Kepala Bappelitbangda Nyatakan Verval Kemiskinan Ekstrem Bisa tanpa Anggaran

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Selasa , 11 Feb 2025 - 18:24

Dangi SSi MSc MT, Kepala Bappelitbangda--

CIREBON-Pernyataan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon yang menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam verifikasi dan validasi (verval) kemiskinan ekstrem langsung mendapat tanggapan dari Bappelitbangda.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Dangi SSi MSc MT menegaskan, verval tetap dapat dilakukan meskipun tanpa dukungan anggaran khusus.

“Verval kemiskinan ekstrem sudah pernah dilakukan pada 2023,” ujar Dangi kepada Radar Cirebon, kemarin.

Untuk tahun 2025, Dangi memastikan tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan verval kemiskinan ekstrem. “Tahun ini tidak ada anggaran untuk verval, terutama karena banyak anggaran yang di-refocusing sesuai kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dangi menilai alasan tidak adanya anggaran sebagai hambatan verval merupakan persoalan klasik. “Kalau tidak melaksanakan verval hanya karena tidak ada anggaran, itu masalah lama yang seharusnya bisa diatasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Dinsos tetap bisa melakukan verval dengan memanfaatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang ada di setiap desa dan kecamatan. “Dinsos memiliki Puskesos, manfaatkan itu untuk verval. Jika dilakukan di tingkat desa, prosesnya akan lebih mudah,” katanya.

Diungkapkan Dangi, idealnya verval dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Kalau bisa setiap bulan lebih baik. Puskesos harus diberdayakan untuk melaksanakan verval secara rutin,” tambahnya.

Terkait target pemerintah pusat yang menginginkan nol kemiskinan ekstrem pada akhir 2025, Dangi menilai hal itu bukan aturan baku. “Jika bisa mencapai nol kemiskinan ekstrem, tentu itu hal yang baik. Namun, jika tidak, setidaknya harus ada pengurangan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon pesimistis, target zero kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon pada akhir tahun 2025 bisa terealisasi. Pasalnya, untuk penanganan kemiskinan ekstrem tidak didukung anggaran dari APBD Kabupaten Cirebon.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari SPi MTrPi kepada Radar Cirebon, kemarin. “Sekarang, anggaran untuk verifikasi dan validasi (verval) saja tidak ada,” keluh Astri.

Dijelaskannya, saat ini Dinas Sosial (Dinsos) tidak mempunyai anggaran dalam berbagai penanganan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Untuk anggaran sejumlah program di Dinsos itu semuanya dari pusat, dari Kemensos, tidak ada anggaran dari APBD. Anggaran untuk program penanganan kemiskinan yang bersumber dari APBD itu hanya satu yakni BPJS PBI saja, itu pun anggarannya ada di Dinkes, Dinsos hanya data saja,” tuturnya. (den)

kepala bappelitbangda nyatakan verval kemiskinan ekstrem bisa tanpa anggaran                             cirebon-pernyataan dinas sosial (dinsos) kabupaten cirebon yang menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam verifikasi dan validasi (verval) kemiskinan ekstrem langsung mendapat tanggapan dari bappelitbangda. 
kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (bappelitbangda) kabupaten cirebon, dangi ssi msc mt menegaskan, verval tetap dapat dilakukan meskipun tanpa dukungan anggaran khusus.  
“verval kemiskinan ekstrem sudah pernah dilakukan pada 2023,” ujar dangi kepada radar cirebon, kemarin.  
untuk tahun 2025, dangi memastikan tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan verval kemiskinan ekstrem. “tahun ini tidak ada anggaran untuk verval, terutama karena banyak anggaran yang di-refocusing sesuai kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.  
dangi menilai alasan tidak adanya anggaran sebagai hambatan verval merupakan persoalan klasik. “kalau tidak melaksanakan verval hanya karena tidak ada anggaran, itu masalah lama yang seharusnya bisa diatasi,” ungkapnya.  
ia menegaskan, dinsos tetap bisa melakukan verval dengan memanfaatkan pusat kesejahteraan sosial (puskesos) yang ada di setiap desa dan kecamatan. “dinsos memiliki puskesos, manfaatkan itu untuk verval. jika dilakukan di tingkat desa, prosesnya akan lebih mudah,” katanya.  
diungkapkan dangi, idealnya verval dilakukan setiap tiga bulan sekali. “kalau bisa setiap bulan lebih baik. puskesos harus diberdayakan untuk melaksanakan verval secara rutin,” tambahnya.  
terkait target pemerintah pusat yang menginginkan nol kemiskinan ekstrem pada akhir 2025, dangi menilai hal itu bukan aturan baku. “jika bisa mencapai nol kemiskinan ekstrem, tentu itu hal yang baik. namun, jika tidak, setidaknya harus ada pengurangan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan,” pungkasnya. 
sebelumnya, dinas sosial kabupaten cirebon pesimistis, target zero kemiskinan ekstrem di kabupaten cirebon pada akhir tahun 2025 bisa terealisasi. pasalnya, untuk penanganan kemiskinan ekstrem tidak didukung anggaran dari apbd kabupaten cirebon.
hal itu dikatakan kepala bidang (kabid) penanganan fakir miskin dinas sosial kabupaten cirebon, astri diana ekasari spi mtrpi kepada radar cirebon, kemarin. “sekarang, anggaran untuk verifikasi dan validasi (verval) saja tidak ada,” keluh astri.
dijelaskannya, saat ini dinas sosial (dinsos) tidak mempunyai anggaran dalam berbagai penanganan sosial yang bersumber dari apbd kabupaten cirebon. 
“untuk anggaran sejumlah program di dinsos itu semuanya dari pusat, dari kemensos, tidak ada anggaran dari apbd. anggaran untuk program penanganan kemiskinan yang bersumber dari apbd itu hanya satu yakni bpjs pbi saja, itu pun anggarannya ada di dinkes, dinsos hanya data saja,” tuturnya. (den)

Tag

Share