Penyaluran Kredit di Ciayumajakuning Didominasi Kebutuhan Konsumtif

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Selasa , 12 Nov 2024 - 20:13

BANCAKAN: Kegiatan Bincang Asik Seputar Jasa Keuangan (Bancakan) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon beberapa waktu lalu.-APRIDISTA SITI RAMDHANI-RADAR CIREBON

penyaluran kredit di ciayumajakuning didominasi kebutuhan konsumtif                            cirebon - meskipun mengalami sedikit peningkatan nilai non-performing loan (npl) gross, kredit yang disalurkan oleh 19 bank perekonomian rakyat (bpr) di ciayumajakuning tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,53 persen. 
hal ini diungkapkan dalam kegiatan *bincang asik seputar jasa keuangan* (bancakan) yang digelar otoritas jasa keuangan (ojk) cirebon beberapa waktu lalu.
kepala ojk cirebon, agus muntholib, menjelaskan bahwa kredit bpr tumbuh 0,53 persen (yoy) menjadi rp2,07 triliun, dan dana pihak ketiga (dpk) meningkat 3,62 persen (yoy) menjadi rp2,21 triliun. 
namun, pada q3 2024, aset bpr di ciayumajakuning menurun sebesar 1,01 persen menjadi rp2,27 triliun. ”kinerja bpr juga tercermin dari beberapa indikator lain, seperti capital adequacy ratio (car),” jelasnya.
car masih terjaga dengan baik, dengan peningkatan sebesar 5,47 persen (yoy) menjadi 24,94 persen. 
dari sisi kualitas kredit, yang tercermin melalui nilai npl gross, terjadi sedikit peningkatan per september 2024, yakni sebesar 3,66 persen (yoy), menjadi 19,56 persen. ”peningkatan ini disebabkan oleh dampak berakhirnya stimulus restrukturisasi covid-19,” ungkapnya.
sektor-sektor ekonomi yang menjadi fokus penyaluran kredit bpr di ciayumajakuning antara lain adalah sektor bukan lapangan usaha lainnya, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.
namun sayangnya, penyaluran kredit di ciayumajakuning masih didominasi oleh kebutuhan konsumtif. 
”bukan untuk modal pengembangan usaha, melainkan untuk membeli baju anak, membeli rumah, dan kebutuhan konsumtif lainnya,” terangnya.
ojk cirebon pun terus berupaya mendorong bpr di ciayumajakuning untuk memperkuat peran intermediasi melalui peningkatan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (umk), sesuai dengan inisiatif program roadmap pengembangan dan penguatan bpr dan bprs. 
sebagai bagian dari implementasi penguatan literasi dan inklusi keuangan, ojk cirebon juga terus melakukan edukasi keuangan secara masif di ciayumajakuning. 
kegiatan product matching terkait produk perbankan, iknb, dan pasar modal juga terus dilakukan, seiring dengan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah (tpakd), yang fokus pada penyediaan akses keuangan yang terjangkau bagi masyarakat. 
”tpakd di ciayumajakuning telah berhasil melawan rentenir, membuat program satu rekening satu pelajar (kejar) melalui produk simpanan pelajar (simpel), serta membentuk desa ekosistem keuangan inklusif (eki) karangtawang di kabupaten kuningan sebagai program unggulan tpakd ciayumajakuning,” katanya.
sebelumnya, ojk cirebon juga telah menggelar evaluasi kinerja dan sosialisasi sejumlah pojk yang dihadiri oleh 40 pengurus dari 19 bpr di wilayah ciayumajakuning. 
hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja bpr di wilayah kerja kantor ojk cirebon.
sejumlah pojk yang disosialisasikan dalam forum ini antara lain pojk 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan, pojk 11/2024 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan, serta pojk 9/2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. 
”untuk menjalankan peran tersebut, bpr perlu tumbuh sehat dan kompetitif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bpr, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi bpr terhadap perekonomian daerah,” ungkapnya.
tata kelola yang baik merupakan hal utama yang harus dipenuhi oleh bpr agar kegiatan usaha dapat berjalan secara bertanggung jawab, melalui sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. 
oleh karena itu, ojk terus mendorong agar bpr menindaklanjuti pojk 12/2024 yang mulai berlaku efektif pada 31 oktober 2024. 
”pengurus bpr diharapkan terus mengampanyekan budaya anti-fraud kepada seluruh pegawai di bpr, termasuk dengan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menegakkan ketentuan antifraud dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (apr)