara verbal di dalam kelas kepada siswa yang berani menyuarakan pendapatnya terkait gagalnya masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi (snbp) 2025 dan pemotongan dana pip.
menyikapi hal tersebut, orang tua siswa dan pihak sekolah, dprd kota cirebon, dan kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3appkb) kota cirebon suwarso budi winarno menggelar pertemuan mendadak di ruang kepala sman 7 kota cirebon, kamis (13/2/2025).
ditemui usai pertemuan, undang ahmad hidayat selaku wakasek bidang kehumasan mengakui ada beberapa guru yang melakukan perundungan berbentuk verbal terhadap siswa yang vokal terkait permasalahan yang terjadi baru-baru ini di sman 7 kota cirebon.
“memang kami akui masih ada beberapa guru yang menyinggung-nyinggung tentang persoalan di sekolah ini kepada siswa-siswi yang vokal memprotes  gagalnya masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi (snbp) 2025 dan terkait pemotongan pip," ujar undang ahmad hidayat kepada radar cirebon.
baca juga:status tersangka hasto sah, tim hukum buka opsi ajukan gugatan lagi
undang mengatakan, beberapa guru yang melakukan perundungan terhadap siswa sudah sudah meminta maaf. “sudah kita panggil beberapa guru yang melakukan perundungan terhadap siswa di dalam kelas. mereka (guru) sudah meminta maaf dan orang tua sudah memaafkan," katanya.
ia menegaskan, akan ada sanksi tegas bagi guru yang melakukan kekerasan kepada siswa dalam bentuk apapun. “seandainya guru itu masih ngeyel (melakukan perundungan), maka nanti akan kita laporkan ke dp3appkb. dia (guru) sudah diberitahu, sudah dinasehati. kalau si guru melakukan intimidasi secara fisik, makan akan langsung kami laporkan ke polisi," tegasnya.
sementara terkait snbp, undang memamstikan bahwa ratusan siswa eligible sman 7 kota cirebon sudah dipastikan tidak dapat mengikuti seleksi akibat kelalaian pihak sekolah terlambat dalam mengisi pangkalan data sekolah dan siswa (pdss). “ya ini sudah dipastikan gagal, karena sekarang sudah memasuki proses pengumuman. jadi siswa-siswi yang 153 itu tipis harapannya," ujarnya.
undang mengatakan, 153 siswa eligible akan dipersiapkan mengikuti ujian tulis berbasis komputer (utbk). “jadi nanti selama 3 bulan, dimulai pekan depan, mereka kami berikan bimbingan belajar yang gurunya dari pihak luar sman 7 kota cirebon,” kata undang.
baca juga:kerahkan kekuatan, bupati dian pimpin operasi pembersihan eceng gondok di waduk darma
“pelaksanaan bimbelnya di sekolah, bukan di luar. bimbel ini gratis dibiayai oleh sekolah. nanti teknisnya selama 12 minggu itu, 5 hari pembelajaran secara daring (online) dan dua harinya pembelajaran di dalam kelas atau tatap muka," sambungnya.
dijelaskan, pihaknya akan mengundang orang tua siswa terkait pelaksanaan bimbel tersebut pada hari senin (17/2/2025). "kami akan rapatkan dengan orang tua berserta para siswa membahas dan sosialisasi pelaksanaan bimbel itu. karena bimbel itu salah satu tuntutan dari mereka," tandasnya.
di tempat yang sama, suwarso budi winarno selaku kepala dp3appkb kota cirebon menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya untuk memberikan perlindungan terhadap siswa-siswi yang menyuarakan sejumlah permasalahan di sman 7 kota cirebon.
“kita ingin memastikan siswa-siswi sman7 kota cirebon hak-haknya terkait perlindungan itu tetap diberikan. dan pihak sman 7 kota cirebon bisa menjamin tak terjadi perlakuan berbeda terhadap siswa-siswinya yang kemarin vokal menyuarakan persoalan di sekolah ini," jelasnya.
baca juga:peduli sesama, ketua dprd dan wartawan kuningan salurkan bantuan 
suwarso meminta pihak sman 7 kota cirebon untuk menahan diri dan bersabar. pihaknya sendiri belum menerima laporan secara khusus terkait intimidasi maupun perundungan itu. “laporan secara khusus sih belum ada. cuma memang kita mengantisipasi saja jangan sampai aksi intimidasi maupun perundungan terhadap siswa di sman 7 ini semakin parah," sebutnya. 
seperti diketahui, baru-baru ini sejumlah siswa berani berbicara di hadapan gubernur jabar terpilih dedi mulyadi mengenai sejumlah persoalan di sman 7 kota cirebon. salah satunya adalah pemotongan dana pip (program indonesia pintar).
dalam tayangan di akun youtube dedi mulyadi yang diunggah pada sabtu (8/2/2025), dua orang siswi sman 7 kota cirebon mengaku bahwa dana pip mereka dipotong rp250 ribu per siswa. dua orang siswa itu menyampaikan langsung saat dedi mulyadi melakukan kunjungan mendadak ke sekolah itu pada jumat lalu (7/2/2025).
tak hanya di youtube, pria yang akrab disapa kdm itu juga memosting video itu di instagram dengan judul: sengkarutnya sangat masya allah sekali. di video itu, kdm melakukan tanya jawab dengan dua siswi sman 7 kota cirebon.
baca juga:bupati-wakil bupati cirebon segera dilantik, wahyu mijaya pamitan ke skpd
“kita tuh sebenarnya pengan ada laporan gitu loh pak selain kasus pdss yang kemarin, karena dari pihak bk-nya yang kelupaan. nah yang kedua itu pip kita yang diambil," ujar salah satu siswi yang diketahui bernama hanifah tersebut.
hanifah menjelaskan bahwa dirinya mendapat dana pip dari partai politik sebesar rp1.800.000 per tahun. namun setelah cair, dipotong sebesar rp250 ribu oleh orang partai. “masalahnya, kita kan dapat pip rp1,8 juta, tapi ternyata kita diambil (dipotong) rp250 ribu untuk partai lagi," ungkapnya.
“pip itu bukan sumbangan dari partai tapi dari pemerintah yang biasanya diurus oleh para anggota dpr ri yang punya dapil. mereka biasanya punya jatah melalui program pip," terang kdm meluruskan.
kdm juga menanyakan bagaimana cara uang pip itu dipotong. hanifah menjawab, pemotongan itu bahkan sudah diinformasikan dari awal disosialisasikannya program tersebut. 
baca juga:laksono jabat plh kepala dishub, kadis ppkbp3a uca somantri pensiun maret
menurutnya, pemotongan itu terjadi saat siswa mencairkan uang tersebut dari bank. biasanya, kata hanifah, pada saat mau mengambil uang itu, sudah ada dua orang petugas bagian tu (tata usaha) yang stand by untuk mengambil buku tabungan dan kartu atm siswa. “kita juga harus ngasih nomor pin. jadi yang ngambil itu pihak sekolah," katanya.
selain dana pemotongan dana pip, para siswa juga mengeluhkan banyaknya pungutan. seperti adanya spp sebesar rp200 ribu yang harus dibayarkan siswa setiap bulannya. kemudian siswa juga dibebankan biaya pembangunan gedung sebesar rp6,4 juta. 
ada juga pungutan dengan nama keperluan lks sebesar lebih dari rp300 ribu per siswa, dan sumbangan untuk pembangunan masjid yang masing-masing siswa dipatok sebesar rp150 ribu. “kalau sumbangan kan artinya seikhlasnya dari kita ya, tapi ini tidak. setiap siswa itu dipatok sebesar rp150 ribu," kata hanifah. (rdh/awr)