Dukung Target Nasional, Soroti Tata Kelola Air

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH yakin daerahnya bisa menopang program swasembada pangan nasional, kemarin.-SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON-radar cirebon

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon optimis bahwa daerahnya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional dan berkontribusi pada target swasembada pangan tahun 2028. 

Keyakinan ini didasari oleh luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang dimiliki Kabupaten Cirebon. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH menilai, Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan geografis yang menjanjikan untuk mendukung target nasional.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa tata kelola sumber daya air yang masih belum maksimal menjadi tantangan utama.

BACA JUGA:Genjot Retribusi, Pemkab Luncurkan Aplikasi Baridin

“Dengan lahan sawah dan perkebunan yang luas, Kabupaten Cirebon mampu mendukung target nasional. Tetapi, jika airnya tidak tersedia, bagaimana bisa tercapai? Saat ini banyak air dari dataran tinggi yang terbuang ke laut,” ujar Cakra, kemarin.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya pembangunan embung dan saluran irigasi yang lebih efektif, terutama di wilayah tengah dan timur Kabupaten Cirebon yang sering mengalami kekeringan. 

Langkah ini, menurutnya, tidak hanya bermanfaat untuk pertanian, tetapi juga sebagai upaya mitigasi banjir saat musim hujan.

“Embung dan irigasi harus dimaksimalkan. Ini bukan hanya soal mendukung pertanian, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem,” terangnya.

BACA JUGA:IPEBI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

Selain tata kelola air, distribusi pupuk juga menjadi perhatian. Cakra mengusulkan agar sistem distribusi pupuk berbasis kartu tani diubah menjadi berbasis luas lahan. Ia menilai, pendekatan ini lebih adil, mengingat sebagian besar petani di Kabupaten Cirebon adalah buruh tani yang menyewa lahan.

“Jika distribusi pupuk mengacu pada luas lahan, alokasinya akan lebih merata. Sistem ini lebih cocok dengan kondisi petani di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi teknologi pertanian dan peningkatan fasilitas bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang menjadi ujung tombak program swasembada pangan.

“PPL memiliki tanggung jawab besar, tetapi fasilitas mereka masih sangat minim. Dukungan penuh harus diberikan agar mereka dapat bekerja maksimal,” tegasnya.

Tag
Share