Presiden Prabowo: Lima Tahun Gak Usah ke Luar Negeri

SURABAYA- Presiden Prabowo Subianto kembali memperingatkan bawahannya tidak sering melakukan perjalanan dinas, terutama ke luar negeri. Bahkan, anak buahnya diminta untuk tak melakukan perjalanan dinas selama lima tahun atau selama masa kepemimpinannya. 

Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). “Bandel, dablek, enggak usah keluar negari, lima tahun enggak usah ke luar negeri, kalau perlu,” ucap Prabowo. 

Menurut dia, mereka yang bisa ke luar negeri hanya jika memiliki tugas yang sangat penting atas nama negara. “Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tegas Kepala Negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun membandingkan dengan dirinya yang akan keluar negeri. Perjalanan ke luar negeri dilakukan olehnya karena undangan dari kepala negara lain. “Saya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi-konferensi yang penting, oleh negara negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” jelasnya, dikutip dari JPNN (Radar Cirebon Group). 

BACA JUGA:Jelang Pelantikan Kepala Daerah: Sertijab Disatukan di Bandung untuk Efisiensi Anggaran

TAK ADA BELANJA SEREMONIAL 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemangkasan anggaran difokuskan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta kegiatan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

“Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam pernyataannya dikutip Senin (10/2/2025).

Kata Sri Mulyani, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi nasional. “Penghematan dilakukan agar belanja negara lebih efektif dan tepat sasaran," tambah dia. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menambahkan bahwa pemangkasan anggaran bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal. Pemerintah, ujarnya, mengoptimalkan teknologi informasi dalam sistem kerja guna menekan biaya operasional. 

BACA JUGA:BPKH Usulkan Kenaikan Setoran Awal Haji Menjadi Rp 35 Juta

Reformasi birokrasi tetap berjalan dengan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta peningkatan kerja sama antarunit kerja. Meski dilakukan efisiensi, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, serta sektor kesehatan tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. 

Pemerintah memastikan realokasi anggaran tetap mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta hilirisasi industri yang menjadi pilar utama pembangunan nasional. 

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.