2 Lembaga Survei Mendaftar di KPU Kota Cirebon, Apa Saja Lembaga Survei Tersebut?

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 17 Oct 2024 - 16:21

Komisioner KPU Kota Cirebon, Hasan Basri, kepada Radar pada Rabu 16 Oktober 2024, mengatakan baru ada dua lembaga survei yang mendaftar ke KPU Kota Cirebon.-dokumen -tangkapan layar

Lebih jauh, Hasan Basri menjelaskan, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU mengumumkan dan membuka pendaftaran paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan, yang akan berakhir pada 28 Oktober 2024.

“Lembaga survei yang mendaftar pertama kali tercatat pada tanggal 27 September 2024,” jelasnya.

Menurut Hasan, salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu adalah penjaminan legitimasi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan legitimasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

“Sampai hari ini (Rabu, 16 Oktober 2024), tercatat total dua lembaga yang mengajukan pendaftaran sebagai lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan tahun 2024,” tegasnya.

Menurut Hasan, dari dua lembaga yang mengajukan pendaftaran, keduanya berstatus terdaftar (sudah diterbitkan sertifikat terdaftar).

KPU telah menerbitkan sertifikat untuk kedua lembaga survei atau jajak pendapat yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan.

2 lembaga survei mendaftar  di kpu kota cirebon, apa saja lembaga survei tersebut?                            cirebon- pro dan kontra terhadap lembaga survei yang merilis hasil survei pilkada kota cirebon terkait legalitas lembaga survei terjawab sudah. 
lembaga survei parameter konsultindo (parmet) merilis hasil survei untuk pasangan calon nomor urut 2, eti herawati-suhendrik, yang unggul dengan 49,2 persen, disusul oleh effendi edo-siti farida rosmawati dengan 23,5 persen, dan pasangan calon nomor urut 1, dani mardani-fitria pamungkaswati, dengan 21,5 persen. 
sedangkan yang belum memutuskan mencapai 5,8 persen.
bagaimana dengan legalitas parameter konsultindo? 
baca juga:pemagaran tribun bagian barat stadion watubelah habiskan anggaran rp140 juta 
ternyata, lembaga survei yang dipimpin oleh dr agus aribowo ini memiliki legalitas di tingkat nasional dan diakui oleh kpu ri. 
selain itu, parameter konsultindo merupakan salah satu anggota persepi (perhimpunan survei opini publik), yang di dalamnya terdapat berbagai lembaga survei ternama di tanah air. 
kondisi terbaru, parameter juga sudah terdaftar di kpu kota cirebon bersama lembaga survei indikator politik indonesia.
baca juga:warga blok pon desa beber cemas akibat permukaan tanah ambles
komisioner kpu kota cirebon, hasan basri, kepada radar pada rabu 16 oktober 2024 mengatakan baru ada dua lembaga survei yang mendaftar ke kpu kota cirebon. 
kedua lembaga survei tersebut adalah parameter konsultindo, yang mendaftar pada 27 september 2024, dan tanggal sertifikatnya diterbitkan pada 12 oktober 2024.
kemudian, yang kedua adalah indikator politik indonesia, yang mendaftar pada 8 oktober 2024, dan tanggal sertifikatnya juga diterbitkan pada 12 oktober 2024. 
baca juga:tim beriman sampaikan visi misi calon kepada masyarakat
“sudah ada dua lembaga survei yang mendaftar ke kpu kota cirebon, yaitu parameter konsultindo dan indikator politik,” ungkap hasan.
lebih jauh, hasan basri menjelaskan, berdasarkan keputusan kpu nomor 328 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, kpu mengumumkan dan membuka pendaftaran paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan, yang akan berakhir pada 28 oktober 2024.
“lembaga survei yang mendaftar pertama kali tercatat pada tanggal 27 september 2024,” jelasnya.
baca juga:timnas indinesia wajib waspada, pemain jepang tebar ancaman
menurut hasan, salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu adalah penjaminan legitimasi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. 
oleh karena itu, untuk mendapatkan legitimasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan kpu nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (berita negara republik indonesia tahun 2022 nomor 1160).
“sampai hari ini (rabu, 16 oktober 2024), tercatat total dua lembaga yang mengajukan pendaftaran sebagai lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan tahun 2024,” tegasnya.
baca juga:piala aff 2024 dibagi 2 grup a dan b, indonesia satu grup dengan siapa saja? 
menurut hasan, dari dua lembaga yang mengajukan pendaftaran, keduanya berstatus terdaftar (sudah diterbitkan sertifikat terdaftar).
kpu telah menerbitkan sertifikat untuk kedua lembaga survei atau jajak pendapat yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan.