Pejabat Naik Transportasi Umum: Kesadaran atau Sekadar Gimik?

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 13 Feb 2025 - 17:15

Ilustrasi angkutan umum.-seno dwi priyanto-radar cirebon

*Oleh: Adi Junadi

DI era modern, transparansi dan kedekatan pejabat dengan rakyat menjadi tuntutan utama dalam demokrasi.

Salah satu langkah yang kerap didorong adalah penggunaan transportasi umum oleh pejabat sebagai wujud empati terhadap masyarakat dan efisiensi anggaran.

Namun, apakah langkah ini benar-benar berdampak nyata atau hanya menjadi tren sesaat tanpa kebijakan konkret?

Menurut John P. Kotter (1996), perubahan yang bertahan dalam institusi publik harus didukung oleh strategi yang berkelanjutan dan bukan sekadar tindakan simbolis yang bersifat sementara.

BELAJAR DARI PEJABAT DI NEGARA LAIN

Di beberapa negara maju, penggunaan transportasi umum oleh pejabat bukanlah hal baru. Di Swedia, misalnya, para pejabat tidak diberikan fasilitas mobil dinas atau sopir pribadi, sehingga mereka bepergian dengan transportasi publik seperti warga biasa. Hal ini mencerminkan budaya kesetaraan dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

Profesor Bo Rothstein, pakar kebijakan publik dari University of Gothenburg, menyatakan bahwa keterlibatan pejabat dalam layanan publik, seperti transportasi umum, berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

BACA JUGA:Imbau Waspadai Tindak Kejahatan

Rahm Emanuel, mantan Wali Kota Chicago yang kini menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang, juga lebih memilih menggunakan transportasi umum untuk perjalanan dinas maupun sehari-hari.

Menurut laporan Bloomberg (2022), Emanuel secara aktif menggunakan transportasi publik dalam tugas resminya di Jepang, dan antusiasmenya terhadap kereta api Jepang telah menarik perhatian positif dari penggemar kereta lokal (Bloomberg, 2022).

Langkah ini bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap efisiensi, tetapi juga mendekatkan pejabat dengan realitas yang dihadapi warganya.

Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional dari James MacGregor Burns (1978), yang menekankan bahwa pemimpin harus mengalami secara langsung tantangan yang dihadapi masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berarti.

pejabat naik transportasi umum: kesadaran atau sekadar gimik?                            *oleh: adi junadi
di era modern, transparansi dan kedekatan pejabat dengan rakyat menjadi tuntutan utama dalam demokrasi.
salah satu langkah yang kerap didorong adalah penggunaan transportasi umum oleh pejabat sebagai wujud empati terhadap masyarakat dan efisiensi anggaran. 
namun, apakah langkah ini benar-benar berdampak nyata atau hanya menjadi tren sesaat tanpa kebijakan konkret?
baca juga:cbp rupiah dan pelindungan konsumen
menurut john p. kotter (1996), perubahan yang bertahan dalam institusi publik harus didukung oleh strategi yang berkelanjutan dan bukan sekadar tindakan simbolis yang bersifat sementara.
belajar dari pejabat di negara lain
di beberapa negara maju, penggunaan transportasi umum oleh pejabat bukanlah hal baru. di swedia, misalnya, para pejabat tidak diberikan fasilitas mobil dinas atau sopir pribadi, sehingga mereka bepergian dengan transportasi publik seperti warga biasa. hal ini mencerminkan budaya kesetaraan dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. 
profesor bo rothstein, pakar kebijakan publik dari university of gothenburg, menyatakan bahwa keterlibatan pejabat dalam layanan publik, seperti transportasi umum, berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
baca juga:imbau waspadai tindak kejahatan
rahm emanuel, mantan wali kota chicago yang kini menjabat sebagai duta besar amerika serikat untuk jepang, juga lebih memilih menggunakan transportasi umum untuk perjalanan dinas maupun sehari-hari.
menurut laporan bloomberg (2022), emanuel secara aktif menggunakan transportasi publik dalam tugas resminya di jepang, dan antusiasmenya terhadap kereta api jepang telah menarik perhatian positif dari penggemar kereta lokal (bloomberg, 2022). 
langkah ini bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap efisiensi, tetapi juga mendekatkan pejabat dengan realitas yang dihadapi warganya.
hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional dari james macgregor burns (1978), yang menekankan bahwa pemimpin harus mengalami secara langsung tantangan yang dihadapi masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berarti.
baca juga:pemcam tukdana gelar layanan terpadu so asik
sebatas simbol atau beri dampak nyata?
studi yang dilakukan oleh world resources institute (wri) pada 2023 menunjukkan bahwa negara-negara dengan pemimpin yang secara aktif menggunakan transportasi umum cenderung memiliki kebijakan transportasi yang lebih baik dan tingkat kepuasan publik yang lebih tinggi terhadap layanan tersebut. 
studi ini juga mencatat bahwa di kota-kota seperti singapura dan tokyo, penggunaan transportasi umum oleh pejabat telah mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur transportasi publik dan teknologi yang lebih baik.
menurut profesor manuel castells, seorang pakar komunikasi politik, tindakan pejabat yang menggunakan transportasi umum harus dipahami dalam konteks simbolisme politik.
baca juga:indomobil plaza indramayu hadirkan motor listrik adora
jika tidak diiringi dengan kebijakan nyata, maka tindakan ini hanya akan menjadi "gimmick politik" yang cepat kehilangan dampaknya terhadap persepsi publik. 
hal ini diperkuat dalam penelitian oleh jennifer lees-marshment (2019), yang menekankan bahwa keberhasilan komunikasi politik harus memiliki substansi dan tindakan nyata, bukan hanya retorika.
makna simbolis dalam komunikasi politik
dalam perspektif komunikasi politik, penggunaan transportasi umum oleh pejabat dapat dilihat sebagai strategi simbolis yang kuat.
baca juga:pecahkan rekor 20 tahun andy cole
ini mengirimkan pesan bahwa mereka tidak terpisah dari konstituen mereka dan memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. namun, agar pesan ini efektif, harus ada keberlanjutan dan dampak nyata dalam kebijakan yang diambil. 
profesor murray edelman (1971) dalam teorinya tentang "political spectacle" menyatakan bahwa tindakan simbolis dalam politik dapat berisiko kehilangan efektivitas jika tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang berdampak pada masyarakat luas.
di indonesia, ajakan bagi pejabat untuk menggunakan transportasi umum bukanlah hal baru. banyak pihak telah mendorong pejabat untuk menggunakan transportasi umum setidaknya seminggu sekali guna memahami kondisi layanan publik secara langsung.
namun, ini perlu diimbangi dengan komitmen dalam meningkatkan sistem transportasi publik agar pengalaman yang diperoleh pejabat bisa diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih baik.
baca juga:dds cetak gol terbanyak di el clasico
tantangan transportasi publik di indonesia
sayangnya, dibandingkan dengan negara-negara maju, kualitas transportasi umum di indonesia masih jauh tertinggal.
infrastruktur yang belum merata, ketepatan waktu yang masih menjadi masalah, serta kenyamanan yang belum optimal menjadi hambatan besar. 
jika pejabat hanya sesekali naik transportasi umum tanpa diikuti oleh komitmen untuk memperbaikinya, maka langkah ini hanya akan dianggap sebagai pencitraan belaka.
baca juga:rekor 57 ribu penonton
menurut dr. jan gehl, seorang arsitek dan perencana kota dari denmark, transportasi umum yang layak bukan hanya sekadar masalah fasilitas, tetapi juga bagaimana kota dirancang untuk memastikan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat.
dari pencitraan ke perubahan nyata
agar tidak sekadar menjadi simbolisme kosong, pejabat yang menggunakan transportasi umum harus disertai dengan kebijakan konkret untuk meningkatkan kualitas layanan publik. 
langkah ini bisa menjadi momentum untuk mendorong perbaikan infrastruktur, sistem pembayaran yang lebih mudah, hingga integrasi antarmoda yang lebih baik.
baca juga:rb leipzig jual striker gacor
lebih dari sekadar menghemat anggaran, ini adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi politik yang lebih bermakna.
sejalan dengan pendapat david easton (1965) dalam sistem politiknya, legitimasi pemerintah diperoleh dari keberlanjutan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat.
oleh karena itu, pejabat yang naik transportasi umum tidak boleh berhenti sebagai agenda politik jangka pendek, tetapi harus menjadi pemicu perubahan kebijakan yang berdampak luas.
sebagai penutup, penggunaan transportasi umum oleh pejabat bukan hanya soal efisiensi anggaran atau pencitraan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam komunikasi politik untuk membangun kepercayaan publik, menunjukkan empati, dan mendorong partisipasi sosial yang lebih luas. pertanyaannya, apakah ini akan menjadi langkah berkelanjutan atau hanya sekadar agenda sesaat? (*)
*penulis adalah pemerhati komunikasi politik dan dosen prodi ilmu komunikasi fisip universitas majalengka