DPRD Kota Cirebon Minta Pemkot Serius Tangani Banjir

CEK ALAT BERAT: Usai mengglar rapat, Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR meninjau beberapa alat berat yang masih bisa dioperasikan untuk normalisasi sungai.-ISTIMEWA/RADAR CIREBON-

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon kembali mengingatkan pemerintah daerah agar serius menangani persoalan banjir. Pasalnya, pada Januari 2025, sejumlah kawasan di Kota Cirebon masih mengalami banjir.

Salah satu di antaranya, di Kampung Dukuh Semar, Kelurahan Kecapi, misalnya, banjir mencapai ketinggian 40 sentimeter hingga 1,5 meter.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarajuti Kalamullah SSos MAP menyampaikan bahwa penanganan masalah banjir ini memerlukan komitmen dan keseriusan dari seluruh pihak.

Ia menyoroti sejumlah penyebab terjadinya banjir, seperti banyaknya bangunan liar di sempadan sungai, sedimentasi, hingga perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Hal ini menyebabkan jaringan drainase terhambat dan air meluap hingga menyebabkan banjir.

“Atas temuan tersebut, kami akan melakukan sidak ke lokasi-lokasi yang diduga masih melanggar, seperti bangunan yang berdiri di sempadan sungai,” ujar pria yang akrab disapa Andru saat rapat bersama DPUTR Kota Cirebon, Senin (3/2).

Selain itu, Andru juga mengusulkan perlunya pembangunan penampungan air, seperti embung, untuk mencegah banjir di Kota Cirebon.

Menurutnya, selain penyebab yang ada di wilayah Kota Cirebon, peristiwa banjir juga dipengaruhi oleh aliran air yang berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

Karena itu, komunikasi antar pemerintah daerah juga dinilai penting dalam proses penanganan persoalan banjir.

“Jangan sampai ketika di Kota Cirebon penanganan banjir sudah baik, justru di lingkup pemerintah daerah lain penanganannya belum maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah segera memiliki rencana strategis atau masterplan yang diprioritaskan untuk penanganan masalah banjir di Kota Cirebon.

“Sehingga, meskipun ada pergantian kepemimpinan daerah, proses penyelesaian masalah banjir tetap menjadi prioritas dan terus berjalan,” tambahnya.

Usai rapat, Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR juga meninjau beberapa alat berat yang masih bisa dioperasikan untuk normalisasi sungai.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat, S.T., menyebut bahwa perubahan tata guna lahan juga menjadi penyebab berkurangnya lahan untuk wadah air, seperti kolam retensi atau sumur resapan.

Tag
Share